Berita-24today.co.id || Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta sejumlah pimpinan MPR lainnya di Ruang Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, Gibran datang untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran dirinya. Surat serupa, kata Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Muzani seusai pertemuan.
Muzani menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gibran tidak banyak berbicara. Ia hanya menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta agar MPR segera memproses permohonan tersebut.
“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani di Gedung MPR.
Menurut Muzani, pimpinan MPR akan segera menggelar rapat internal untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut. Selanjutnya, MPR akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD guna menentukan tahapan berikutnya.
MPR Punya Waktu Maksimal 60 Hari
Menyusul pengunduran diri Gibran, MPR RI memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif yang baru.
Muzani menegaskan, tenggat waktu tersebut merupakan ketentuan konstitusional yang harus dipenuhi dalam proses pergantian Wakil Presiden.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” tegas Muzani.
Ia juga meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar proses ketatanegaraan tersebut dapat berjalan dengan baik, demokratis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami mohon doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia agar proses demokratisasi ini berjalan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” ujarnya.
Sebelum Mundur, Gibran Temui Presiden Prabowo
Sebelum mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Gibran diketahui lebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dan tidak disampaikan secara langsung kepada awak media.
Iring-iringan kendaraan yang membawa Gibran terlihat keluar dari gerbang utama Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.40 WIB. Gibran menggunakan mobil Toyota Zenix dengan nomor polisi B 2015 UYZ, kendaraan yang sebelumnya terlihat saat dirinya meninggalkan Istana Wakil Presiden menuju Istana Kepresidenan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran tersebut.
“Ya, perlu kami sampaikan bahwa memang terkonfirmasi pada saat ini, wapres sedang bertemu dengan presiden di istana. Dan, ada rencana setelah bertemu dengan presiden di istana, wapres akan menuju Senayan untuk bertemu dengan pimpinan MPR,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).
Namun, Dasco mengaku belum mengetahui secara pasti materi pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Gibran.
Sekitar pukul 11.16 WIB, Gibran tiba di Gedung Nusantara III dengan mengenakan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Ia terlihat membawa sebuah map putih serta didampingi petugas pengawalan.
Gibran kemudian langsung menuju lantai tujuh untuk menemui Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR. Setelah pertemuan berlangsung sekitar 20 menit, Gibran meninggalkan gedung tanpa memberikan keterangan kepada awak media.
Pengunduran Diri di Tengah Bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat DPR
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah bergulirnya usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani dokumen usulan HMP yang mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan tingkat SLTA milik Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa jumlah 120 anggota tersebut merupakan hasil rekapitulasi dokumen yang telah ditandatangani para pengusul.
“Memang kita berdasarkan yang menandatangani ya, jadi dokumen yang ditandatangani. Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan, Rabu (11/11/2026).
Delapan fraksi yang terlibat dalam pengajuan tersebut meliputi PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Gerindra.
Adapun rincian pengusul terdiri atas 14 anggota PDIP, 11 Golkar, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, 18 Demokrat, dan 11 Gerindra.
Saan menegaskan bahwa jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan hak menyatakan pendapat, yakni sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lintas fraksi.
Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat pimpinan DPR untuk diproses melalui Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.
Polemik Ijazah Gibran Jadi Sorotan
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu isu yang turut mewarnai dinamika politik menjelang pengunduran dirinya.
Sebelumnya, keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran menjadi objek sengketa hukum. Pada awal Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.
Meski demikian, putusan tersebut tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Kemudian, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi penggugat Subhan Palal dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SLTA milik Gibran tidak sah dan batal.
Sehari sebelum menyerahkan surat pengunduran dirinya, Gibran sempat menyatakan akan tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum, termasuk dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Bagaimana Mekanisme Pemilihan Wakil Presiden Pengganti?
Pengunduran diri Gibran selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru.
Presiden nantinya mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Pengusulan tersebut harus disertai dokumen persyaratan pencalonan dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna berlangsung.
Setelah menerima usulan Presiden, MPR akan membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan persyaratan kedua calon.
Selanjutnya, seluruh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
Wakil Presiden terpilih kemudian akan dilantik dalam sidang paripurna MPR dengan mengucapkan sumpah atau janji jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan mundurnya Gibran Rakabuming Raka, perhatian publik kini tertuju pada langkah Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI dalam menentukan sosok pengganti Wakil Presiden serta memastikan proses pergantian kekuasaan berjalan sesuai konstitusi.
- Sumber : dari Berbagi Platform Media Online Nasional
- Editor : S Erfan Nurali
