Example floating
Example floating
Organisasi

Jelang Hari Sumpah Pemuda, AMPGB Siapkan Aksi 400 Massa, Bawa 16 Tuntutan Nasional dan Daerah

6
×

Jelang Hari Sumpah Pemuda, AMPGB Siapkan Aksi 400 Massa, Bawa 16 Tuntutan Nasional dan Daerah

Sebarkan artikel ini

Berita-24today.co.id || GARUT – Aliansi Mahasiswa Pemuda Garut Bersatu (AMPGB) mematangkan persiapan aksi penyampaian aspirasi yang direncanakan berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak delapan organisasi mahasiswa dan kepemudaan terlibat dalam konsolidasi untuk menyatukan sikap serta merumuskan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Garut.

Konsolidasi tersebut berlangsung pada Senin (26/10/2026) di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut. Pertemuan membahas penyusunan tuntutan, pembagian tugas, pengorganisasian massa, hingga persiapan teknis pelaksanaan aksi.

Bagi AMPGB, momentum Hari Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni tahunan. Peringatan tersebut dinilai menjadi ruang bagi mahasiswa dan pemuda untuk menyampaikan kritik, menjalankan fungsi kontrol sosial, serta mengawal kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Sejumlah organisasi yang terlibat dalam konsolidasi tersebut meliputi HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), IPP, BPM ITG, DEMA STAIM, KAMMI, dan BEM STIE.

Enam Tuntutan Nasional Jadi Agenda Aksi

Pada tingkat nasional, AMPGB menyoroti evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta kabinetnya. Aliansi juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program pemerintah, persoalan tata kelola kebijakan, perlindungan lingkungan, dan kewenangan otonomi daerah.

Enam tuntutan nasional yang akan disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:

1. Mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta kabinetnya.

2. Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk mendorong pengusutan dugaan praktik oligarki dalam pelaksanaannya.

3. Mengevaluasi program KDKMP.

4. Memberantas dugaan praktik mafia pendidikan yang berkedok program pemerintah.

5. Memulihkan dan melindungi lingkungan alam Kalimantan dari kerusakan yang dikaitkan dengan aktivitas korporasi.

6. Mengembalikan hak dan kewenangan otonomi daerah sesuai amanat reformasi.

AMPGB menilai pelaksanaan program pemerintah harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Karena itu, evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan publik berjalan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbagai dugaan pelanggaran yang menjadi bagian dari tuntutan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sepuluh Tuntutan untuk Pemerintah Kabupaten Garut

Selain isu nasional, AMPGB turut membawa sepuluh tuntutan daerah yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, lingkungan, pelayanan publik, serta pengelolaan potensi ekonomi Kabupaten Garut.

Berikut tuntutan daerah yang disiapkan untuk disampaikan kepada pemerintah dan DPRD:

1. Mendesak penyelesaian revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dinilai berkeadilan bagi masyarakat Garut.

2. Menuntut penutupan permanen aktivitas pertambangan yang dinilai bermasalah di Kabupaten Garut.

3. Mengevaluasi program pemberdayaan pemuda.

4. Mendorong pemberantasan dugaan praktik mafia bantuan sosial.

5. Mendesak penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA).

6. Mendorong pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

7. Mendesak penyelesaian persoalan darurat sampah di Kabupaten Garut.

8. Mengevaluasi pelaksanaan program beasiswa pemerintah daerah.

9. Mendorong pemberantasan dugaan praktik mafia pendapatan asli daerah (PAD).

10. Menertibkan dan mengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Berbagai persoalan tersebut menjadi perhatian AMPGB karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

Aliansi berharap Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD memberikan penjelasan terbuka terhadap setiap persoalan yang disoroti. Selain itu, diperlukan langkah penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dipantau oleh masyarakat.

Estimasi 400 Peserta, Aksi Direncanakan Menuju Kantor Bupati dan DPRD

Berdasarkan hasil konsolidasi, AMPGB memperkirakan aksi akan melibatkan sekitar 400 peserta dari delapan organisasi mahasiswa dan kepemudaan.

Estimasi jumlah peserta masing-masing organisasi adalah sebagai berikut:

– HMI: 100 orang

– PMII: 100 orang

– SEMMI: 70 orang

– IPP: 50 orang

– BPM ITG: 15 orang

– DEMA STAIM: 30 orang

– KAMMI: 15 orang

– BEM STIE: 20 orang

Simpang Lima Garut direncanakan menjadi titik kumpul massa. Selanjutnya, peserta akan bergerak menuju Kantor Bupati Garut dan Gedung DPRD Kabupaten Garut untuk menyampaikan aspirasi.

Dalam persiapannya, AMPGB membagi tugas berdasarkan fungsi masing-masing. Respi ditetapkan sebagai koordinator lapangan inti, sedangkan koordinator lapangan dari setiap organisasi bertugas membantu pengorganisasian peserta.

Sementara itu, Fathi bertanggung jawab terhadap tim kajian dan perumusan tuntutan. Tim media dan dokumentasi melibatkan BPM ITG dan SEMMI.

Rencana aksi tersebut menjadi bagian dari upaya aliansi untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif. Pelaksanaannya diharapkan berlangsung tertib dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Sumpah Pemuda, Momentum Mengawal Kebijakan Publik

Peringatan Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober memiliki makna historis dalam perjalanan persatuan bangsa. Bagi AMPGB, semangat tersebut perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Mahasiswa dan pemuda memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, mengajukan tuntutan, serta mendorong evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui rencana aksi ini, AMPGB berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Garut dapat memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan. Aspirasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penerimaan secara administratif, tetapi diikuti dengan penjelasan dan tindak lanjut yang transparan.

Aksi yang direncanakan pada 28 Oktober 2026 itu sekaligus menjadi pengingat bahwa semangat Sumpah Pemuda tidak hanya berbicara tentang persatuan, tetapi juga tentang partisipasi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap persoalan bangsa serta daerah.

Aliansi Mahasiswa Pemuda Garut Bersatu (AMPGB)

Loading

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *