Berita-24today.co.id || GARUT — Pengembang perumahan PT Kembar Alam Group menegaskan telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan dalam pengelolaan lingkungan terkait proyek yang berlokasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai isu di tengah masyarakat terkait dugaan pelanggaran perizinan dalam sejumlah pemberitaan.
Polemik yang sempat berkembang, khususnya terkait dampak lingkungan di sekitar aliran Sungai Cijereme dan Cikokok, kini memasuki tahap baru melalui proses mediasi antara pihak pengembang, warga, serta komunitas pemerhati lingkungan termasuk Komunitas Sungai Cimanuk.
Dalam forum mediasi tersebut, pihak perusahaan memaparkan dokumen perizinan, tahapan pengelolaan lingkungan, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan pembangunan. Penjelasan disampaikan secara terbuka di hadapan warga serta perwakilan komunitas yang sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak proyek.
Dialog berlangsung secara dinamis dengan menghadirkan berbagai perspektif, termasuk dari komunitas yang aktif melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan di wilayah aliran Sungai Cimanuk dan sekitarnya. Sejumlah pertanyaan serta keberatan warga dibahas satu per satu dalam suasana kondusif dan konstruktif.
Dari hasil pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati adanya titik temu dan kesepahaman untuk mengedepankan komunikasi terbuka serta pengawasan bersama terhadap pelaksanaan proyek ke depan.
Selain itu, disepakati pula mekanisme koordinasi lanjutan guna memastikan seluruh aktivitas pembangunan tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku, khususnya terkait aspek lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.
PT Kembar Alam Group menyatakan komitmennya untuk terus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, serta membuka ruang dialog apabila ditemukan potensi persoalan di lapangan.
Sementara itu, perwakilan warga mengapresiasi langkah pengembang yang bersedia duduk bersama dan memberikan penjelasan secara transparan. Warga berharap kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara konsisten dan tidak berhenti pada tataran komitmen.
Meski demikian, masyarakat tetap menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dari pihak terkait untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Dengan tercapainya kesepahaman ini, diharapkan polemik yang sempat mencuat dapat mereda, sekaligus menjadi contoh penyelesaian persoalan melalui dialog, transparansi, dan keterbukaan informasi di tengah masyarakat.(Rus)
