Berita24today.co.id || GARUT – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Garut bersama Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut menerima audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Kabupaten Garut, Jumat (19/6/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Garut tersebut menjadi forum dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah dalam menyampaikan berbagai aspirasi terkait bidang pemerintahan umum, lingkungan hidup, serta penanganan kependudukan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
Dalam kesempatan tersebut, BEM PTNU Kabupaten Garut menyampaikan sejumlah catatan dan masukan kepada pemerintah daerah. Pada sektor kependudukan dan perlindungan masyarakat, mahasiswa menyoroti belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan berbagai persoalan yang menjadi tugas DPPKBPPPA. Selain itu, program pengendalian kelahiran dinilai masih memerlukan penguatan agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.
Mahasiswa juga menyoroti adanya ketimpangan anggaran di lingkungan DPPKBPPPA serta perlunya inovasi program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat. Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi mahasiswa maupun pelajar turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.
Sementara itu, pada sektor lingkungan hidup, BEM PTNU menilai penanganan persoalan sampah di Kabupaten Garut masih membutuhkan langkah-langkah yang lebih konkret dan berkelanjutan. Mereka juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan.
Selain itu, mahasiswa menyampaikan pandangan terkait perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia birokrasi guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Mereka juga meminta adanya perhatian terhadap indikasi penyimpangan anggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) agar tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, DPRD Kabupaten Garut menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti sejumlah masukan yang disampaikan mahasiswa. Salah satunya dengan menyampaikan aspirasi BEM PTNU kepada pemerintah pusat terkait sejumlah isu nasional, termasuk evaluasi program yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
DPRD Kabupaten Garut juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim investigasi lapangan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi riil di masyarakat dan desa-desa. Langkah tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Di bidang kependudukan dan perlindungan anak, DPPKBPPPA menyatakan kesiapannya untuk terus melakukan evaluasi serta mengembangkan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, terkait persoalan lingkungan hidup, DPRD Kabupaten Garut mendorong Dinas Lingkungan Hidup agar dapat memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia guna meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan di Kabupaten Garut.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Seluruh pihak sepakat bahwa partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah, sekaligus menjadi sarana kontrol sosial yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Hasil audiensi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Audiensi ini turut ditandatangani oleh perwakilan DPRD Kabupaten Garut, yakni Luqi Saadilah dari Fraksi PKB, Dadan Wandiansyah dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Mira Lestari dari Fraksi NasDem.(Rus)
