Berita24today.co,id || GARUT – Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut semakin menarik perhatian publik. Menjelang dibukanya proses seleksi terbuka (open bidding) untuk mengisi jabatan tertinggi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, berbagai spekulasi dan dukungan terhadap sejumlah kandidat mulai bermunculan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, Azhar Ghifari, menilai proses seleksi calon Sekda yang akan segera dilaksanakan harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk menghadirkan figur birokrat terbaik yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Menurut Azhar, Bupati Garut nantinya akan membentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang memiliki tugas penting dalam memastikan seluruh tahapan berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jabatan Sekda bukan jabatan biasa. Ini posisi strategis yang menentukan arah koordinasi seluruh perangkat daerah. Karena itu proses seleksinya harus benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan kelompok maupun tekanan politik tertentu,” ujar Azhar kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa publik tidak perlu terjebak dalam perdebatan mengenai latar belakang pendidikan atau asal institusi para kandidat. Menurutnya, isu persaingan antara alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan pejabat non-alumni IPDN seharusnya tidak menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang layak menduduki kursi Sekda.
“Kalau bicara kompetensi, semua ASN memiliki peluang yang sama. Mau lulusan IPDN ataupun bukan, itu tidak boleh menjadi ukuran utama. Yang harus menjadi perhatian adalah kapasitas kepemimpinan, rekam jejak, integritas, pengalaman birokrasi, kemampuan manajerial, serta hasil yang diperoleh selama menjalankan tugas di pemerintahan,” tegasnya.
Azhar menilai pansel nantinya harus bekerja secara independen dengan menggunakan instrumen penilaian yang terukur. Setiap kandidat harus diuji melalui tahapan administrasi, rekam jejak, penulisan makalah, asesmen kompetensi, hingga wawancara mendalam untuk melihat kemampuan strategis dalam mengelola birokrasi Kabupaten Garut.
Menurutnya, proses seleksi tidak boleh diwarnai praktik-praktik yang dapat mencederai semangat meritokrasi.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa yang menentukan hasil seleksi bukan kemampuan peserta, tetapi karena kedekatan dengan pihak tertentu atau hasil ‘pembisik’. Sekda harus lahir dari proses yang bersih dan kompetitif agar memiliki legitimasi kuat ketika nanti memimpin birokrasi,” katanya.
Azhar juga mengingatkan bahwa tahapan seleksi masih cukup panjang. Karena itu para kandidat yang berkeinginan mengikuti seleksi sebaiknya mempersiapkan diri secara maksimal dan membuka ruang bagi publik untuk menilai rekam jejak mereka.
Ia menilai masyarakat berhak mengetahui bagaimana kinerja para calon selama menduduki jabatan-jabatan strategis sebelumnya.
“Jangan sampai ada calon yang memiliki rapor merah dalam kepemimpinan, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, maupun tata kelola pemerintahan. Jabatan Sekda membutuhkan figur yang memiliki rekam jejak bersih dan mampu menjadi teladan bagi seluruh ASN,” ujarnya.
Lebih lanjut, Azhar menegaskan bahwa Sekda merupakan motor penggerak birokrasi daerah. Posisi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), memastikan program kepala daerah berjalan efektif, serta menjaga stabilitas pemerintahan.
Karena itu, figur Sekda yang terpilih harus memiliki kombinasi kemampuan teknokratis dan kepemimpinan yang kuat.
“Seorang Sekda harus kuat secara fisik karena beban kerjanya sangat tinggi. Harus cerdas dalam mengambil keputusan, mampu membaca persoalan daerah secara komprehensif, tegas dalam menjalankan aturan, dan memiliki keberanian menghadapi berbagai tekanan yang muncul dalam dinamika birokrasi,” katanya.
Azhar menambahkan, Kabupaten Garut saat ini membutuhkan sosok Sekda yang mampu menjadi jembatan antara visi Bupati dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Sekda juga harus mampu mendorong percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Perebutan kursi Sekda memang semakin seru. Publik tentu akan melihat apakah yang terpilih nanti benar-benar berdasarkan kompetensi atau justru karena faktor lain. Kami berharap proses ini menjadi contoh penerapan sistem merit yang baik di Kabupaten Garut,” pungkasnya.
Dengan semakin dekatnya pembentukan Panitia Seleksi dan dibukanya tahapan open bidding, perhatian publik terhadap bursa calon Sekda Garut diperkirakan akan terus meningkat. Persaingan antara kandidat yang berasal dari berbagai latar belakang birokrasi, baik alumni IPDN maupun non-alumni, dipastikan menjadi salah satu dinamika yang menarik untuk diikuti dalam beberapa waktu ke depan.(Rus)
