Berita-24today.co.id || GARUT — Persoalan kemiskinan di Kabupaten Garut tidak cukup hanya ditangani melalui penyaluran bantuan sosial. Akurasi data, kecepatan pemutakhiran informasi serta keterlibatan masyarakat dinilai menjadi bagian penting agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Hal tersebut mengemuka dalam Talkshow “Ngopi Jasmerah” bertema “Jaga Sosial, Atasi Kemiskinan di Daerah” yang digelar di Social Worker Center, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Senin (5/10/2026).
Talkshow tersebut menghadirkan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Leles Donny Januar, Ketua Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Leles Andri Fitriyanto, M.Pd., serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut Hj. Dilla Nurul Fadilah, SE.
Forum ini menjadi ruang dialog untuk membahas persoalan sosial di tingkat masyarakat, mulai dari dinamika kemiskinan, pemutakhiran data penerima bantuan hingga pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pendamping sosial, legislatif dan masyarakat.
Data Sosial Harus Mengikuti Perubahan Kondisi Warga
Wakil Ketua DPRD Garut Hj. Dilla Nurul Fadilah menilai kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat hanya diukur berdasarkan tingkat pendapatan seseorang.
Menurutnya, kondisi pendidikan, kesehatan, ekonomi serta perubahan kondisi sosial masyarakat saling berkaitan dan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan penanganan kemiskinan.
“Sebetulnya persoalan di masyarakat itu banyak. Ada masyarakat yang memang tidak mampu, ada juga yang rentan secara ekonomi dan sebagainya. Program ini diharapkan bisa tepat sasaran,” ujar Dilla.
Ia menilai salah satu tantangan terbesar dalam perlindungan sosial adalah memastikan data penerima bantuan selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Sebab, kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Warga yang sebelumnya tergolong tidak mampu bisa saja mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara warga lain yang sebelumnya relatif mampu dapat mengalami penurunan kondisi ekonomi.
Karena itu, pemutakhiran data tidak bisa hanya mengandalkan proses administratif pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat.
Masyarakat Bisa Menjadi “Mata dan Telinga” Sosial
Dilla mendorong pemanfaatan digitalisasi melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai sarana memperkuat gerakan peduli tetangga.
Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat ikut menyampaikan informasi terkait kondisi sosial warga di lingkungannya.
“Dengan adanya sistem digitalisasi yang transparan, masyarakat di sekitar kita bisa menjadi agen. Ketika ada bantuan sosial, masyarakat bisa mengusulkan dan juga bisa menyanggah,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu pemerintah mengetahui perubahan kondisi warga secara lebih cepat.
Sebagai contoh, warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan tetapi kondisi ekonominya sudah membaik dapat dilaporkan untuk dilakukan verifikasi dan pemutakhiran data.
Begitu pula apabila terdapat penerima bantuan yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam data, informasi tersebut dapat disampaikan agar segera dilakukan pembaruan.
“Yang tadinya tidak baik-baik saja sekarang ekonominya sudah bagus, tetapi masih masuk ke dalam data, itu bisa disanggah. Misalkan ada masyarakat yang sudah meninggal tetapi masih ada di dalam data, itu juga bisa disanggah,” jelasnya.
Dilla menilai tetangga merupakan pihak yang relatif paling mengetahui kondisi sosial masyarakat di lingkungan terdekat. Karena itu, gerakan peduli tetangga dapat menjadi salah satu kekuatan sosial untuk membantu pemerintah melakukan deteksi awal terhadap persoalan kemiskinan.
Lebih jauh, Dilla menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan sosial.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sektor fundamental yang dapat mendorong masyarakat keluar dari kerentanan ekonomi, terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Kalau dari segi pendidikan berarti pendidikannya harus bagus. Kalau dari kesehatannya berarti juga harus bagus. Kalau pendidikannya bagus, kesehatannya juga harus bagus. Intinya fundamentalnya di situ,” ungkapnya.
Di sektor ekonomi, Dilla melihat UMKM memiliki potensi besar sebagai salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan program pemberdayaan tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Ia juga mencontohkan dukungan terhadap masyarakat yang bekerja menggunakan becak. Menurutnya, bantuan sarana kerja yang lebih memadai dapat mengurangi beban fisik sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan.
“Kalau yang tadinya menggunakan becak kayu tentu capek. Dengan adanya becak motor, beban bisa lebih ringan dan mudah-mudahan bisa meningkatkan kesejahteraan,” katanya.
Dilla juga menyoroti tantangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang tersebar di wilayah Kabupaten Garut.
Dengan wilayah administratif yang luas, 42 kecamatan serta desa dan kelurahan yang tersebar, menurutnya diperlukan pola pelayanan yang semakin efektif dan kolaboratif.
“Memang kalau saya lihat ini adalah keterbatasan anggaran di kabupaten, karena luas wilayah yang sangat luas. Kecamatan ada 42, kemudian desa dan kelurahan juga banyak, sehingga pelayanan mungkin perlu diperkuat,” ujarnya.
Karena itu, sinergi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperluas jangkauan intervensi sosial.
Tidak kalah penting, pemerintah juga perlu memastikan setiap program memiliki data yang akurat sehingga keterbatasan anggaran dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dilla berharap keberadaan agen Perlinsos tidak sekadar menjadi bagian dari sistem administrasi, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial berbasis kepedulian masyarakat.
“Dengan adanya agen Perlinsos ini, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat sekitar atau tetangga. Sehingga masyarakat yang ada di lingkungan kita bisa terbantukan dan lebih cepat pelayanannya,” tuturnya.
Menurutnya, ketika masyarakat aktif menyampaikan informasi, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk merespons persoalan sosial secara cepat dan tepat.
Namun, setiap informasi yang disampaikan masyarakat tetap harus melalui proses verifikasi agar tidak menimbulkan kesalahan data maupun persoalan baru.
Pada akhirnya, penanganan kemiskinan membutuhkan lebih dari sekadar program bantuan. Dibutuhkan data yang akurat, pelayanan yang responsif, pemberdayaan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan yang baik, serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.
Talkshow Ngopi Jasmerah menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kolaborasi tersebut. Gerakan peduli tetangga diharapkan mampu menjadi jembatan antara kondisi nyata masyarakat dengan kebijakan pemerintah, sehingga program perlindungan sosial tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga tepat sasaran berdasarkan kebutuhan riil warga di lapangan.(Rus)
