banner 200x800
banner 200x800
Berita

DPC GMNI GARUT SOROTI DUGAAN HUBUNGAN TAK PATUT DUA ASN DPMPTSP, DESAK BUPATI DAN BKD LAKUKAN PEMERIKSAAN MENYELURUH

52
×

DPC GMNI GARUT SOROTI DUGAAN HUBUNGAN TAK PATUT DUA ASN DPMPTSP, DESAK BUPATI DAN BKD LAKUKAN PEMERIKSAAN MENYELURUH

Sebarkan artikel ini

Berita-24today.co.id || GARUT – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Garut menyoroti dugaan hubungan tidak patut yang melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut. Persoalan ini tidak boleh dipandang semata-mata sebagai urusan pribadi, melainkan harus dilihat dalam perspektif integritas aparatur, etika birokrasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dugaan yang mencuat dengan melibatkan ASN berinisial AA dan Y tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius, terutama berkaitan dengan batas profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas kedinasan. Terlebih, muncul pula dugaan bahwa keduanya kerap mendapatkan penugasan pengawasan secara bersamaan dengan intensitas yang dipersoalkan.

Lowongan Jurnalis Berita-24Today

DPC GMNI Garut menilai bahwa apabila dugaan tersebut benar, maka persoalan ini tidak berhenti pada pelanggaran etika personal. Ada aspek kelembagaan yang harus diperiksa, khususnya mengenai mekanisme pembagian tugas, transparansi penugasan, pengawasan internal, hingga kemungkinan penggunaan fasilitas dan anggaran kedinasan yang tidak sesuai peruntukannya.

PENUGASAN KEDINASAN JANGAN MENJADI RUANG KEPENTINGAN PERSONAL

Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah dugaan dominasi penugasan pengawasan yang melibatkan dua ASN tersebut. Berdasarkan informasi yang berkembang, terdapat indikasi bahwa sekitar 90 persen penugasan tertentu melibatkan orang yang sama.

Jika hal tersebut benar, maka DPMPTSP Kabupaten Garut perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penetapan tim pengawasan, mekanisme rotasi pegawai, serta pertimbangan objektif dalam menentukan personel yang ditugaskan.

READ  Jakarta Menjadi Panutan, Simatupang Menjalankan: Pelayanan Hari Pahlawan BRI BO TB Simatupang

Penugasan kedinasan merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi, profesionalitas, dan prinsip akuntabilitas. Bukan menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun membangun relasi yang melampaui batas profesionalisme.

GMNI Garut memandang bahwa birokrasi yang sehat tidak boleh dibangun atas dasar kedekatan personal, melainkan atas dasar kompetensi, integritas, dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.

BUPATI DAN BKD JANGAN TUTUP MATA

DPC GMNI Garut mendesak Bupati Garut melalui Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) serta Inspektorat Daerah untuk tidak bersikap pasif terhadap persoalan ini.

Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan menyeluruh. Tidak hanya memeriksa dugaan pelanggaran kode etik kedua ASN, tetapi juga menelusuri mekanisme penugasan, pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kehadiran selama jam kerja, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan fasilitas dan anggaran negara.

Hal ini penting karena ASN merupakan pelayan publik yang memperoleh mandat dan pembiayaan dari negara. Setiap aparatur memiliki kewajiban menjaga kehormatan, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah harus memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai penegakan disiplin hanya menjadi formalitas administratif tanpa keberanian menindak pelanggaran yang terjadi di lingkungan birokrasi sendiri.

JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP BIROKRASI TERGERUS

GMNI Garut menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk penghakiman terhadap individu tertentu. Dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan resmi dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi.

Namun, asas praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk menghindari tanggung jawab melakukan pemeriksaan.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa birokrasi Kabupaten Garut dijalankan secara profesional, bersih, dan bertanggung jawab. Terlebih DPMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelayanan perizinan dan pengawasan kegiatan usaha.

READ  Dari Tano Batak untuk Indonesia dan Dunia, Jipindo Gaungkan Ulos Goes to UNESCO

Atas dasar itu, DPC GMNI Garut menyampaikan tuntutan:

1. Mendesak Bupati Garut untuk memberikan perhatian serius dan memastikan persoalan ini ditindaklanjuti secara objektif.

2. Mendesak BKD dan Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang bersangkutan.

3. Meminta audit terhadap pola penugasan pengawasan di lingkungan DPMPTSP, termasuk transparansi penentuan personel dan mekanisme rotasi.

4. Meminta penelusuran terhadap dugaan penyalahgunaan waktu kerja, fasilitas, kewenangan, maupun anggaran kedinasan untuk kepentingan pribadi.

5. Mendesak penerapan sanksi secara tegas dan proporsional apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran.

Bagi GMNI, persoalan ini merupakan pengingat bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya diukur melalui capaian administratif dan pelayanan publik, tetapi juga harus tercermin dari integritas moral setiap aparatur yang menjalankan mandat negara.

Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan pribadi aparaturnya. Jabatan adalah amanah, bukan fasilitas untuk kepentingan pribadi.

DPC GMNI Garut akan terus mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui:

WhatsApp: 085693255341
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *