Berita-24today.co.id || GARUT – Ketika pembangunan jalan di wilayah selatan Kabupaten Garut disebut membutuhkan anggaran hingga Rp50 miliar, sementara alokasi yang tersedia diperkirakan hanya sekitar Rp3 miliar, muncul wacana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen.
Persoalannya, apakah pengurangan penghasilan pegawai benar-benar menjadi solusi efektif untuk menutup kesenjangan anggaran infrastruktur, atau justru menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih perlu membenahi strategi pengelolaan belanjanya?
Wacana tersebut memantik pertanyaan mengenai arah prioritas fiskal Pemerintah Kabupaten Garut. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan jalan yang layak untuk menunjang mobilitas, distribusi hasil pertanian, dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ASN dihadapkan pada ketidakpastian mengenai kemungkinan penyesuaian penghasilan yang hingga kini belum diputuskan secara resmi.
Jika angka kebutuhan Rp50 miliar dan alokasi Rp3 miliar merujuk pada cakupan pekerjaan yang sama, terdapat selisih pembiayaan sekitar Rp47 miliar. Kesenjangan sebesar itu jelas tidak cukup dijawab dengan wacana efisiensi semata. Pemerintah perlu membuka perhitungan anggaran, menjelaskan ruas jalan yang menjadi prioritas, serta memaparkan dari mana tambahan pembiayaan akan diperoleh.
Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, saat diwawancarai awak media pada Selasa, 20 Oktober 2026, menjelaskan bahwa wacana penyesuaian TPP muncul dalam konteks evaluasi APBD oleh Gubernur Jawa Barat. Namun, ia menegaskan bahwa pemangkasan tersebut belum menjadi keputusan final.
“Ini belum menjadi keputusan. Sifatnya masih rencana, apakah ini dilakukan atau tidak, nanti kita lihat dalam pembahasan evaluasi Gubernur,” ujar Aris.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa rencana pemangkasan TPP sebesar 30 persen masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Karena itu, publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai potensi penghematan yang dapat diperoleh, dampaknya terhadap ASN, serta seberapa besar kontribusinya bagi pembangunan infrastruktur.
Sebab, persoalan utamanya bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah yang dihemat benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. (Rus)
