Berita-24today.co.id || Bogor, Jawa Barat – Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman. Hakim dituntut mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan, serta pembinaan dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.
Hal tersebut disampaikan Diah Nur Pratiwi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, saat memberikan materi bertajuk “Pidana dan Tindakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” dalam kegiatan Pelatihan Sertifikasi Hakim Peradilan Anak Peradilan Umum Gelombang II di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Diah menegaskan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak memiliki karakteristik berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Selain mempertimbangkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, hakim juga harus memperhatikan aspek pendidikan, pembinaan, rehabilitasi, serta masa depan anak.
Ia menjelaskan, pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum kepada pelaku atas perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun, penerapannya tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman, melainkan juga mendidik dan membina agar pelaku memahami serta bertanggung jawab atas perbuatannya.
Berbeda dengan pidana, tindakan lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan dan pembinaan. Pendekatan ini diarahkan untuk memperbaiki mental, perilaku, dan kepribadian anak melalui program pembimbingan, rehabilitasi, maupun langkah lain sesuai kebutuhan anak.
UU SPPA Tegaskan Anak Tidak Bisa Diperlakukan seperti Orang Dewasa
Lebih lanjut, Diah menguraikan sejumlah prinsip dasar penerapan pidana dan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Dalam Pasal 69 ayat (1), ditegaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA. Sementara itu, Pasal 69 ayat (2) secara tegas mengatur bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki batasan khusus dalam menentukan konsekuensi hukum terhadap anak. Dengan demikian, pendekatan pemidanaan harus disesuaikan dengan usia, kondisi, serta kebutuhan individual anak.
Diah juga menyoroti ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan hanya dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan.
Artinya, perampasan kemerdekaan bukanlah pilihan utama dalam penanganan perkara anak. Penjara justru ditempatkan sebagai langkah yang sangat terbatas dan harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.
Hakim Diberi Ruang Mengedepankan Keadilan dan Kemanusiaan
Dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap anak, hakim juga memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai keadaan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.
Pasal 70 UU SPPA memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, maupun keadaan yang terjadi kemudian.
Pertimbangan tersebut harus didasarkan pada rasa keadilan dan kemanusiaan.
Menurut Diah, ketentuan ini mencerminkan pentingnya pendekatan pemaafan hakim atau rechterlijk pardon dalam penanganan perkara anak. Dengan pendekatan tersebut, hakim tidak hanya melihat perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret anak dan kepentingan terbaik bagi masa depannya.
Pidana Penjara Hanya Upaya Terakhir
Dalam kesempatan itu, Diah turut menjelaskan sejumlah pembatasan pemidanaan yang secara khusus diberlakukan terhadap anak berdasarkan UU SPPA.
Salah satunya diatur dalam Pasal 71 ayat (3), yang menentukan bahwa apabila tindak pidana diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda terhadap anak diganti dengan pelatihan kerja.
Selain itu, Pasal 71 ayat (4) menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak.
Pembatasan juga berlaku terhadap pidana penjara. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
Sementara itu, Pasal 79 ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan mengenai minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
Hal yang paling mendasar ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (5), yakni pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium.
Bahkan, apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (6) UU SPPA.
Berbagai pembatasan tersebut memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak dibangun dengan semangat pembalasan, melainkan mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan.
Hakim Punya Peran Penting Menentukan Masa Depan Anak
Melalui materi yang disampaikan, para peserta pelatihan diharapkan semakin memahami peran strategis hakim dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum yang proporsional bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Penjatuhan pidana maupun pengenaan tindakan harus dilakukan secara cermat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi individual anak.
Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum terhadap anak tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana proses peradilan mampu memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, melanjutkan masa depan, dan kembali berintegrasi secara positif di tengah masyarakat.
Sebab, dalam sistem peradilan pidana anak, keadilan bukan sekadar menghukum, melainkan juga memastikan masa depan anak tetap memiliki harapan.
- Sumber: Anissa Larasati – Dandapala Contributor
Editor: S Erfan Nurali
