Berita24today.co.id || Garut – Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi PKS, Muhammad Nur Jamaluddin menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III di Villa Guntur Sari, Kabupaten Garut, Senin (25/05/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum silaturahmi sekaligus wadah penyerapan aspirasi masyarakat dari berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesejahteraan tenaga honorer, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat berbasis digital.
Reses yang berlangsung hangat dan penuh antusiasme itu dihadiri tokoh masyarakat, kader Persatuan Ummat Islam (PUI), unsur perempuan, pelaku UMKM, guru ngaji, serta warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Muhammad Nur Jamaluddin menegaskan pentingnya membangun sinergi strategis antara organisasi keummatan dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Garut yang maju, religius, dan berakhlakul karimah.
Menurutnya, organisasi masyarakat seperti PUI memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan umat di tengah dinamika pembangunan daerah.
“Sinergi strategis Persatuan Ummat Islam (PUI) dan pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan masyarakat hebat dan berakhlakul karimah,” ujar Jamaluddin di hadapan peserta reses.
Ia menilai pembangunan Kabupaten Garut tidak dapat dilakukan secara parsial dan hanya mengandalkan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, harus menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
“Pembangunan Garut tidak bisa berjalan sendiri. ‘Garut Hebat’ hanya akan terwujud jika seluruh komponen umat, khususnya PUI, bergerak serentak bersama pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, Jamaluddin mengajak masyarakat memperkuat persatuan dan menyatukan seluruh potensi umat demi mewujudkan Kabupaten Garut yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan spiritual masyarakat.
“Pembangunan fisik tanpa ruh spiritual adalah kehampaan. Cita-cita spiritual tanpa kebijakan dan anggaran adalah angan-angan. Keduanya harus bersatu,” tegasnya.
Dalam sesi dialog bersama masyarakat, persoalan tenaga honorer menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan peserta reses. Muhammad Nur Jamaluddin mengakui hingga saat ini masih banyak guru honorer maupun tenaga kesehatan yang belum mendapatkan kepastian status serta kesejahteraan yang layak.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang diterimanya, jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Garut mencapai lebih dari 15 ribu orang. Sementara kemampuan fiskal daerah dinilai belum mampu sepenuhnya mengakomodasi peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.
“Kalau dihitung dengan kemampuan anggaran daerah saat ini tentu sangat berat. Misalnya satu juta rupiah saja dikalikan lebih dari 15 ribu tenaga honorer, dalam setahun sudah mencapai sekitar Rp180 miliar. Itu baru untuk tenaga pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Jamaluddin juga menyoroti banyaknya tenaga honorer yang sudah masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), namun hingga kini belum memperoleh kepastian dalam skema ASN maupun PPPK.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan intervensi dan regulasi dari pemerintah pusat agar tidak seluruh beban pembiayaan dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Kebijakan pendidikan dan kesehatan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah. Harus ada solusi dan regulasi nasional yang berpihak kepada para honorer,” katanya.
Selain isu honorer, dalam reses tersebut masyarakat juga menyampaikan berbagai keluhan terkait layanan BPJS kesehatan. Muhammad Nur Jamaluddin menyebut saat ini banyak masyarakat terdampak akibat penyesuaian data penerima bantuan dari DTKS menjadi DTSN.
Akibat perubahan tersebut, sejumlah masyarakat yang sebelumnya aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran kini harus melakukan verifikasi ulang data kepesertaan.
Menurutnya, persoalan administrasi semacam itu perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat kecil tidak kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan.
Di bidang keagamaan, Jamaluddin menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru ngaji, ustaz, dan ustazah di Kabupaten Garut. Ia menilai para pendidik keagamaan memiliki kontribusi besar dalam membangun karakter dan moral generasi muda.
Bahkan, pihaknya juga tengah memperjuangkan agar para guru ngaji mendapatkan perlindungan kesehatan melalui program BPJS.
“Kami ingin guru ngaji juga diperhatikan. Bukan hanya insentifnya, tetapi juga perlindungan kesehatannya melalui BPJS,” ungkapnya.
Dalam bidang ekonomi, Muhammad Nur Jamaluddin turut menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi masyarakat berbasis produk lokal dan digitalisasi usaha. Ia menilai Kabupaten Garut memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM apabila didukung pemasaran dan promosi yang tepat.
Menurutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya berhenti pada produksi, namun juga harus menyentuh aspek promosi, distribusi, hingga perluasan pasar berbasis digital.
“Sekarang waktunya mulai digital. Produk masyarakat harus punya market test, dipromosikan melalui media sosial, dan didorong sampai bisa memiliki pasar yang jelas,” katanya.
Pada sesi penyampaian aspirasi, sejumlah peserta reses juga mengusulkan berbagai program prioritas, di antaranya kelengkapan sekretariat PUI Kabupaten Garut, program pemberdayaan perempuan, dukungan pengembangan UMKM kader PUI melalui produk Bolu Susu Garut (BSG), hingga usulan peningkatan insentif guru honorer di bawah Kementerian Agama.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jamaluddin memastikan seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPRD Kabupaten Garut.
“Kita tidak boleh pesimis. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ada perubahan yang konkret untuk masyarakat Garut,” pungkasnya. (Rus)
