Berita-24today.co.id || GARUT, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menegaskan bahwa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar status pekerjaan, melainkan sebuah proses panjang yang menuntut kesiapan mental, profesionalitas, dan komitmen pelayanan kepada masyarakat tanpa batas waktu.
Hal tersebut disampaikannya dalam momentum pelantikan pegawai negeri sipil (PNS), yang sebelumnya merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ia menjelaskan bahwa proses menjadi ASN dimulai dari tahapan seleksi hingga masa percobaan yang cukup ketat.
“Jadi ASN itu pada dasarnya proses pertama adalah CPNS. Kalau di tentara seperti Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia kan prosesnya lama, hampir enam bulan, sehingga ada istilah calon. Di PNS juga sama, ada tahapan yang harus dilalui,” ujarnya.
Menurutnya, setelah dinyatakan lulus seleksi, peserta akan masuk masa CPNS dan wajib mengikuti pendidikan serta pelatihan dasar (Latsar). Dalam kurun waktu maksimal dua tahun, mereka harus sudah diangkat menjadi PNS.
“Kalau tidak menjadi PNS dalam waktu tersebut, maka statusnya bisa dianulir. Itu aturan yang harus dipatuhi,” tegasnya.
Dalam pelantikan terbaru, Sekda menyebutkan bahwa dari total 125 CPNS yang seharusnya dilantik, hanya 121 orang yang resmi menjadi PNS. Empat lainnya tidak dapat dilantik karena berbagai alasan.
“Ada yang meninggal dunia, ada juga yang mengundurkan diri dengan berbagai pertimbangan. Padahal formasi itu sangat dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak bisa memaksakan keputusan individu, meskipun kebutuhan tenaga ASN masih tinggi di berbagai sektor pelayanan publik.
Lebih lanjut, Nurdin menjelaskan bahwa perubahan status dari CPNS menjadi PNS juga berdampak pada hak keuangan dan jenjang karier.
“Kalau CPNS itu gajinya 80 persen, setelah menjadi PNS menjadi 100 persen. Selain itu, mereka juga mulai masuk dalam sistem pengembangan karier,” katanya.
Dalam konteks reformasi birokrasi, Pemkab Garut kini mulai menerapkan sistem manajemen talenta ASN berbasis digital. Data ASN tidak lagi dikelola secara manual, melainkan melalui sistem yang terintegrasi.
“Kami terus meng-update data ASN secara sistemik. Mereka juga diminta aktif mengunggah sertifikat pelatihan yang menunjukkan keahlian. Ini penting untuk pengembangan kapasitas,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa ASN ke depan tidak boleh hanya bekerja secara rutinitas, tetapi harus memiliki kapabilitas yang mumpuni sesuai bidangnya.
“Sekarang rekrutmen ASN lebih berbasis fungsional atau profesional. Misalnya pranata komputer harus benar-benar memiliki kompetensi di bidang itu. Begitu juga pengawas atau auditor, harus sesuai kualifikasi,” paparnya.
Sistem ini, lanjutnya, juga terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara, termasuk dalam proses mutasi dan rotasi jabatan yang harus mendapatkan rekomendasi resmi.
Namun demikian, Sekda juga menyoroti tantangan baru dari generasi ASN saat ini, khususnya yang berasal dari seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).
“Kadang ada pola pikir, ini bukan tugas saya, jadi tidak dikerjakan. Atau setelah jam kerja selesai, dianggap bukan tanggung jawab lagi. Ini yang menjadi tantangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tugas ASN sejatinya tidak dibatasi oleh waktu kerja formal, karena pelayanan kepada masyarakat bisa terjadi kapan saja.
“Kalau orientasinya hanya jam kerja, ini berbahaya. Kebutuhan masyarakat tidak mengenal waktu. Kalau ada kejadian setelah jam kerja, siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap ASN, khususnya generasi muda, agar memiliki orientasi pelayanan publik yang kuat.
“Mereka ini generasi penerus. Kalau pola pikirnya tidak diubah, ke depan akan menjadi persoalan besar dalam pelayanan publik,” pungkasnya.
Penulis : Rus
Editor : S Erfan Nurali
