Berita-24today.co.id || Batu Bara – Pembangunan dam parit di Dusun Pasar Baru, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, yang mencantumkan sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp120 juta, menuai sorotan.
Sejumlah persoalan terkait keterbukaan pelaksanaan, mekanisme penunjukan pihak pengerja, keberadaan dokumen teknis, hingga perbedaan informasi nilai anggaran kini menjadi pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Penelusuran wartawan Media Online Berita-24today.co.id, Maruba Sirait, menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu diklarifikasi secara terbuka. Temuan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran, tetapi cukup menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan administratif dan teknis.
PENUNJUKAN PELAKSANA DIPERTANYAKAN, DI MANA MEKANISME MUSYAWARAHNYA?
Salah satu persoalan yang mencuat adalah penunjukan F. Sihombing bersama rekan-rekannya sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan dam parit tersebut.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, wartawan belum memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penunjukan pihak pelaksana. Informasi tentang adanya musyawarah masyarakat atau proses pengambilan keputusan yang melibatkan kelompok tani juga belum berhasil diperoleh.
Nama F. Sihombing dan rekan-rekannya diketahui sebagai pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut, tetapi dasar penunjukan dan kewenangan pihak yang menetapkannya masih membutuhkan kejelasan.
Pertanyaan yang patut dijawab adalah: siapa yang menetapkan pelaksana pekerjaan, apa dasar penunjukannya, serta apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan petunjuk teknis program?
Perlu dipastikan pula bagaimana posisi Kelompok Tani Pasar Baru (UPKK Pasar Baru) dalam struktur pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sebab, penggunaan anggaran negara harus disertai mekanisme pelaksanaan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DOKUMEN BESTEK TAK JELAS, KETUA GAPOKTAN DAN PEMBORONG SALING MENUNJUK
Persoalan semakin menarik perhatian ketika wartawan berupaya memperoleh penjelasan mengenai dokumen bestek atau spesifikasi teknis pembangunan.
Wartawan mendatangi Ketua Gapoktan Desa Sei Rakyat, R. Manurung, bersama pengurus A. Manurung dan M. Sinaga, untuk meminta keterangan sekaligus melihat dokumen teknis yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
Namun, menurut keterangan yang diperoleh wartawan, pihak pengurus Gapoktan menyebut dokumen bestek berada di tangan pihak pemborong, yakni F. Sihombing dan rekan-rekannya.
Wartawan kemudian menemui F. Sihombing untuk mengonfirmasi informasi tersebut. Akan tetapi, jawaban yang disampaikan justru berbeda. F. Sihombing menyatakan dokumen bestek berada pada Ketua Gapoktan R. Manurung dan pengurusnya.
Perbedaan keterangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya menguasai dokumen perencanaan pekerjaan tersebut?
Padahal, dokumen teknis diperlukan untuk memastikan kesesuaian ukuran, volume, spesifikasi material, metode pengerjaan, serta kualitas hasil pembangunan.
Mengapa dokumen tersebut belum dapat diperlihatkan atau setidaknya dijelaskan kepada wartawan?
Pihak Gapoktan maupun pelaksana pekerjaan perlu memberikan penjelasan agar tidak muncul kesan bahwa dokumen kegiatan yang dibiayai negara sulit diakses dan tidak jelas pertanggungjawabannya.
PAPAN INFORMASI PROYEK TERPASANG DI BALIK POHON PISANG
Temuan lain berkaitan dengan pemasangan papan informasi kegiatan.
Berdasarkan dokumentasi wartawan di lokasi, papan informasi pembangunan dam parit ditemukan berada di sekitar pepohonan pisang, bukan pada titik yang mudah terlihat oleh masyarakat.
Penempatan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas fungsi papan informasi sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik.
Papan informasi proyek semestinya ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah dibaca, sehingga masyarakat dapat mengetahui nama kegiatan, sumber pendanaan, nilai anggaran, serta informasi pelaksanaan lainnya.
Jangan sampai papan informasi hanya menjadi pelengkap administratif, sementara masyarakat yang ingin mengetahui detail kegiatan justru kesulitan memperoleh informasi.
ANGKA Rp80 JUTA DAN Rp120 JUTA, MANA NILAI ANGGARAN YANG SEBENARNYA?
Persoalan yang paling membutuhkan klarifikasi adalah perbedaan informasi mengenai nilai anggaran pembangunan.
