Berita-24today.co.id || GARUT, Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut yang dijadwalkan berlangsung pada 26 April 2026, dinamika internal partai kian memanas. Polemik mencuat setelah sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC), termasuk HAMIDA, secara terbuka menyoroti dan menolak penetapan lokasi kegiatan di kawasan Zawiyah yang dinilai tidak netral.
Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. HAMIDA menilai penunjukan lokasi Muscab di kawasan yang diduga memiliki kedekatan dengan salah satu kandidat ketua berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kontestasi. Mereka mengingatkan bahwa Muscab merupakan forum demokrasi tertinggi di tingkat cabang yang harus dijaga marwah, integritas, dan independensinya.
“Netralitas bukan sekadar formalitas, tapi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan kader. Ketika lokasi kegiatan saja sudah memunculkan persepsi keberpihakan, maka prosesnya bisa kehilangan legitimasi,” ujar perwakilan HAMIDA yang meminta
identitasnya tidak dipublikasikan.
HAMIDA menegaskan, seluruh tahapan dan aspek teknis pelaksanaan Muscab, termasuk penentuan tempat, seharusnya diputuskan secara transparan dan mempertimbangkan asas keadilan bagi seluruh kandidat. Mereka khawatir jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya memicu ketegangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh partai.
Lebih jauh, HAMIDA juga mengingatkan bahwa Muscab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum strategis dalam menentukan arah kepemimpinan dan masa depan partai di daerah. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil panitia harus bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, panitia pelaksana Muscab belum memberikan keterangan resmi terkait dasar pertimbangan pemilihan lokasi di Zawiyah. Minimnya transparansi ini justru memperkuat spekulasi dan kecurigaan di kalangan kader.
Sejumlah kader PPP Garut mendorong agar panitia segera membuka ruang dialog dengan seluruh unsur partai, termasuk PAC, guna mencari solusi terbaik. Opsi relokasi tempat atau peninjauan ulang keputusan dinilai menjadi langkah rasional demi menjaga kondusivitas dan soliditas internal.
“Kalau tidak segera disikapi, ini bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi internal partai. Muscab harus menjadi ruang kompetisi yang sehat, bukan ajang yang sejak awal sudah dipersepsikan berat sebelah,” tegas sumber tersebut.
Dengan waktu pelaksanaan yang semakin dekat, polemik ini menjadi ujian serius bagi kedewasaan politik internal PPP Garut. Komitmen terhadap prinsip netralitas, transparansi, dan keadilan kini menjadi sorotan utama, sekaligus penentu apakah Muscab dapat melahirkan kepemimpinan yang legitimate dan diterima seluruh kader.
Penulis : Rus
Editor : S Erfan Nurali
