Berita-24today.co.id || GARUT – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Garut menggembok gerbang utama Gedung DPRD Kabupaten Garut, Senin (26/10/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap belum jelasnya respons pihak terkait atas persoalan temuan BPK dan dugaan penyalahgunaan uang kas di lingkungan Sekretariat DPRD Garut.
Dipimpin Ketua DPC GMNI Garut, Pandi Irawan, massa mendesak pimpinan DPRD dan pihak terkait agar tidak bungkam serta segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
GMNI menilai, persoalan pengelolaan keuangan di lembaga perwakilan rakyat tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Jika ada dugaan penyimpangan, telusuri sampai tuntas. Jangan ada tebang pilih, apalagi perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Temuan BPK juga tidak boleh sekadar menjadi catatan administratif tanpa tindak lanjut yang jelas. Publik berhak mengetahui substansi persoalan, langkah penyelesaian, serta pertanggungjawaban pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD Garut dituntut memberikan klarifikasi. Transparansi tidak cukup dijanjikan, tetapi harus dibuktikan melalui keterbukaan informasi dan langkah konkret.
Meski demikian, dugaan penyalahgunaan uang kas tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang sah. Temuan BPK tidak otomatis membuktikan tindak pidana, sehingga penanganannya harus berlandaskan dokumen, bukti, dan proses hukum.
Uang publik wajib dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan pelanggaran, usut tanpa pandang bulu. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakil rakyat terkikis akibat persoalan yang tak kunjung mendapat kejelasan. (Rus)
