Hak Asasi Digital dalam Penyadapan, MA Soroti Urgensi Penguatan Pengawasan Yudisial -

Berita-24today.co.id || JAKARTA, HUMAS MA — Rabu, 11 November 2026, Fragmentasi regulasi dan belum seragamnya mekanisme perizinan penyadapan di Indonesia menjadi persoalan serius dalam upaya melindungi hak privasi warga negara. Diperlukan unifikasi hukum melalui pembentukan Undang-Undang Penyadapan yang menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, penyadapan tidak lagi sebatas merekam percakapan melalui jaringan telepon konvensional. Praktik tersebut kini dapat menjangkau komunikasi elektronik, aktivitas digital, hingga data pribadi yang menyimpan berbagai aspek kehidupan seseorang.

Kondisi ini menjadikan penyadapan sebagai salah satu bentuk intervensi paling invasif terhadap hak individu. Karena itu, batas antara penyadapan yang sah berdasarkan hukum dan tindakan penyadapan yang sewenang-wenang harus menjadi perhatian utama dalam membangun negara hukum yang demokratis.

Hak Privasi Digital Dijamin Konstitusi

Dalam perspektif ketatanegaraan, terdapat dua kepentingan konstitusional yang harus dijaga secara seimbang, yakni kewajiban negara melindungi keamanan dan menegakkan hukum serta kewajiban menjamin hak asasi setiap warga negara.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Sementara itu, Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi.

Di sisi lain, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan ruang pembatasan hak asasi melalui undang-undang demi memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Prinsip serupa juga ditegaskan dalam Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Berdasarkan prinsip tersebut, pembatasan hak privasi melalui penyadapan harus memenuhi tiga persyaratan utama atau dikenal sebagai three-part test, yaitu:

Berdasarkan undang-undang (prescribed by law). Prosedur, kewenangan, dan batasan penyadapan harus diatur secara jelas dalam undang-undang.
Memiliki tujuan yang sah (legitimate aim). Penyadapan harus dilakukan untuk kepentingan yang dibenarkan hukum, seperti penegakan hukum terhadap tindak pidana serius dan perlindungan keamanan nasional.
Diperlukan dan proporsional (necessity and proportionality). Penyadapan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan dan tidak tersedia cara lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sama.

Dengan demikian, kewenangan penyadapan tidak dapat dijalankan semata-mata berdasarkan diskresi pejabat atau kepentingan institusi.

Fragmentasi Regulasi dan Ketiadaan Standar Perizinan yang Seragam

Meskipun prinsip pembatasan hak telah memiliki landasan konstitusional, praktik penyadapan di Indonesia masih menghadapi persoalan normatif.

Ketentuan mengenai penyadapan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang berbeda.

Akibatnya, muncul ketidakseragaman standar perizinan. Dalam kondisi tertentu, penyadapan mensyaratkan persetujuan pengadilan, sedangkan pada mekanisme lainnya kewenangan tersebut dapat dijalankan berdasarkan prosedur internal atau ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing lembaga.

Persoalan ini menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang tersendiri karena tindakan tersebut berkaitan langsung dengan pembatasan hak konstitusional warga negara.

Putusan ini menjadi salah satu landasan penting bagi pembentukan regulasi penyadapan yang komprehensif, termasuk penguatan mekanisme pengawasan dan perizinan yudisial (judicial authorization).

Tanpa pengawasan pengadilan yang independen, penyadapan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), bahkan membuka ruang bagi praktik pengawasan berlebihan terhadap masyarakat.

Dampaknya tidak hanya menyangkut privasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan ketakutan kolektif bagi masyarakat, aktivis, jurnalis, dan akademisi dalam menyampaikan pendapat maupun melakukan komunikasi di ruang digital.

Penyadapan Ilegal Dapat Berujung Pidana

Persoalan penyadapan juga harus dilihat dari aspek pertanggungjawaban pidana. Hukum Indonesia telah mengatur sejumlah ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi dan sistem elektronik.

Pertama, Pasal 40 juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasal 40 mengatur larangan melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.

Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56, berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta.

Kedua, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketentuan ini mengatur larangan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum.

Ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut mencapai 10 tahun penjara.

Penjelasan pasal juga memberikan batasan terhadap unsur melawan hukum, termasuk keadaan tertentu ketika perekaman terjadi secara tidak sengaja melalui perangkat yang dipasang secara sah.

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketentuan ini mengatur perbuatan mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak.

Ancaman pidana pada ayat (1) mencapai enam tahun penjara, sedangkan ayat (2) mengatur ancaman pidana hingga tujuh tahun penjara.

Ketentuan tersebut relevan dalam memberikan perlindungan terhadap sistem elektronik dari tindakan akses tanpa hak, termasuk tindakan yang dilakukan untuk mengambil alih atau mengendalikan perangkat elektronik milik orang lain.

