banner 200x800
banner 200x800
Berita

Rotasi Pejabat Garut Jangan Korbankan Pembangunan! Lukmannul Hakim Minta Camat Banjarwangi Dipertahankan hingga IJD Tuntas

80
×

Rotasi Pejabat Garut Jangan Korbankan Pembangunan! Lukmannul Hakim Minta Camat Banjarwangi Dipertahankan hingga IJD Tuntas

Sebarkan artikel ini

Berita-24today.co.id || GARUT – Rencana rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut mulai mendapat perhatian masyarakat. Lukmannul Hakim, salah seorang warga Kecamatan Banjarwangi, meminta agar kebijakan pergeseran jabatan tidak hanya berorientasi pada penyegaran birokrasi, tetapi benar-benar mempertimbangkan rekam jejak kinerja, kompetensi, kebutuhan organisasi, serta kondisi riil di setiap wilayah.

Menurut Lukmannul Hakim, rotasi dan mutasi pejabat merupakan kewenangan kepala daerah. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara profesional, objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pelayanan publik, bukan sekadar pergantian personel dalam struktur pemerintahan.

Lowongan Jurnalis Berita-24Today

Ia secara khusus meminta Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, agar mempertimbangkan kembali rencana rotasi Camat Banjarwangi, mengingat saat ini terdapat pekerjaan strategis yang sedang berlangsung dan membutuhkan kesinambungan koordinasi di tingkat kecamatan.

Salah satu pertimbangan utama adalah pelaksanaan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan di wilayah Kecamatan Banjarwangi. Program tersebut dinilai membutuhkan pengawalan intensif, komunikasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif pemerintah kecamatan.

Menurutnya, selama proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan IJD, Camat Banjarwangi telah mengambil peran dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan kementerian terkait sebagai pemilik program maupun pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan di lapangan.

Selain itu, camat juga dinilai berperan dalam membangun komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan pelaksana proyek. Koordinasi tersebut penting untuk menjaga kelancaran pekerjaan sekaligus meminimalkan potensi persoalan sosial selama pembangunan berlangsung.

READ  Lawang Pitu Menggebrak Kota Tegal dengan Intimate Concert dan Peluncuran Album

Lukmannul menilai, pergantian camat di tengah berlangsungnya proyek berpotensi memutus kesinambungan komunikasi dan koordinasi yang selama ini telah terbangun. Terlebih, pembangunan infrastruktur tidak hanya membutuhkan anggaran dan pelaksana teknis, tetapi juga dukungan masyarakat serta pengawalan pemerintah di tingkat kewilayahan.

Ia menegaskan bahwa permintaannya bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan rotasi dan mutasi. Sebaliknya, dirinya memahami bahwa penyegaran birokrasi merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. Namun, kebijakan tersebut harus ditempatkan secara proporsional dengan memperhatikan momentum dan kebutuhan daerah.

Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya sistem merit dalam manajemen ASN. Prinsip tersebut mengedepankan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan moralitas dalam pengelolaan aparatur negara.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah dalam pengelolaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, kewenangan melakukan rotasi harus tetap disertai pertimbangan objektif dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi masyarakat Banjarwangi, keberhasilan pembangunan IJD bukan semata-mata persoalan selesainya pekerjaan fisik jalan. Lebih dari itu, pembangunan tersebut menyangkut aksesibilitas masyarakat, kelancaran mobilitas ekonomi, serta peningkatan konektivitas wilayah yang selama ini menjadi harapan warga.

Karena itu, Lukmannul Hakim berharap Bupati Garut tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk mengganti Camat Banjarwangi sebelum program IJD selesai dilaksanakan. Jika memang rotasi harus dilakukan, ia meminta agar waktunya dipertimbangkan setelah pekerjaan tersebut tuntas sehingga tidak mengganggu proses pembangunan.

“Rotasi dan mutasi jabatan harus mempertimbangkan kinerja serta kebutuhan daerah. Jangan sampai kebijakan penyegaran birokrasi justru mengganggu program pembangunan yang sedang berjalan dan membutuhkan pengawalan bersama,” demikian substansi aspirasi Lukmannul Hakim sebagai masyarakat Banjarwangi.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan birokrasi bukan terletak pada seberapa sering pejabat diganti, melainkan sejauh mana pejabat mampu bekerja, menyelesaikan persoalan masyarakat, dan memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat.

READ  Pertiwi Pulang: Gala Premiere Empat Musim Pertiwi Hadirkan Misteri dan Emosi

Penyegaran birokrasi boleh dilakukan, tetapi jangan sampai kesinambungan pembangunan menjadi korban. Jabatan adalah amanah, sementara kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

  • Penulis : Rus
  • Editor : S Erfan Nurali

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui:

WhatsApp: 085693255341
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *