Berita-24today.co.id || PALEMBANG — Label Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dipertanyakan. Pasalnya, di tengah besarnya potensi produksi beras, masyarakat masih dihadapkan pada harga beras yang dinilai relatif tinggi.
Aktivis 98 Ing Suardi menilai kondisi tersebut merupakan ironi yang tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membanggakan produksi pangan, sementara persoalan harga dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya teratasi.
“Sumatera Selatan dikenal sebagai lumbung pangan. Tetapi kalau rakyatnya masih terbebani harga beras, lalu untuk siapa sebenarnya produksi pangan itu?” ujar Ing Suardi.
Ia mendesak pemerintah membuka evaluasi secara serius terhadap tata kelola beras di Sumatera Selatan. Menurutnya, persoalan harga tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi, tetapi harus ditelusuri sepanjang rantai pasok.
Mulai dari harga gabah di tingkat petani, biaya penggilingan, distribusi, margin pedagang besar hingga harga yang akhirnya dibayar masyarakat di tingkat pengecer.
“Kita patut mempertanyakan, kalau produksi beras kita cukup besar, mengapa masyarakat masih dibebani harga beras yang relatif tinggi?” katanya.
Petani Harus Sejahtera, Konsumen Jangan Jadi Korban
Suardi menegaskan pemerintah menghadapi pekerjaan rumah besar untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan konsumen.
Petani, kata dia, berhak memperoleh harga gabah yang layak. Namun, perlindungan terhadap petani tidak boleh diterjemahkan menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang membeli beras.
“Petani jangan dirugikan, tetapi konsumen juga jangan dijadikan korban. Pemerintah harus mampu memastikan keduanya terlindungi,” tegasnya.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bulog dan Satgas Pangan memperkuat pengawasan terhadap tata niaga beras.
Menurut Suardi, pengawasan harus dilakukan dari hulu hingga hilir, bukan baru bergerak setelah harga beras naik dan masyarakat mengeluh.
Jangan Cuma Bangga Jadi Lumbung Pangan
Suardi juga mengkritik cara pandang yang hanya menjadikan angka produksi sebagai ukuran keberhasilan ketahanan pangan.
Baginya, predikat lumbung pangan harus dibuktikan melalui kemampuan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau.
“Jangan hanya bangga menyebut Sumsel sebagai lumbung pangan. Kalau rakyatnya masih kesulitan membeli beras, ada yang harus dievaluasi,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu menjawab secara terbuka sejumlah pertanyaan publik: bagaimana kondisi stok beras sebenarnya, bagaimana distribusinya, bagaimana perkembangan harga dari petani sampai konsumen, dan apakah program stabilisasi harga benar-benar efektif.
“Ketahanan pangan bukan sekadar soal berapa ton beras yang diproduksi. Pertanyaannya sederhana: apakah rakyat mampu membelinya?” kata Suardi.
Enam Desakan untuk Pemerintah
Untuk mencegah beban masyarakat semakin berat, Suardi mendesak pemerintah segera melakukan sejumlah langkah.
Pertama, melakukan pemantauan harga beras secara rutin di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Kedua, memastikan stok beras tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ketiga, memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi dan tata niaga beras.
Keempat, memastikan program stabilisasi harga benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat.
Kelima, memberikan perlindungan kepada petani agar memperoleh harga gabah yang layak tanpa membuat harga di tingkat konsumen menjadi tidak terjangkau.
Keenam, membuka data secara transparan mengenai produksi, stok, distribusi, serta perkembangan harga beras di Sumatera Selatan.
Suardi menilai transparansi menjadi penting agar publik dapat mengetahui apakah persoalan harga semata-mata dipengaruhi mekanisme pasar atau terdapat persoalan lain dalam rantai distribusi yang perlu diperbaiki.
Pemerintah Jangan Sampai Kalah Cepat dari Harga Beras
Suardi mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan masyarakat menghadapi tekanan harga pangan sendirian.
Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban memastikan kebijakan pangan tidak berhenti pada dokumen dan angka statistik, tetapi benar-benar terasa di pasar dan di meja makan masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah sibuk membanggakan Sumsel sebagai lumbung pangan, sementara rakyat sibuk menghitung uang untuk membeli beras,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
“Petani jangan dirugikan, konsumen jangan dibebani. Pemerintah harus hadir memastikan rantai pangan berjalan sehat dan harga beras tetap terjangkau,” pungkas Ing Suardi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi desakan agar pemerintah daerah, Bulog, dan Satgas Pangan memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi produksi, stok, distribusi, serta perkembangan harga beras di Sumatera Selatan.
- Sumber : Tim
- Editor : S Erfan Nurali
