Berita24today.co.id || GARUT – Polemik Surat Perintah Tugas (SPT) Koordinator Wilayah (Korwil) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terus menjadi sorotan publik. Namun di tengah riuhnya kontroversi tersebut, muncul pandangan kritis dari kalangan aktivis yang menilai isu Korwil justru seakan menutupi dinamika perebutan kursi panas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut.
Aktivis pemerhati pemerintahan sekaligus Ketua DPP Gapermas, Asep Mulyana, menilai perhatian publik yang tersedot ke polemik Disdik Garut berpotensi membuat masyarakat lengah terhadap proses politik birokrasi yang lebih besar, yakni penentuan calon Sekda definitif pengganti Nurdin Yana.
Menurut Asep, pada awal munculnya isu bursa calon Sekda, sejumlah media online ramai memberitakan persaingan figur-figur pejabat yang disebut-sebut masuk radar kandidat kuat. Namun belakangan, pemberitaan tersebut perlahan tenggelam oleh panasnya polemik SPT Korwil.
“Publik jangan sampai terhipnotis oleh isu Korwil saja. Ada proses yang jauh lebih strategis yang sedang berjalan, yakni penentuan Sekda Kabupaten Garut. Ini jabatan vital, bukan sekadar posisi administratif biasa,” ujar Asep kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).
Ia mempertanyakan apakah riuh polemik Korwil murni persoalan tata kelola birokrasi atau justru menjadi distraksi politik yang tanpa disadari menguntungkan pihak tertentu dalam proses perebutan kursi Sekda.
“Jangan sampai isu Korwil ini malah menjadi panggung pengalihan perhatian publik. Ketika masyarakat sibuk memperdebatkan SPT Korwil, bisa saja ada pihak-pihak yang sedang leluasa mengkondisikan arah pemilihan Sekda,” katanya.
Asep juga menyoroti pentingnya independensi panitia seleksi yang nantinya dibentuk Pemerintah Kabupaten Garut dalam proses open bidding jabatan Sekda. Ia mengingatkan bahwa proses tersebut tidak boleh sekadar formalitas administratif.
“Pertanyaannya, apakah panitia seleksi nanti benar-benar independen atau hanya seremonial pembentukan panitia? Jangan sampai ada permainan elite yang membuat proses seleksi hanya menjadi legitimasi untuk meloloskan kandidat tertentu,” tegasnya.
Dalam pandangannya, jabatan Sekda merupakan pusat kendali birokrasi daerah yang memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan pemerintahan. Karena itu, perebutan kursi tersebut hampir selalu melibatkan pertarungan kepentingan politik maupun kekuatan birokrasi internal.
“Sekda itu jantung administrasi pemerintahan. Dia penghubung kepala daerah dengan seluruh OPD. Maka wajar kalau perebutannya sangat panas dan penuh kepentingan,” ungkap Asep.
Ia bahkan menyinggung munculnya figur yang disebut sebagai “Mister X” dalam bursa calon Sekda Garut. Sosok tersebut, menurutnya, belum banyak tersorot publik namun disebut memiliki kedekatan dengan lingkaran elite birokrasi maupun politik.
“Publik mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Mister X ini? Apakah dia figur birokrat murni atau justru titipan elite politik? Ini yang harus diawasi bersama,” ujarnya.
Asep mengingatkan agar jabatan Sekda tidak dijadikan alat kompromi politik ataupun ruang balas jasa kekuasaan. Ia menilai masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, dan aktivis harus aktif mengawal proses seleksi agar melahirkan pejabat yang bersih dan profesional.
“Jangan sampai jabatan Sekda justru diisi oleh figur yang memiliki rapor merah di mata publik. Yang seharusnya jadi bahan evaluasi malah dijadikan karpet merah menuju jabatan strategis,” katanya.
Ia juga mengkritik keras praktik politik kekuasaan yang menurutnya mulai terasa dalam dinamika birokrasi Garut belakangan ini.
“Hari ini publik sedang disuguhi panggung sandiwara politik. Jangan sampai isu-isu yang ramai sekarang justru dipakai untuk melancarkan agenda elite yang rakus kekuasaan dan jabatan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa masyarakat Garut membutuhkan panitia seleksi yang memiliki integritas kuat dan bebas intervensi politik.
“Panitia seleksi Sekda ini bukan panitia lomba 17 Agustusan. Ini tim yang menentukan masa depan birokrasi Kabupaten Garut. Maka harus benar-benar independen dan punya keberanian menolak intervensi politik,” tandasnya.
Ia berharap proses seleksi Sekda nantinya berjalan transparan, objektif, dan terbuka kepada publik agar tidak memunculkan kecurigaan adanya pengondisian calon tertentu.
“Jabatan Sekda harus diisi orang yang bersih, profesional, dan punya rekam jejak baik. Bukan karena kedekatan politik atau kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.(Rus)
















