Berita-24today.co.id || GARUT – Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mempercepat dan mengoptimalkan penyerapan anggaran agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, anggaran yang hanya tersimpan di kas daerah tanpa segera direalisasikan tidak akan mampu menggerakkan perekonomian maupun meningkatkan kesejahteraan warga.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Pemberian Apresiasi Kinerja Satuan Kerja Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut, Kecamatan Garut Kota, Rabu (22/7/2026).
Bupati menekankan bahwa belanja pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dana yang telah dialokasikan harus segera dibelanjakan secara tepat sasaran sehingga dapat menciptakan perputaran uang di tengah masyarakat, membuka peluang usaha, meningkatkan daya beli, serta memperluas kesempatan kerja.
“Yang pasti bahwa uang itu harus beredar di masyarakat supaya aktivitas masyarakat semakin baik. Kami di Garut terus mendorong penyelenggaraan berbagai event olahraga, pariwisata, seni budaya, dan berbagai kegiatan lainnya yang mampu meningkatkan aktivitas masyarakat sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” tegas Abdusy Syakur Amin.
Sebagai bentuk komitmen meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Garut kini tengah menyiapkan sistem monitoring berbasis aplikasi. Sistem tersebut akan memantau secara real-time pergerakan kas daerah serta perkembangan penyerapan anggaran seluruh SKPD sehingga proses pengawasan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
Melalui sistem digital tersebut, pemerintah berharap setiap perangkat daerah dapat lebih disiplin dalam merealisasikan program sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sekaligus meminimalkan penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, memberikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengelolaan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa paradigma pengelolaan keuangan negara kini tidak lagi berfokus pada besarnya persentase realisasi anggaran semata, melainkan pada kualitas manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Menurut Fahma, meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode 2016 hingga 2025, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan setiap belanja pemerintah benar-benar menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kalau APBN, realisasi belanjanya setiap tahun bisa mencapai lebih dari 98 persen. Tetapi pekerjaan rumah kita adalah memastikan apakah belanja sebesar itu benar-benar menyentuh dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang dinilai sekarang bukan hanya serapan anggaran, tetapi juga capaian output dan kinerjanya,” ujar Fahma.
Ia juga mengingatkan seluruh satuan kerja kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebagai penerima Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar menyelaraskan laporan keuangan dengan laporan kinerja. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBN maupun APBD dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya secara administratif, tetapi juga melalui hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pastikan belanja APBN yang disalurkan kepada bapak dan ibu, baik melalui satuan kerja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah dan dana desa, benar-benar memberikan manfaat nyata dan menghasilkan output yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Rus
Editor : S Erfan Nurali
