BERITA-24TODAY.CO.ID | JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan telah menandatangani surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
Surat tersebut disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Selanjutnya, Gibran dikabarkan akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Informasi mengenai pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut diperoleh dari sejumlah sumber pada Rabu sore hingga malam.
Kabar ini muncul di tengah meningkatnya tekanan politik di DPR RI yang sebelumnya mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Sebelumnya, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat disampaikan dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi serta dua pimpinan DPR RI dari Partai NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sebanyak 120 anggota DPR disebut mendukung usulan tersebut dengan rincian:
- PDI Perjuangan: 14 orang
- Partai Golkar: 11 orang
- Partai Gerindra: 11 orang
- PKB: 18 orang
- Partai NasDem: 19 orang
- PKS: 28 orang
- PAN: 1 orang
- Partai Demokrat: 18 orang
Dalam pemaparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden setelah muncul dua putusan pengadilan yang mempersoalkan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.
Putusan MA dan MK Jadi Sorotan
Persoalan ijazah pendidikan Gibran menjadi salah satu faktor yang memicu polemik politik tersebut.
Dalam putusan yang menjadi sorotan, Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah.
Putusan tersebut juga menjadi bagian dari polemik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Gibran Sebelumnya Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam
Sehari sebelum kabar pengunduran diri mencuat, Gibran diketahui bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri sekaligus meminta waktu guna membuktikan keabsahan persyaratan pendidikan yang selama ini dipersoalkan melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah berkembangnya wacana pemakzulan Wakil Presiden melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat di DPR.
Yusril: Pengunduran Diri Wapres Melalui MPR
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya menjelaskan bahwa pengunduran diri Presiden maupun Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional.
Menurut Yusril, apabila seorang Wakil Presiden mengundurkan diri, surat pengunduran diri harus disampaikan kepada MPR RI untuk diproses sesuai ketentuan konstitusi.
“Jadi kalau proses pemberhentian Wakil Presiden maupun Presiden itu dilakukan oleh MPR sepanjang konstitusi kita memperhatikannya seperti itu,” kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Ketentuan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden juga diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Publik kini menantikan penjelasan resmi mengenai status jabatan Wakil Presiden serta tahapan konstitusional yang akan ditempuh setelah munculnya kabar pengunduran diri tersebut.
- Sumber : Dari Berbagai Platform Pemberitaan Media Online Nasional
- Editor : S Erfan Nurali