Menurut informasi yang dihimpun wartawan, dalam rapat masyarakat desa bersama PPL Pertanian, P. Boru Purba, dan Ketua Gapoktan di Balai Desa Sei Rakyat, pernah disampaikan nilai anggaran pembangunan dam parit sekitar Rp80 juta.
Namun, papan informasi kegiatan yang ditemukan di lokasi mencantumkan nilai sebesar Rp120.000.000, dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026.
Apabila kedua angka tersebut merujuk pada kegiatan yang sama dan memiliki komponen pembiayaan yang sebanding, terdapat selisih sekitar Rp40 juta yang perlu dijelaskan.
Apakah angka Rp80 juta merupakan perkiraan awal, nilai tertentu dalam pembiayaan, atau terdapat komponen anggaran lain yang menyebabkan nilai pada papan proyek mencapai Rp120 juta?
Hingga berita ini disusun, wartawan belum memperoleh dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun penjelasan resmi yang dapat memastikan penyebab perbedaan angka tersebut.
Karena itu, klarifikasi dari pihak pengelola kegiatan sangat diperlukan.
Maruba Sirait,Wartawan Media Online Berita-24today dari hasil invetigasinya tersebut tidak menyimpulkan adanya kerugian negara ataupun penyimpangan anggaran. Namun, perbedaan informasi sebesar Rp40 juta merupakan persoalan yang layak dijelaskan melalui dokumen resmi agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INSTANSI PENGAWAS DIMINTA MELAKUKAN KLARIFIKASI
Mengingat papan informasi kegiatan mencantumkan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026 dan program Kementerian Pertanian melalui Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian.
Maruba Sirait Wartawan Media Online Berita-24today.co.id meminta instansi terkait memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Klarifikasi dan pemeriksaan diperlukan, khususnya terhadap:
1. Dasar dan mekanisme penunjukan F. Sihombing bersama rekan-rekannya sebagai pelaksana pekerjaan.
2. Kedudukan serta keterlibatan Kelompok Tani Pasar Baru (UPKK Pasar Baru) dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Dokumen bestek, RAB, dan dokumen perencanaan lainnya.
4. Kebenaran informasi nilai anggaran Rp120 juta pada papan proyek dibandingkan informasi sekitar Rp80 juta yang disebut pernah disampaikan dalam rapat.
5. Kesesuaian volume, ukuran, spesifikasi material, dan mutu hasil pekerjaan dengan dokumen teknis.
6. Keterbukaan informasi serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, instansi pengawas diharapkan menindaklanjutinya sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing.
PROGRAM PEMBANGUNAN JANGAN KEHILANGAN KEPERCAYAAN PUBLIK
Pembangunan dam parit pada dasarnya merupakan kegiatan yang diharapkan memberikan manfaat bagi petani, terutama dalam pengelolaan sumber daya air pertanian dan menghadapi kondisi iklim yang tidak menentu.
Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari bangunan fisik yang berdiri. Proses perencanaan, pelaksanaan, keterbukaan anggaran, serta pertanggungjawaban juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Ketika mekanisme penunjukan pelaksana belum memperoleh penjelasan, dokumen bestek belum dapat ditunjukkan, papan informasi sulit terlihat, dan terdapat perbedaan informasi mengenai nilai anggaran, maka masyarakat memiliki alasan yang wajar untuk meminta transparansi.
Uang negara bukan sekadar angka dalam papan proyek. Setiap rupiah harus memiliki dasar penggunaan dan pertanggungjawaban yang jelas.
Dari hasil invetigasi yang dilakukan
Maruba Sirait sebagai wartawan media online berita-24today.co.id menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan pers terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Ketua Gapoktan R. Manurung, pengurus A. Manurung dan M. Sinaga, F. Sihombing beserta rekan-rekannya, PPL Pertanian P. Boru Purba, serta instansi pemerintah terkait.
Setiap penjelasan, dokumen pendukung, maupun bantahan dari pihak-pihak tersebut akan menjadi bagian penting dalam pemberitaan lanjutan.
Masyarakat Desa Sei Rakyat berhak mengetahui bagaimana program pembangunan dilaksanakan di wilayahnya. Transparansi bukan ancaman bagi pelaksana kegiatan, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- Penulis : Maruba Sirait
- Editor : S Erfan Nurali
