Berita-24today.co.id || GARUT – Polemik pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Garut memasuki tahap pengawasan yang lebih serius.
Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat (AMPPJ) mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut membuka sejumlah dokumen penting terkait pengelolaan dan penyaluran dana pendidikan tersebut. Desakan itu mencuat menyusul informasi mengenai pengembalian dana sekitar Rp5 miliar yang disebut mengalami pemotongan oleh pemerintah pusat.
Bagi AMPPJ, persoalan tersebut tidak cukup dijawab melalui penjelasan normatif. Publik membutuhkan data yang dapat diverifikasi, mulai dari dasar penetapan penerima bantuan, jumlah peserta didik yang menjadi dasar perhitungan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Perwakilan AMPPJ, Ardianto, menegaskan bahwa audiensi dengan pemerintah daerah bukan sekadar forum menyampaikan aspirasi, melainkan bagian dari proses klarifikasi dan pengawasan berbasis dokumen.
“Ini adalah agenda klarifikasi, verifikasi, dan pengawasan berbasis dokumen,” tegas Ardianto.
Rp5 Miliar Dikembalikan, Dasar dan Mekanismenya Dipertanyakan
Salah satu titik yang menjadi perhatian AMPPJ adalah informasi mengenai pengembalian dana sekitar Rp5 miliar.
AMPPJ mempertanyakan apa yang menjadi dasar pengembalian tersebut, bagaimana proses verifikasi sebelumnya dilakukan, siapa yang bertanggung jawab melakukan evaluasi, serta apakah seluruh proses penyaluran dan penggunaan anggaran telah melalui mekanisme pengawasan sebagaimana mestinya.
Ardianto menyatakan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila penjelasan dan dokumen yang diminta belum diperoleh secara memadai.
“Saya mau lanjut ke Kejati dan melakukan audiensi di Ombudsman hari Senin dan Selasa. Karena diindikasikan Dinas Pendidikan kurang serius dalam penanganan PKBM, maka kami akan menindaklanjuti ke jenjang yang lebih tinggi agar menjadi perhatian semua stakeholder di instansi terkait,” kata Ardianto.
Ia juga mempertanyakan mekanisme evaluasi terhadap anggaran negara yang kemudian harus dikembalikan.
“Dengan adanya kejanggalan pengembalian yang dipotong langsung oleh Kementerian, apakah Kementerian tidak mengevaluasi anggaran negara yang hilang?” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan pertanyaan dari AMPPJ yang masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, khususnya mengenai kronologi, dasar hukum, mekanisme pemotongan maupun pengembalian dana.
AMPPJ Tagih 7 Kelompok Dokumen
Untuk memastikan persoalan tidak berhenti pada perdebatan atau asumsi, AMPPJ meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Garut membuka dan menjelaskan sedikitnya tujuh kelompok dokumen.
Pertama, daftar lengkap PKBM penerima BOSP/BOP Kesetaraan tahun anggaran 2022–2026, berikut dasar hukum penetapan dan rincian nominal bantuan masing-masing lembaga setiap tahun.
Kedua, rekap data peserta didik yang menjadi dasar penyaluran bantuan, termasuk mekanisme serta bukti verifikasi dan validasi data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, Surat Keputusan (SK) penerima bantuan tahun 2022–2026, termasuk seluruh dokumen perubahan atau revisi SK apabila terdapat perubahan.
Keempat, rekap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana dari masing-masing PKBM dan/atau dokumen pemeriksaan yang relevan terhadap penggunaan anggaran.
Kelima, dokumen hasil pemeriksaan, audit atau reviu Inspektorat Kabupaten Garut yang dapat dibuka kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Keenam, dokumen yang menjadi dasar informasi pengembalian dana sekitar Rp5 miliar, termasuk bukti setor ke kas negara, penyebab pengembalian, serta status tindak lanjut atas perbaikan tata kelola.
Ketujuh, rekap pengaduan masyarakat terkait pengelolaan PKBM/BOSP beserta status penyelesaiannya, termasuk data kelulusan dan penerbitan ijazah PKBM yang relevan untuk kepentingan verifikasi dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.
Publik Berhak Mendapat Kejelasan, Bukan Sekadar Penjelasan
AMPPJ menilai seluruh persoalan tersebut harus ditempatkan sebagai agenda klarifikasi dan pengawasan berbasis data.
Artinya, setiap informasi mengenai penyaluran, penggunaan maupun pengembalian dana harus dapat ditelusuri melalui dokumen resmi. Transparansi juga diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar diterima lembaga yang memenuhi persyaratan dan digunakan sesuai peruntukannya.
Dalam dokumen resmi AMPPJ disebutkan bahwa tujuan audiensi adalah memastikan pengelolaan BOSP/BOP Kesetaraan pada PKBM Kabupaten Garut berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran dan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas layanan pendidikan.
AMPPJ juga meminta agar setiap informasi yang belum dapat dibuktikan dalam forum audiensi disampaikan kembali melalui hasil verifikasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
«“Karena hasil daripada audiensi pada pertemuan ini akan kami bawa ke Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen Republik Indonesia,” demikian pernyataan AMPPJ.»
Disdik Garut Ditunggu Penjelasannya
Sorotan terhadap dana PKBM ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut nominal anggaran, tetapi juga menyentuh persoalan transparansi, validitas data penerima, mekanisme verifikasi, pertanggungjawaban penggunaan dana dan efektivitas pengawasan pemerintah.
Jika dokumen yang diminta dapat dibuka dan dijelaskan secara terang, publik memiliki dasar untuk memahami bagaimana dana kesetaraan dikelola. Sebaliknya, apabila terdapat data atau dokumen yang belum dapat diberikan, alasan serta dasar hukumnya juga perlu disampaikan secara terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut belum memberikan tanggapan resmi terkait tujuh kelompok dokumen yang diminta AMPPJ maupun penjelasan mengenai informasi pengembalian dana sekitar Rp5 miliar tersebut.
Konfirmasi dan hak jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut tetap terbuka untuk melengkapi pemberitaan.(**)