Dengan adanya ketentuan tersebut, tindakan penyadapan ilegal maupun akses tanpa hak terhadap sistem elektronik harus dibedakan secara cermat berdasarkan unsur tindak pidana dan ketentuan hukum yang berlaku.

Judicial Authorization Dinilai Penting dalam Reformasi Hukum Penyadapan

Untuk menciptakan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan HAM, diperlukan rekonstruksi pengaturan penyadapan secara menyeluruh.

Salah satu gagasan utama yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan judicial authorization sebagai mekanisme pengendalian kewenangan penyadapan.

Melalui mekanisme tersebut, penyadapan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari hakim yang berwenang melalui pemeriksaan tertutup.

Hakim harus menilai kecukupan alasan, urgensi, tujuan, ruang lingkup, serta proporsionalitas tindakan penyadapan sebelum memberikan persetujuan.

Namun, untuk keadaan mendesak, seperti operasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi atau terorisme, dapat dipertimbangkan mekanisme pengecualian dengan kewajiban memperoleh pengesahan hakim dalam jangka waktu tertentu.

Apabila pengesahan ditolak, hasil penyadapan harus dimusnahkan dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Prinsip ini dikenal sebagai exclusionary rule dan perlu dikaji lebih lanjut dalam konstruksi hukum acara pidana Indonesia.

Selain itu, terdapat sejumlah mekanisme lain yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

Pengawasan independen. Membentuk komite pengawas yang memiliki kewenangan melakukan audit terhadap penggunaan perangkat dan sarana penyadapan oleh lembaga penegak hukum.
Hak pemberitahuan pascapenyadapan. Memberikan pemberitahuan kepada subjek penyadapan setelah kepentingan penyidikan tidak lagi mengharuskan kerahasiaan tindakan tersebut.
Mekanisme pemulihan hukum. Memberikan kesempatan kepada warga negara yang dirugikan akibat penyadapan tidak sah untuk mengajukan keberatan dan menuntut pemulihan sesuai ketentuan hukum.
Penguatan akuntabilitas. Mewajibkan pencatatan, dokumentasi, serta evaluasi berkala terhadap seluruh tindakan penyadapan.

Urgensi Unifikasi Regulasi Penyadapan

Pembentukan Undang-Undang Penyadapan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengakhiri fragmentasi pengaturan yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang ITE, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Intelijen Negara, peraturan terkait BNPT, serta KUHP.

Setiap regulasi memiliki karakteristik kewenangan dan mekanisme yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diselaraskan dalam satu kerangka pengaturan yang komprehensif.

Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan karena itu perlu mendapatkan perhatian dalam agenda legislasi nasional.

Pembentukannya bukan semata-mata untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyadapan memiliki dasar hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta berada dalam pengawasan yang independen.

Ketiadaan kontrol yudisial yang memadai juga berisiko mengubah penyadapan dari instrumen pembuktian tindak pidana menjadi sarana pengawasan massal (mass surveillance) atau bahkan alat intimidasi terhadap masyarakat sipil, aktivis, jurnalis, dan pihak-pihak yang menjalankan fungsi kontrol demokrasi.

Penegakan Hukum Harus Sejalan dengan Perlindungan HAM

Penyadapan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, tindakan tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap tindak pidana serius yang sulit dibuktikan melalui metode konvensional. Namun, tanpa pengawasan dan pembatasan yang ketat, penyadapan justru berpotensi menjadi instrumen represif yang mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Penyadapan yang berperspektif HAM dan berlandaskan prinsip due process of law merupakan kebutuhan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Unifikasi regulasi, penerapan judicial authorization, pengawasan independen, serta jaminan pemulihan bagi warga negara harus menjadi bagian dari konstruksi hukum penyadapan ke depan.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut dilaksanakan secara sah, adil, proporsional, dan menghormati hak konstitusional setiap warga negara.

Negara hukum yang demokratis tidak boleh mempertentangkan keamanan dengan kebebasan. Keduanya harus berjalan beriringan dalam satu sistem penegakan hukum yang menjunjung tinggi konstitusi dan martabat manusia.

Sumber Referensi:

Asshiddiqie, Jimly. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
Harjono. (2008). Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rahardjo, Satjipto. (2006). Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Aditya, Z. A., & Shd, M. F. (2022). Rekonstruksi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Melalui Pembentukan Undang-Undang Penyadapan Berbasis Due Process of Law. Jurnal Konstitusi, 19(2).
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). (2022). Kertas Posisi: Urgensi Pengaturan Penyadapan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. https://elsam.or.id/
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). (2021). Catatan Kritis Kebijakan Penyadapan dan Perlindungan Hak Privasi di Indonesia. https://icjr.or.id/
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.