Berita-24today.co.id || GARUT – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Garut, Hj. Marlinda Siti Hana, menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Pendampingan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPS) yang digelar di Gedung Pendopo Kabupaten Garut, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat penerima bantuan sosial agar mampu mengembangkan potensi ekonomi, membangun kemandirian, serta secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut, Devi Hadiyati, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta masyarakat penerima manfaat dan tamu undangan lainnya.
Dalam keterangannya, Kadinsos Garut Hj. Marlinda Siti Hana menjelaskan bahwa Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi diarahkan untuk mendorong keluarga penerima manfaat yang telah memiliki potensi untuk mandiri agar dapat menjalani proses graduasi dari program bantuan sosial.
Menurutnya, bantuan sosial merupakan instrumen perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam pelaksanaannya, bantuan tersebut juga perlu diimbangi dengan program pemberdayaan agar penerima manfaat memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
“Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang dipersiapkan untuk graduasi. Artinya, mereka yang sebelumnya menerima bantuan sosial diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonominya sehingga mampu mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan,” jelas Marlinda.
Ia menambahkan, proses menuju graduasi membutuhkan pendampingan yang terarah, mulai dari peningkatan keterampilan, penguatan mental kewirausahaan, hingga pemahaman mengenai peluang usaha yang dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing keluarga.
Untuk itu, pendampingan dilakukan melalui kolaborasi antara Kemensos RI, Dinas Sosial Kabupaten Garut, para pendamping sosial, pihak perbankan, serta tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
Melalui pelatihan tersebut, para KPM diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam merintis usaha, mengelola keuangan, serta mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
“Para penerima manfaat diberikan pelatihan oleh pendamping sosial dari Kemensos RI dan Dinas Sosial Kabupaten Garut. Mereka juga mendapatkan pendampingan dari pihak perbankan dan ahli kewirausahaan, sehingga memiliki gambaran mengenai langkah yang harus dilakukan ke depan,” ungkapnya.
Evaluasi Data Desil dan Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial
Selain pemberdayaan ekonomi, Marlinda turut menyoroti pentingnya ketepatan data sosial ekonomi masyarakat dalam menentukan penerima bantuan maupun pelaksanaan program graduasi.
Ia mengakui masih terdapat kondisi di lapangan yang memerlukan penyesuaian data. Karena itu, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang tercatat diharapkan mengikuti mekanisme pembaruan data melalui pemerintah desa dan instansi terkait.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menjadi bagian penting untuk memastikan data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Kadang-kadang di lapangan ditemukan kondisi yang berbeda dengan data desil yang tercatat. Jika memang ada ketidaksesuaian, nantinya akan kami bantu proses penanganannya melalui pemerintah desa dan pihak terkait. Intinya, masyarakat mengikuti arahan pemerintah pusat maupun daerah. Insyaallah, kami akan berupaya membantu semaksimal mungkin,” tutur Marlinda.
Ia menegaskan, pembaruan data harus dilakukan melalui prosedur yang berlaku agar penetapan status kesejahteraan masyarakat dan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Graduasi Bukan Sekadar Berhenti Menerima Bantuan
Lebih lanjut, Marlinda berharap kegiatan peningkatan kapasitas KPM dan pendampingan PPS dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi secara nyata.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah penerima bantuan sosial, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh penghasilan, dan mempertahankan kondisi ekonomi yang lebih baik.
Ia berharap para KPM dapat memanfaatkan pelatihan dan pendampingan yang diberikan sebagai bekal untuk merintis usaha maupun mengembangkan sumber penghasilan sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki.
“Harapan kami, melalui kegiatan seperti ini, masyarakat yang sebelumnya berada pada kelompok penerima bantuan dapat meningkatkan kesejahteraannya, sehingga secara bertahap mampu keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial melalui proses graduasi,” pungkasnya.
Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kemandirian keluarga, sekaligus mendorong bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman, tetapi juga menjadi bagian dari proses peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(Rus)
