Berita-24today.co.id || Megamendung – Peran hakim dalam mewujudkan keadilan lingkungan hidup tidak cukup hanya dengan menerapkan bunyi undang-undang secara tekstual. Di tengah kompleksitas persoalan ekologis, tumpang tindih regulasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan, hakim dituntut memiliki keberanian intelektual dan integritas moral untuk menggali hukum demi menghadirkan keadilan substantif.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sertifikasi Hakim Lingkungan yang menghadirkan I Gusti Agung Sumanatha dan Bambang H. Mulyono sebagai pemateri pada 10 November. Keduanya menekankan pentingnya Judicial Activism sebagai instrumen pembaruan hukum sekaligus upaya menembus kekakuan norma tertulis dalam penanganan perkara lingkungan hidup.
Dalam pemaparannya, I Gusti Agung Sumanatha menjelaskan bahwa hakim memiliki posisi strategis sebagai pembaharu hukum (law reform). Peran tersebut dapat diwujudkan melalui penemuan hukum (rechtsvinding), interpretasi progresif, serta keberanian menggali nilai-nilai perlindungan ekosistem dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Judicial Activism: Menembus Kekakuan Regulasi
Menurut Sumanatha, Judicial Activism merupakan pendekatan peradilan yang memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan kewenangan dan diskresi yudisial dalam menafsirkan hukum, mengisi kekosongan norma, serta memastikan kebijakan hukum tetap berpihak pada keadilan dan kepentingan publik.
Pendekatan ini menjadi semakin relevan ketika hakim dihadapkan pada berbagai persoalan legislasi kontemporer, mulai dari regulasi yang berlebihan (hyper regulation), tumpang tindih aturan, hingga ketidakpastian hukum akibat norma yang ambigu dan tertinggal dari perkembangan zaman.
Tantangan semakin kompleks dalam perkara lingkungan hidup karena pembuktiannya sering melibatkan ketidakpastian ilmiah (scientific uncertainty). Hakim tidak hanya dituntut memahami aspek normatif, tetapi juga harus mampu menilai bukti ilmiah dan dinamika ekologis yang terkadang belum sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan konvensional.
Dalam konteks tersebut, hakim tidak boleh terjebak menjadi sekadar corong undang-undang. Sebaliknya, hakim harus mampu menghadirkan penalaran hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat dan ancaman kerusakan lingkungan.
Mandat Undang-Undang untuk Hakim Bersikap Aktif
Sumanatha menegaskan bahwa keberanian hakim melakukan penemuan hukum bukanlah tindakan tanpa dasar. Sistem hukum Indonesia telah memberikan mandat yang jelas melalui sejumlah ketentuan.
Pertama, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Kedua, Pasal 10 ayat (1) undang-undang yang sama, yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Prinsip ini dikenal sebagai ius curia novit, yakni pengadilan dianggap mengetahui hukum.
Selain itu, Pasal 3 ayat (2) PERMA tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup juga memberikan penekanan agar hakim menggali nilai-nilai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta rasa keadilan masyarakat.
Dengan demikian, Judicial Activism yang dijalankan secara proporsional dan konstitusional bukanlah bentuk pengambilalihan kewenangan pembentuk undang-undang, melainkan bagian dari tanggung jawab hakim dalam memastikan hukum tetap bekerja untuk keadilan.
Empat Prinsip Etika untuk Mencegah Kesewenang-wenangan
Lebih lanjut, Sumanatha mengingatkan bahwa penggunaan diskresi yudisial harus tetap berada dalam koridor etika dan prinsip konstitusional. Pendekatan Virtue Jurisprudence menjadi salah satu landasan untuk memastikan aktivitas hakim tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.
Terdapat empat prinsip utama yang perlu menjadi perhatian:
- Principled Implicationism, yaitu menjaga hak dan kebebasan warga negara, termasuk hak-hak yang tersurat maupun tersirat dalam konstitusi.
- Principled Minoritarianism, yakni memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok minoritas dan masyarakat rentan yang terdampak kebijakan maupun keputusan mayoritas.
- Principled Remedialism, yaitu memastikan adanya pemulihan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar.
- Principled Internationalism, yakni mengintegrasikan perkembangan prinsip keadilan global dan hukum internasional yang relevan ke dalam penalaran hukum nasional.
Keempat prinsip tersebut menjadi pedoman moral dan intelektual agar hakim mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki keberpihakan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan.
Urgenda: Ketika Pengadilan Berani Mengoreksi Kebijakan Iklim Negara
Sebagai ilustrasi penerapan Judicial Activism, Sumanatha mengangkat perkara monumental Urgenda Foundation v. State of the Netherlands yang mencapai putusan Mahkamah Agung Belanda pada 20 Desember 2019.
Perkara tersebut bermula ketika Yayasan Urgenda menggugat Pemerintah Belanda karena dinilai menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca yang tidak memadai untuk melindungi masyarakat dari ancaman perubahan iklim.
Mahkamah Agung Belanda kemudian menegaskan kewajiban negara untuk mengambil langkah yang memadai dalam mengurangi emisi, dengan mendasarkan pertimbangannya antara lain pada hak atas kehidupan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan hak atas kehidupan pribadi dan keluarga dalam Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR).
Putusan tersebut mewajibkan Pemerintah Belanda mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 25 persen pada akhir 2020 dibandingkan tingkat emisi tahun 1990.
Salah satu aspek penting dari perkara ini adalah penggunaan prinsip dan kewajiban internasional melalui apa yang dikenal sebagai reflex effect. Prinsip-prinsip internasional dapat digunakan hakim untuk menafsirkan standar hukum nasional yang bersifat terbuka.
