Berita-24today.Co. Id. Nagekeo, NTT– Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kabupaten Nagekeo mendapat penjelasan langsung dari Bupati Nagekeo. Dalam wawancara dengan media di ruang kerja Bupati, Senin (2/11/2026), Bupati menegaskan bahwa Huntara tersebut diperuntukkan bagi warga korban gempa yang rumahnya masuk kategori rusak berat.
Menurut Bupati, program Huntara ini bersumber dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan jumlah keseluruhan sebanyak 388 unit.
Pemerintah Kabupaten Nagekeo berperan melakukan pengawasan, termasuk terkait lokasi pembangunan. Sementara pelaksanaan program menjadi tanggung jawab BNPB.
PROGRES PEMBANGUNAN, BARU 355 UNIT YANG TERURAI
Dalam wawancara tersebut, Bupati menyampaikan perkembangan pembangunan Huntara dengan rincian:
18 unit telah selesai dibangun atau mencapai progres 100 persen.
91 unit telah mencapai progres di atas 50 persen.
246 unit masih berada pada progres di bawah 50 persen.
Jika dijumlahkan, ketiga kategori tersebut baru mencapai 355 unit. Artinya, masih ada 25 unit dari total 388 unit yang belum dijelaskan status progresnya.
Hal ini tentu perlu diperjelas agar masyarakat mendapatkan gambaran lengkap mengenai perkembangan pembangunan seluruh Huntara.
Apakah 25 unit tersebut masih dalam tahap persiapan, belum mulai dikerjakan, atau memiliki status progres lainnya? Penjelasan lebih lanjut diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
KEJELASAN PENERIMA DAN TARGET PENYELESAIAN
Selain progres pembangunan, kepastian penerima manfaat juga menjadi hal yang penting. Apakah seluruh 388 unit sudah memiliki daftar penerima definitif? Bagaimana proses penetapan penerimanya agar Huntara benar-benar diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria?
Masyarakat juga tentu ingin mengetahui kapan seluruh unit ditargetkan selesai dan bisa ditempati oleh warga yang membutuhkan.
Hal ini penting karena Huntara dibangun untuk membantu korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan membutuhkan tempat tinggal sementara.
PEMDA DAN BNPB, BAGAIMANA PENGAWASANNYA?
Penjelasan Bupati mengenai pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat melalui BNPB dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo juga menjadi perhatian.
Meski pelaksanaan program menjadi tanggung jawab BNPB, pemerintah daerah memiliki peran dalam pengawasan, termasuk terkait lokasi pembangunan. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bagaimana koordinasi dan pengawasan dilakukan, serta bagaimana perkembangan pembangunan dilaporkan kepada publik.
Dengan informasi yang jelas, masyarakat juga dapat mengetahui jalur yang tepat apabila ingin menyampaikan pertanyaan atau pengaduan terkait pelaksanaan program Huntara.
KETERBUKAAN INFORMASI PENTING BAGI KORBAN GEMPA
Klarifikasi langsung dari Bupati menjadi informasi penting bagi masyarakat, khususnya warga yang menantikan kepastian pembangunan dan pemanfaatan Huntara.
Namun, masih ada beberapa hal yang membutuhkan penjelasan lanjutan, terutama mengenai 25 unit yang belum terurai dalam rincian progres, kepastian daftar penerima, dan target penyelesaian pembangunan.
Berita-24today.co.id berharap BNPB dan pemerintah daerah dapat memberikan informasi tambahan agar seluruh perkembangan program ini dapat diketahui masyarakat secara jelas.
Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap Huntara dibangun sesuai peruntukannya dan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh warga korban gempa yang berhak menerimanya.
Keterbukaan informasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi agar bantuan bagi korban bencana berjalan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Penulis : Gusti Bebi Daga, S. IP
- Editor : S Erfan Nurali
