Berita-24today.co.id || GARUT – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut melalui Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) melontarkan kritik tajam terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). HMI menilai program nasional tersebut belum menyentuh akar persoalan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut yang masih menghadapi tingginya angka kemiskinan.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI menyoroti berkembangnya narasi di lapangan yang digencarkan sejumlah relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Garut yang memosisikan Program MBG sebagai solusi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut HMI, pandangan tersebut perlu dikritisi karena dinilai mengabaikan persoalan mendasar yang justru menjadi penyebab lahirnya masalah gizi, yakni kemiskinan.
HMI menegaskan bahwa persoalan gizi buruk tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembagian makanan gratis. Selama masyarakat masih hidup dalam kemiskinan, akses terhadap pangan bergizi, pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan kerja tetap akan menjadi persoalan yang berulang.
Organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk Program MBG. Berdasarkan data pemerintah, anggaran MBG meningkat dari sekitar Rp71 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp335 triliun pada tahun 2026. Sementara itu, di Kabupaten Garut telah terbentuk lebih dari 283 titik SPPG sebagai pelaksana program.
Di sisi lain, HMI mengungkapkan bahwa berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akhir tahun 2025, masih terdapat sekitar 360.502 jiwa atau 106.966 kepala keluarga di Kabupaten Garut yang masuk kategori Desil 1 atau kelompok masyarakat miskin ekstrem.
Menurut HMI, kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks antara besarnya anggaran negara dengan masih tingginya angka kemiskinan di daerah.
“Selama akar persoalannya tidak diselesaikan, maka program bantuan hanya menjadi solusi jangka pendek. Kemiskinan adalah sumber dari berbagai persoalan, termasuk masalah gizi,” demikian disampaikan dalam pernyataan HMI Cabang Garut.
HMI berpandangan bahwa apabila pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan daya beli masyarakat, maka kebutuhan gizi keluarga akan terpenuhi secara mandiri tanpa bergantung pada bantuan konsumtif dari negara.
Atas dasar itu, HMI mendesak Bupati Garut agar berani menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat dengan meminta pengalihan alokasi anggaran Program MBG menjadi program penanggulangan kemiskinan yang dinilai lebih berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, HMI juga menyampaikan pesan kepada para relawan maupun pekerja di dapur-dapur SPPG agar tidak memandang pengalihan kebijakan sebagai ancaman. Menurut HMI, apabila anggaran negara benar-benar diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, maka manfaat yang diterima dinilai akan lebih berkelanjutan dibandingkan pekerjaan yang bergantung pada proyek pemerintah.
HMI Cabang Garut menegaskan akan terus mengawal penggunaan anggaran negara agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan mampu memutus rantai kemiskinan secara mendasar, bukan sekadar menghadirkan kebijakan yang bersifat populis.
- Penulis : Rus
- Editor : S Erfan Nurali
