banner 728x250
Kasus  

POLRESTABES MEDAN DISENTIL KERAS: JANGAN TUNGGU VIRAL BARU BERGERAK!

banner 468x60

Berita-24today.co.id || MEDAN, SUMATERA UTARA — Kritik keras kembali diarahkan kepada jajaran Polrestabes Medan. Persoalan keamanan Kota Medan, mulai dari peredaran narkotika, aksi geng motor, begal hingga kriminalitas jalanan, dinilai membutuhkan langkah nyata dan konsisten—bukan sekadar respons setelah persoalan lebih dulu meledak di ruang publik.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Hendra Prasetyo Hutajulu, S.H., M.H., bahkan meminta Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran di bawah kepemimpinannya.

Example 300x600

Hendra secara tegas mengingatkan agar masyarakat tidak sampai memiliki persepsi bahwa aparat baru bergerak setelah sebuah persoalan menjadi viral dan mendapat tekanan publik.

«“Jangan sampai Kapolrestabes Medan hanya datang ketika masalah sudah viral, lalu tampil seolah-olah menjadi pahlawan. Masyarakat membutuhkan polisi sebelum kejahatan terjadi, bukan sekadar setelah persoalan sudah meledak dan menjadi konsumsi publik,” tegas Hendra.»

Menurut Hendra, ukuran keberhasilan kepolisian tidak seharusnya hanya dilihat dari berapa banyak pelaku yang ditangkap setelah kejahatan terjadi.

Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah seberapa kuat upaya pencegahan dilakukan dan seberapa aman masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari.

«“Kalau narkoba masih mudah beredar, geng motor masih berkeliaran, begal dan kriminalitas jalanan masih membuat masyarakat takut, lalu kapan masyarakat Kota Medan bisa merasa benar-benar aman?” ujarnya.»

JANGAN CUMA KEJAR PELAKU, INTERNAL JUGA HARUS DIAWASI

Sorotan Hendra tidak berhenti pada persoalan kriminalitas di jalanan.

Ia juga menyinggung pentingnya pengawasan internal terhadap seluruh personel kepolisian. Menurutnya, apabila terdapat dugaan pemerasan, penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran lain oleh oknum anggota, hal tersebut harus ditangani secara serius dan transparan sesuai mekanisme hukum serta disiplin yang berlaku.

«“Kalau benar ada anggota yang melakukan pemerasan atau penyalahgunaan kewenangan, itu bukan sekadar persoalan pribadi oknum. Itu harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal. Jangan hanya sibuk mengejar pelaku kejahatan di luar, tetapi perilaku anggota sendiri juga harus diawasi dengan ketat,” kata Hendra.»

Ia menegaskan kritik tersebut bukan bentuk generalisasi terhadap seluruh anggota Polrestabes Medan.

«“Kami tidak mengatakan semua polisi buruk. Masih banyak anggota yang bekerja dengan baik. Tetapi kalau ada anggota yang diduga mencoreng institusi, pimpinan harus berani bertindak. Jangan ada kesan saling melindungi,” tegasnya.»

“JANGAN TUNGGU VIDEO VIRAL!”

Pernyataan Hendra semakin tajam ketika menyoroti pola respons aparat terhadap berbagai persoalan keamanan yang menjadi perhatian masyarakat.

Ia meminta kepolisian mengedepankan langkah preventif dan kehadiran aparat di lapangan sebelum sebuah persoalan berkembang menjadi kasus besar.

«“Polisi jangan menunggu masyarakat marah. Jangan menunggu video viral. Jangan menunggu media ramai. Jangan menunggu korban bertambah. Kapolrestabes Medan harus memastikan jajarannya hadir di tengah masyarakat sebelum persoalan menjadi besar,” lanjut Hendra.»

Menurutnya, evaluasi terhadap jajaran Polrestabes Medan tidak cukup hanya berupa rapat internal atau evaluasi administratif.

Ia mendorong adanya pembenahan menyeluruh terhadap pola patroli, pengawasan personel, pemberantasan narkotika, penanganan geng motor, kriminalitas jalanan serta mekanisme pengaduan masyarakat.

«“Kalau ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat, tidak cukup dengan konferensi pers dan penangkapan setelah kasus terjadi. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari,” pungkas Hendra.»

PEMUDA DEMOKRASI: KAMI AKAN TERUS MENGAWAL

Hendra memastikan Pemuda Demokrasi Indonesia Sumatera Utara akan terus mengawal persoalan keamanan dan pelayanan publik di Kota Medan.

Menurutnya, kritik terhadap institusi penegak hukum bukan dimaksudkan untuk melemahkan kepolisian, tetapi sebagai bagian dari kontrol sosial agar pelayanan dan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

«“Medan membutuhkan polisi yang hadir sebelum masyarakat menjadi korban. Bukan polisi yang baru terlihat setelah masalah menjadi viral dan kemudian tampil sebagai pahlawan,” tutup Hendra.»

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Kapolrestabes Medan maupun jajaran terkait untuk menanggapi seluruh pernyataan dan kritik yang disampaikan Hendra.

Catatan Redaksi: Seluruh dugaan pelanggaran, pemerasan maupun penyalahgunaan kewenangan yang disebutkan dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan dan kritik narasumber, bukan kesimpulan hukum redaksi. Setiap dugaan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Redaksi tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, keberimbangan, dan hak jawab sebagaimana prinsip jurnalistik serta ketentuan UU Pers No. 40 Tahun 1999.

 

  • Sumber : Tim-Red
  • Editor : S Erfan Nurali

Loading

banner 325x300
banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *