Berita-24today.co.id || Jakarta, Senin 9 November 2026, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lentera Advokasi Nusantara Transparan dan Masiv (LANTAM) Sumatera Utara hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
Pablo Saragih, Aksi ini adalah puncak dari kekecewaan kami terhadap bobroknya tata kelola perizinan dan proyek fisik di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Perkimcikataru) Kota Medan
Kami menerima banyak laporan dari masyarakat dan pengusaha di Kota Medan, bahwa pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) di Dinas Perkimcikataru Kota Medan diduga tidak berjalan sesuai prosedur dan biaya resmi , ada praktik “uang pelicin”, “uang percepatan”, dan gratifikasi yang harus dibayarkan agar PBG cepat terbit. Sementara yang tidak membayar, berkasnya dipersulit, dipingpong, bahkan dibiarkan mangkrak berbulan-bulan, Ini adalah bentuk pungli yang dilegalkan lewat meja birokrasi, seperti bangunan di Kel. Hamdan, Kec. Medan Maimun bisa berdiri bebas yang jelas-jelas Objek tanah tempat bangunan tersebut sedang dalam sengketa dan terdaftar gugatannya di Pengadilan Negeri Medan. Yang artinya alas hak atas tanah tersebut masih diperdebatkan secara hukum. Apakah karena ada “setoran” ? Ujar Pablo Saragih
Pablo juga mengatakan pihaknya mendesak KPK agar mengusut dugaan praktik jual beli proyek fisik di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan, Proyek pembangunan, rehabilitasi, dan penataan kawasan diduga sudah “dikondisikan” jauh sebelum lelang. Diduga ada fee proyek, setoran kepada oknum, dan pengaturan pemenang lelang yang hanya menguntungkan kelompok tertentu yang mengakibatkan Kualitas bangunan buruk, proyek mangkrak, dan uang rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan warga Medan, justru masuk ke kantong oknum di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Pablo Saragih, Hari ini kami datang ke KPK membawa tuntutan untuk selanjutnya kami harap KPK dapat Menindaklanjuti tuntutan kami :
1. Segera lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi pengurusan PBG di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
2. Periksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan atas dugaan jual beli proyek fisik dan aliran fee proyek di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
3. Panggil dan periksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan beserta jajarannya yang terlibat dalam proses perizinan dan pengadaan.
4. Lakukan audit forensik terhadap seluruh penerbitan PBG tahun 2024 – 2026 dan seluruh proyek fisik di Dinas Perkimcikataru.
Kami menegaskan, aksi ini adalah laporan masyarakat yang kami sampaikan secara resmi ke lembaga anti rasuah yaitu KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi ). Jika KPK diam, maka kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Ujar Pablo Saragih.
- Penulis : Marulitua Sihombing
- Editor : S Erfan Nurali
