Berita-24today.co.id || GARUT — Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menghadapi tantangan fiskal sekaligus mengoptimalkan berbagai peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pembangunan tahun 2027.
Menurut Aris, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi upaya menghadirkan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif, termasuk dalam menyusun program yang memiliki peluang untuk diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Aris dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang I Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Jumat (25/9/2026).
Rapat tersebut di antaranya membahas penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, penyampaian kata akhir fraksi-fraksi, serta pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Garut.
Dalam sambutannya, Aris menekankan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar sebagai representasi masyarakat sekaligus bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Dengan diamanahkan sebagai Ketua DPRD, semakin memperkuat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD,” ujar Aris.
Ia menilai komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah harus terus diperkuat, terutama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar program yang direncanakan benar-benar menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Bidik Sumber Pendanaan di Tengah Efisiensi Fiskal
Aris juga menyoroti kondisi fiskal daerah yang menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran dan perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan strategis dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan.
Salah satu langkah yang perlu diperkuat, menurutnya, adalah membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Peluang pendanaan tersebut dapat diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kabupaten Garut, sehingga keterbatasan kemampuan fiskal daerah tidak menghambat agenda pembangunan.
“Bayangan kami, salah satu inisiatif kami untuk menyusul sumber-sumber keuangan pendapatan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, Aris mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya menunggu alokasi anggaran, tetapi aktif mengidentifikasi program yang memiliki kesesuaian dengan prioritas pemerintah pusat.
Program 2027 Harus Mulai Dipetakan
Sementara itu, informasi mengenai rencana sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan berjalan pada 2027 menjadi peluang yang perlu dipersiapkan sejak dini.
Karena itu, seluruh perangkat daerah dinilai perlu melakukan pemetaan terhadap program masing-masing, kemudian melihat kemungkinan sinkronisasinya dengan agenda pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Harapan saya teman-teman SKPD sudah mulai melihat peluang-peluang di mana ada sinkronisasi antara rencana kita tahun 2027 dengan rencana pemerintah pusat,” tegasnya.
Aris menilai, sinkronisasi tersebut penting agar program pembangunan Garut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat memperoleh dukungan melalui berbagai skema pendanaan yang tersedia.
Pada akhirnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan anggaran, ukuran keberhasilan pembangunan menurutnya bukan semata-mata banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan seberapa besar program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan penguatan koordinasi sejak tahap perencanaan, Kabupaten Garut diharapkan mampu memanfaatkan setiap peluang pendanaan yang tersedia untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan masyarakat pada 2027.(Rus)
