Berita-24today.co.id || Jakarta, Humas MA
Kamis, 12 Nov 2026, Surat edaran tersebut berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengenai nilai akuntabel, integritas, dan larangan penyalahgunaan wewenang
Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) membuka uji publik untuk menelusuri integritas peserta Seleksi Pengadaan Calon Hakim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2026. Bersamaan dengan itu, Bawas MA menegaskan larangan keterlibatan aparatur peradilan dalam bisnis bimbingan belajar persiapan seleksi calon hakim dan CPNS guna mencegah benturan kepentingan serta menjaga kepercayaan publik.
Uji publik dilaksanakan melalui Surat Kepala Bawas MA Nomor 9433/BP/KP1.1.2/XI/2026, menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2973/SEK/KP1.1.2/XI/2026 tanggal 6 November 2026 tentang pengumuman hasil seleksi administrasi. Aparatur internal dan masyarakat diundang menyampaikan masukan atau tanggapan, termasuk rekam jejak negatif peserta yang lulus seleksi administrasi, paling lambat 23 November 2026 melalui portal SIWAS di https://siwas.mahkamahagung.go.id/Uji publik.
Penelusuran mencakup tiga aspek, yakni kejujuran, profesionalisme, dan kesusilaan. Aspek kejujuran meliputi perilaku antisuap, antigratifikasi, tidak melakukan pungutan liar, tidak menyalahgunakan keuangan negara maupun keuangan perkara, tidak melakukan kolusi dan nepotisme, serta jujur dalam melaporkan harta kekayaan.
Aspek profesionalisme meliputi menjunjung profesionalitas dan bertindak profesional dalam tugas, tidak berinteraksi dengan pihak beperkara di luar ketentuan, disiplin jam kerja, berkomunikasi secara profesional, tidak menyalahgunakan wewenang, menjaga hubungan kerja harmonis, serta tidak menunjukkan afiliasi atau keberpihakan politik.
Adapun aspek kesusilaan mencakup kepatuhan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, tidak berbuat amoral atau cabul, tidak berselingkuh maupun menjadi selingkuhan, bersikap sopan dan santun, tidak berjudi, tidak menyalahgunakan narkoba, serta tidak memiliki perilaku seksual menyimpang. Penyelesaian utang piutang secara bertanggung jawab dan tidak memamerkan kemewahan atau gaya hidup berlebihan (flexing) juga menjadi perhatian.
Untuk memperluas partisipasi, Kepala Bawas MA, Muh. Djauhar Setyadi, melalui Surat Nomor 9436/BP/KP1.1.2/XI/2026 tanggal 11 November 2026, meminta bantuan seluruh pimpinan tinggi MA, Panitera, Sekretaris MA, serta ketua atau kepala pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-Indonesia untuk menyebarluaskan pengumuman kepada jajaran internal dan masyarakat.
Setiap satuan kerja diminta memasang banner, pop-up, carousel, atau media visual sejenis pada situs web resminya menggunakan materi publikasi di https://bit.ly/UjiPublikCakim2016. Materi tersebut harus diberi tautan aktif yang mengarahkan pengunjung ke portal Uji Publik SIWAS.
Pada saat yang sama, Bawas MA menerbitkan Surat Edaran Kepala Bawas MA Nomor 5 Tahun 2026 tanggal 11 November 2026 tentang Larangan bagi Aparatur Mahkamah Agung Menjadi Pemilik, Pengelola, dan/atau Pengajar Bimbingan Belajar Seleksi Calon Hakim dan CPNS. Kebijakan ini merespons maraknya penyelenggara bimbel yang menggunakan nama instansi, logo, jabatan, maupun atribut kedinasan MA dalam promosi.
MA menegaskan bahwa benturan kepentingan (conflict of interest) merupakan pintu masuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi merusak sistem merit serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap independensi peradilan.
Surat edaran tersebut berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengenai nilai akuntabel, integritas, dan larangan penyalahgunaan wewenang; UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai larangan tindakan yang dipengaruhi kepentingan pribadi atau bisnis yang mengganggu netralitas; serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dan menjadi perantara keuntungan pribadi, yang pelanggarannya dapat dikenai hukuman disiplin berat.
Landasan lainnya ialah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melalui keputusan bersama Ketua MA dan Ketua KY Tahun 2009, yang melarang penggunaan wibawa jabatan untuk keuntungan finansial pribadi atau pihak lain, serta Keputusan Sekretaris MA Nomor 008-A/SEK/SK/I/2022 mengenai larangan tindakan yang menimbulkan pertentangan kepentingan dan merusak martabat peradilan.
Larangan berlaku bagi seluruh aparatur unsur hakim, kepaniteraan, dan kesekretariatan. Mereka dilarang menjadi pemilik, pendiri, pengelola, penasihat, konsultan, maupun pengajar pada lembaga, badan usaha, atau penyelenggara bimbel dan kursus persiapan seleksi calon hakim serta CPNS.
Aparatur juga dilarang memanfaatkan atau mencantumkan nama instansi, jabatan, seragam, logo, sertifikat, dan atribut kedinasan dalam promosi, brosur, atau materi pemasaran, membocorkan informasi internal, data, kisi-kisi, serta modul rahasia terkait materi seleksi yang tidak dapat diakses masyarakat umum; maupun menjadi perantara atau calo dan memberikan jaminan kelulusan yang menimbulkan kesan pemberian keuntungan tidak sah (undue advantage).
Setiap pelanggaran akan diproses secara hukum dan dikenai sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mendapatkan Berita atau Artikel Terbaru MARINews, Follow Channel Whatsapp: MARINews
- Sumber : Binsar Tampubolon
- Editor : S Erfan Nurali
