Berita-24today.co.id || GARUT – Imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai pembatasan kegiatan pendidikan di luar pembelajaran yang berbiaya tinggi kini memunculkan pertanyaan serius di Kabupaten Garut. Di tengah arahan tersebut, kegiatan manasik haji bagi anak usia dini masih terinformasi berlangsung di sejumlah kawasan wisata. Lantas, bagaimana tindak lanjut Dinas Pendidikan Kabupaten Garut? Di mana peran penilik dan pengawas PAUD ketika kegiatan pendidikan di luar sekolah menjadi perhatian publik?
Persoalannya bukan semata-mata apakah manasik haji boleh atau tidak dilaksanakan oleh lembaga pendidikan anak usia dini. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah kegiatan tersebut telah dievaluasi berdasarkan tujuan pembelajaran, statusnya dalam kurikulum, mekanisme pembiayaan, keselamatan anak, serta kemampuan ekonomi orang tua.
Jika pemerintah provinsi telah mengeluarkan arahan yang perlu ditindaklanjuti satuan pendidikan, publik berhak mengetahui bagaimana pemerintah kabupaten menerjemahkannya menjadi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi nyata. Sebab, kebijakan tidak cukup hanya disampaikan melalui surat edaran. Pelaksanaannya perlu dipastikan, sementara potensi persoalan di lapangan harus ditelusuri secara objektif.
Sorotan utama kini tertuju pada fungsi pengawasan pendidikan. Penilik dan pengawas memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing dalam pembinaan, pendampingan, supervisi, dan evaluasi satuan pendidikan.
Karena itu, sejumlah pertanyaan patut dijawab secara terbuka oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Apakah penilik dan pengawas telah menerima arahan resmi terkait Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 42/PK.03.04/KESRA? Apakah sosialisasi telah disampaikan kepada seluruh satuan Anak usia Dini yang menjadi sasaran pembinaan? Apakah ada pemantauan terhadap kegiatan di luar sekolah, khususnya yang berpotensi membebani orang tua?
Jika pemantauan telah dilakukan, apa hasilnya? Apakah ditemukan kegiatan yang perlu dievaluasi? Jika belum dilakukan, apa kendalanya dan kapan pengawasan akan dilaksanakan?
Pertanyaan tersebut penting karena pengawasan tidak semestinya baru bergerak setelah persoalan ramai diberitakan. Pembinaan dan pencegahan merupakan bagian penting agar satuan pendidikan memahami ketentuan yang berlaku sebelum kegiatan diselenggarakan.
Publik juga perlu memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pengaduan apabila orang tua merasa keberatan terhadap biaya kegiatan atau khawatir anaknya akan diperlakukan berbeda karena tidak mengikuti kegiatan di luar sekolah.
Jangan sampai keberadaan penilik dan pengawas hanya dipahami sebagai struktur administratif, sementara efektivitas pembinaan di lapangan tidak dapat dijelaskan kepada masyarakat.
Surat Pernyataan Orang Tua Bukan Satu-satunya Ukuran
Seorang pemerhati pendidikan anak usia dini yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyoroti praktik penggunaan surat pernyataan orang tua sebagai bentuk persetujuan mengikuti kegiatan.
Menurutnya, persetujuan tertulis perlu dilihat secara lebih mendalam, terutama ketika terdapat perbedaan kemampuan ekonomi di antara keluarga peserta didik.
“Orang tua bisa saja menandatangani surat tidak keberatan karena ingin anaknya ikut bersama teman-temannya. Tetapi, pihak sekolah juga harus mampu merasakan kondisi orang tua,” ujarnya kepada awak media.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Surat persetujuan memang dapat menjadi bagian dari administrasi kegiatan, tetapi keberadaannya tidak otomatis menjawab seluruh persoalan mengenai keterjangkauan biaya, kebebasan orang tua mengambil keputusan, dan kemungkinan tekanan sosial terhadap anak.
Apakah orang tua benar-benar memperoleh pilihan untuk tidak mengikuti kegiatan tanpa konsekuensi terhadap anaknya? Apakah ada biaya yang harus dibayar, dan apakah rincian penggunaannya disampaikan secara transparan? Apakah sekolah menyediakan alternatif pembelajaran bagi anak yang tidak ikut?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dijawab hanya dengan menunjukkan lembar persetujuan.
Pendidikan anak usia dini semestinya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Jangan sampai keinginan mengikuti kegiatan bersama teman sebaya justru membuat anak atau orang tua merasa terpaksa, terlebih jika kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan.
Meski demikian, ada atau tidaknya tekanan semacam itu dalam pelaksanaan kegiatan di Garut tetap memerlukan verifikasi melalui keterangan orang tua dan pihak sekolah.
Saat dimintai konfirmasi mengenai pelaksanaan manasik haji anak usia dini di tengah adanya surat edaran gubernur, seorang pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Garut meminta media memberikan data yang lebih jelas.
“Bisa lebih jelas lagi datanya?” demikian inti jawaban yang disampaikan kepada awak media.
Ada pertanyaan yang lebih luas mengenai kebijakan dan mekanisme pengawasan yang diterapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Apakah dinas telah mengeluarkan surat tindak lanjut atau instruksi kepada satuan pendidikan? Apakah penilik dan pengawas telah diminta melakukan pemantauan? Apakah terdapat evaluasi terhadap kegiatan pendidikan di luar sekolah yang memerlukan biaya tambahan?
Jika sudah, kapan dilakukan dan bagaimana hasilnya? Jika belum, apa langkah konkret yang akan ditempuh?
Dinas Pendidikan perlu memberikan penjelasan yang substantif agar masyarakat mengetahui bahwa arahan pemerintah tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Klarifikasi tersebut juga penting untuk menghindari penilaian sepihak terhadap sekolah maupun petugas pengawasan.
Hingga berita ini disusun, penjelasan lebih lanjut mengenai langkah pengawasan tersebut masih diperlukan. Redaksi membuka ruang bagi Dinas Pendidikan, penilik, dan pengawas untuk gak jawab dan klarifikasi. Serta instansi berwenang lainnya demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)
