Berita-24today.co.id.|| Garut, Sekretaris Jenderal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut, Dedi Hasan Bahtiar, menghadiri kegiatan refleksi dan peringatan Dies Natalis ke-72 Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang digelar di Gedung Pemuda Garut, Sabtu (04/04/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Ketua KNPI Garut Agil Syahrizal, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut Asep Mulyana, serta para alumni dan kader GMNI dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Dalam keterangannya kepada awak media usai kegiatan, Dedi Hasan menilai usia GMNI yang telah mencapai 72 tahun menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi terhadap eksistensi organisasi, sekaligus memperkuat peran kader dalam berbagai sektor kehidupan.
“Usia 72 tahun ini bukan usia yang pendek. Harapannya, GMNI mampu merefleksikan perjalanan organisasi dan meningkatkan kontribusi nyata di berbagai bidang, baik kemasyarakatan, pembangunan, pemerintahan, maupun perekonomian,” ujar Dedi.
Ia juga menekankan pentingnya peran kader GMNI sebagai agen perubahan (agent of change) yang mampu menjawab tantangan pembangunan, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal, khususnya di Kabupaten Garut.
Menurutnya, mahasiswa harus tetap menjaga idealisme, berpikir kritis, dialektis, dan progresif dalam menyikapi berbagai dinamika yang berkembang.
“Mahasiswa adalah calon intelektual muda yang harus memiliki daya kritis dan daya koreksi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang pemerintahan dan ekonomi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dedi Hasan juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus berjalan secara objektif, terutama dalam proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan.
“Reformasi birokrasi harus mengedepankan objektivitas. Ada aturan main yang harus dipegang, tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka. Penempatan jabatan harus sesuai kompetensi dan keahlian,” tegasnya.
Dedi berharap pemerintah daerah mampu menghadirkan sumber daya manusia yang profesional dan proporsional di setiap sektor, mengingat kompleksitas pembangunan yang mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
“Pemerintah Garut membutuhkan tim kerja yang kuat di setiap dinas, yang mampu bekerja serius dan bertanggung jawab untuk meningkatkan indeks kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia juga menyinggung adanya persepsi publik terkait rotasi dan mutasi jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai belum sepenuhnya tepat.
Menurutnya, berbagai opini dan sentimen yang berkembang di masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi dan koreksi oleh pemerintah.
“Opini publik tidak boleh diabaikan. Jika memang ada kekeliruan, harus diakui dan diperbaiki. Pemerintah harus responsif terhadap masukan dari DPRD, mahasiswa, LSM, dan masyarakat,” ungkapnya.
Dedi mengibaratkan kondisi tersebut seperti seseorang yang sakit, yang harus jujur mengakui kondisi agar bisa segera mendapatkan penanganan.
“Kalau ada kesalahan, ya akui saja. Jangan mencari pembenaran. Semua masukan itu untuk kebaikan pembangunan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang harmonis antara Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, pembagian tugas dan kewenangan sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga yang dibutuhkan adalah komunikasi yang baik dan profesional.
“Saya berharap tidak ada lagi polemik akibat kurangnya komunikasi. Kembalikan saja pada tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai aturan,” ujarnya.
Dedi menutup dengan harapan agar sinergi antar pimpinan daerah dapat terus terjaga demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Garut.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah berjalan secara profesional, proporsional, dan tetap terbuka terhadap kritik demi kemajuan bersama,” pungkasnya.
Penulis : Rus
Editor : S Erfan Nurali
