Berita-24today.co.id ||PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., menegaskan bahwa putusan pengadilan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar menjadi kemenangan di atas kertas. Penegasan tersebut disampaikan saat penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Selasa (10/11/2026).
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui tiga ruang lingkup utama, yakni pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak asuh anak, serta pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian.
Dalam sambutannya, Muchlis mengingatkan bahwa berakhirnya sebuah perkawinan melalui putusan pengadilan bukan berarti persoalan perempuan dan anak turut selesai. Justru, dalam banyak keadaan, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak mereka baru dimulai setelah perkara diputus.
Persoalan nafkah yang tidak dibayarkan secara rutin, hak asuh anak yang masih harus diperjuangkan, hingga beban ekonomi yang harus ditanggung seorang diri menjadi gambaran nyata persoalan yang dihadapi perempuan setelah perceraian.
“Di titik inilah kehadiran negara diuji, bukan hanya melalui putusan yang adil, tetapi melalui jaminan bahwa putusan itu benar-benar dapat dinikmati manfaatnya,” tegas Muchlis.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. UUD 1945 menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, sedangkan Undang-Undang Perkawinan telah memperketat batas usia perkawinan.
Namun, keberadaan regulasi tersebut harus diikuti langkah konkret dan kolaborasi antarlembaga agar perlindungan hukum benar-benar dirasakan masyarakat.
“Hukum yang tertulis di atas kertas harus bertemu dengan kebijakan yang dijalankan di lapangan,” ujarnya.
Tiga Nilai Strategis Kerja Sama PTA Pekanbaru dan Pemprov Riau
Muchlis menjelaskan, terdapat tiga nilai strategis yang menjadi dasar pentingnya nota kesepakatan tersebut.
Pertama, integrasi. Selama ini, penanganan persoalan perempuan dan anak pascaperceraian melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan dan program masing-masing. Pengadilan menyelesaikan perkara, pemerintah daerah menjalankan program pemberdayaan, lembaga zakat menyalurkan bantuan, sementara lembaga keuangan syariah menyediakan akses pembiayaan.
Melalui kerja sama ini, seluruh potensi tersebut diharapkan dapat disinergikan dalam satu kerangka penanganan terpadu sehingga program perlindungan berjalan lebih efektif dan tidak tumpang tindih.
Kedua, kepastian. Nota kesepakatan membuka ruang penguatan pertukaran data dan informasi, fasilitasi sidang terpadu isbat nikah dan penetapan asal-usul anak, serta penguatan mediasi.
Dengan dukungan pemerintah daerah, hak-hak perempuan dan anak yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan diharapkan semakin mudah diakses dan direalisasikan.
“Jangan sampai putusan pengadilan hanya menang di atas kertas. Harus ada langkah nyata agar masyarakat benar-benar memperoleh haknya,” ungkapnya.
Ketiga, keberlanjutan. Muchlis menekankan bahwa kesepakatan tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen. Implementasinya harus dituangkan dalam rencana kerja yang terukur, pembagian tugas yang jelas, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
“Keberhasilannya harus diukur dari dampak yang dirasakan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Libatkan Pendekatan Hukum, Sosial, Ekonomi, dan Spiritual
Pada kesempatan tersebut, Muchlis juga mengapresiasi pendekatan holistik berbasis nilai-nilai keislaman yang telah berkembang di Provinsi Riau.
Pendekatan itu melibatkan Kementerian Agama Provinsi Riau, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, serta Bank Riau Kepri Syariah.
Menurutnya, persoalan perempuan dan anak pascaperceraian tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum. Diperlukan dukungan sosial, ekonomi, dan spiritual agar perempuan dan anak yang terdampak perceraian tetap memperoleh perlindungan serta kesempatan untuk melanjutkan kehidupan secara layak.
Sementara itu, Ketua PTA Pekanbaru, Dr. H. Sutomo, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bentuk komitmen bersama yang harus diwujudkan secara berkelanjutan.
Sutomo menjelaskan, kerja sama tersebut memiliki tiga sasaran utama, yakni memperkuat pencegahan perkawinan anak melalui edukasi dan sosialisasi hukum, memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian, serta menerjemahkan kesepakatan menjadi program kerja terpadu.
Ia berharap kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti dengan pengesahan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, pola kerja sama serupa diharapkan dapat diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau dengan melibatkan pengadilan agama di masing-masing wilayah.
Pemprov Riau Siap Kawal Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T., menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk mengawal pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya terkait pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian.
Ia menyoroti masih adanya kewajiban nafkah yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan, tetapi belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Menurut Hariyanto, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus diwujudkan melalui pemenuhan hak secara menyeluruh, mulai dari hak asuh, biaya pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga jaminan masa depan anak.
Komitmen pemerintah daerah tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam memastikan putusan pengadilan tidak berhenti pada proses hukum, tetapi berlanjut menjadi perlindungan nyata bagi masyarakat.
Penandatanganan nota kesepakatan ini turut dihadiri Wakil Ketua PTA Pekanbaru, Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum., para hakim tinggi, panitera, dan sekretaris PTA Pekanbaru, serta para ketua, wakil ketua, hakim, panitera, dan sekretaris Pengadilan Agama se-Provinsi Riau.
Melalui sinergi tersebut, Badilag berharap perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian semakin terintegrasi, sehingga setiap hak yang telah diputuskan pengadilan dapat benar-benar diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Untuk mendapatkan berita dan artikel terbaru MARINews, ikuti Channel WhatsApp MARINews.
- Sumber: Ahmad Luthfi Maghfurin
Editor: S. Erfan Nurali