Perkara Urgenda menjadi bukti bahwa pengadilan dapat memainkan peran penting dalam mengoreksi kebijakan negara ketika perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan lingkungan tidak terpenuhi secara memadai.
Putusan Berkualitas Harus Menjadi Komunikasi Keadilan
Menutup pemaparannya, Sumanatha menekankan bahwa keberhasilan hakim tidak hanya diukur dari hasil akhir putusan, tetapi juga dari kualitas proses penalaran dan pertanggungjawaban hukumnya.
Mengacu pada pemikiran Raymond Chamberlain, kualitas putusan setidaknya harus mencerminkan tiga elemen utama, yakni Act of Communication, yaitu putusan sebagai sarana komunikasi keadilan kepada publik; Public Document, yakni dokumen publik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan akademis; serta Act of Skill Exercise, yaitu cerminan keahlian, kecakapan, dan integritas intelektual seorang hakim.
Bambang H. Mulyono: Putusan Hakim Jangan Sampai Kering dari Nilai Keadilan
Sementara itu, Bambang H. Mulyono dalam materi bertajuk “Menyeimbangkan Objektivitas Hukum dan Kepekaan Lingkungan” mengajak para peserta sertifikasi untuk tidak ragu menerapkan Judicial Activism secara bertanggung jawab.
Ia menjelaskan bahwa lembaga peradilan memiliki empat fungsi utama yang saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan lingkungan.
Pertama, Interpretation, yaitu menerapkan prinsip-prinsip lingkungan hidup secara mendalam dalam pertimbangan dan penalaran hukum hakim.
Kedua, Adjudication, yakni menyelesaikan sengketa sekaligus merespons persoalan regulasi lingkungan hidup yang diperselisihkan.
Ketiga, Implementation, yaitu memastikan putusan pengadilan dan komitmen perlindungan lingkungan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata.
Keempat, Enforcement, yakni mengawal pelaksanaan putusan melalui pengawasan kepatuhan, pemenuhan sanksi, pembayaran ganti rugi, serta pelaksanaan pemulihan lingkungan.
Menurut Bambang, keempat fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Putusan yang baik tidak akan bermakna apabila tidak diikuti implementasi dan penegakan yang efektif.
Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan hukum sering kali tertinggal dari dinamika kerusakan ekologi dan persoalan sosial. Karena itu, hakim perlu menggali living law, menghadirkan solusi konkret, serta membangun yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman bagi pembaruan hukum nasional.
Filosofi Kehakiman: Menyeimbangkan Kepastian dan Keadilan
Dalam menerapkan Judicial Activism, hakim dapat menggunakan berbagai metode penafsiran hukum, antara lain penafsiran gramatikal, sosiologis atau teleologis, dan futuristis. Selain itu, hakim juga dapat memanfaatkan konstruksi hukum melalui analogi, penghalusan hukum, serta pendekatan hermeneutika hukum.
Bambang menekankan bahwa seluruh metode tersebut harus ditopang oleh Judicial Philosophy atau filsafat kehakiman yang kuat.
Dalam konteks Indonesia, filsafat kehakiman harus mampu mengintegrasikan kepastian hukum dengan keadilan substantif yang berlandaskan Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip Living Constitution.
Hakim juga perlu memperhatikan lima dimensi utama dalam membangun pertimbangan putusan, yaitu:
- Pertimbangan Yuridis, untuk menjaga integritas dan legalitas hukum.
- Rasa Keadilan dan Kebenaran, agar putusan menyentuh nilai-nilai filosofis keadilan.
- Nilai Budaya Masyarakat, dengan memperhatikan realitas sosial dan kearifan lokal.
- Akal Sehat (Logos), melalui penalaran yang logis, objektif, dan rasional.
- Rujukan Hukum Luar, dengan memperhatikan putusan penting (landmark decisions), yurisprudensi, hukum internasional yang relevan, serta putusan pengadilan negara lain sebagai bahan perbandingan.
Kombinasi kelima dimensi tersebut diharapkan mampu melahirkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga memiliki kedalaman filosofis dan kepekaan terhadap persoalan lingkungan.
Penguatan Kapasitas Hakim Menjadi Kebutuhan Mendesak
Meski memiliki urgensi besar, penerapan Judicial Activism masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah minimnya refleksi filosofis dalam penyusunan putusan, fragmentasi pendekatan antartingkat peradilan, serta tekanan publik dan politisasi terhadap putusan hakim.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bambang mendorong penguatan kurikulum filsafat hukum dan keadilan lingkungan melalui Mahkamah Agung Corporate University, peningkatan literasi hukum kritis, serta pemantapan etika yudisial sebagai jembatan antara hukum dan moralitas publik.
Menurutnya, hakim harus memiliki keberanian untuk berpikir progresif, tetapi tetap berpegang pada integritas, objektivitas, dan batas-batas kewenangan yudisial.
Environmental Judicial Activism bukan sekadar penegakan hukum, melainkan upaya transformatif untuk menggeser paradigma antroposentris menuju ekosentris. Pendekatan ini menempatkan perlindungan ekosistem sebagai bagian integral dari keadilan bagi manusia dan generasi mendatang.
Pada akhirnya, hakim yang berintegritas, berwawasan luas, serta memiliki kepekaan terhadap persoalan ekologis merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keadilan lingkungan yang substantif, adaptif, dan berkelanjutan.
Sebab, ketika hukum tertulis belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas persoalan lingkungan, keberanian hakim dalam menggali nilai keadilan menjadi salah satu kunci untuk memastikan bahwa hukum tidak kehilangan tujuan hakikinya: melindungi kehidupan.
- Sumber: Tim Dandapala – Dandapala Contributor
Editor: S. Erfan Nurali
