Jakarta berita24today.co.id – Data kebakaran dan gangguan pernapasan menunjukkan skala masalah. Tantangan berikutnya: memastikan informasi risiko membantu warga memahami keadaan dan mengambil langkah perlindungan._
Oleh Nisyatul Fadhilah
(foto)
(Ket Foto)
Ilustrasi editorial, dibuat dengan AI. Bukan foto dokumentasi dari lokasi atau kejadian tertentu
Api sering kali pertama terlihat sebagai titik di peta atau angka luas lahan terbakar. Bagi warga, krisis terasa lebih dekat: udara yang makin pekat, anak yang batuk, atau keputusan apakah hari itu aman untuk beraktivitas di luar rumah. Di antara data kebakaran dan pengalaman sehari-hari itu, ada satu pertanyaan penting: apakah informasi tentang karhutla sudah disampaikan dengan cara yang membantu warga melindungi diri?
Angka resmi menunjukkan skala masalahnya. Dashboard SIPONGI Kementerian Kehutanan mencatat sekitar 202 ribu hektare sebagai indikasi luas karhutla di Indonesia pada Januari–Juli 2026. SIPONGI menjelaskan bahwa penghitungan luas menggunakan analisis citra satelit, data titik panas, pemeriksaan lapangan, dan laporan pemadaman. Angka itu penting, tetapi belum menggambarkan seluruh dampak kebakaran terhadap kehidupan warga.
Angka nasional juga menyembunyikan perbedaan antarwilayah. Dalam tabel SIPONGI, Kalimantan Barat mencatat indikasi luas tertinggi, sekitar 38.311 hektare, disusul Papua Selatan 25.839 hektare, Nusa Tenggara Timur 19.565 hektare, Nusa Tenggara Barat 17.406 hektare, dan Riau 15.739 hektare. Lima provinsi itu mencakup sekitar 58 persen dari total tabel provinsi SIPONGI. Data ini menunjukkan bahwa risiko dan kebutuhan informasi tidak tersebar merata.
(foto grafik)
(Ket Foto)
Grafik 1. Lima provinsi dengan indikasi luas karhutla terbesar. Sumber: SIPONGI Kementerian Kehutanan; data input sampai Juli 2026. Angka provinsi dibulatkan.
Laman SIPONGI menampilkan selisih kecil antara total dalam catatan narasi (202.004,30 hektare) dan total tabel provinsi (202.010,96 hektare). Karena itu, artikel ini memakai angka nasional yang dibulatkan menjadi sekitar 202 ribu hektare, bukan angka presisi seolah-olah kedua total sama.SIPONGI Kementerian Kehutanan.
Laporan mingguan Kementerian Kesehatan dengan data hingga 17 Oktober 2026 mencatat 306.309 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla, yang mencakup tujuh provinsi dan 65 kabupaten/kota. Laporan tersebut mencatat 69.015 kasus pada kelompok usia 0–5 tahun. Angka ini perlu diperhatikan, tetapi tidak berarti setiap kasus ISPA dalam laporan itu telah dibuktikan secara individual disebabkan oleh asap karhutla. Situation Report Kemenkes M42 2026.
Publikasi lain dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang membahas isu publik periode 19–23 Oktober, menyebut 333.470 kasus ISPA. Karena kedua publikasi memiliki periode dan konteks laporan berbeda, angka tersebut tidak bisa langsung dibandingkan untuk menyimpulkan bahwa kasus naik atau turun. Pembaca berhak mendapat penjelasan mengenai tanggal pemutakhiran, wilayah, dan definisi pencatatan yang digunakan. Analisis isu publik BKPK Kemenkes.
Kehati-hatian ini bukan upaya mengecilkan bahaya asap. Justru, informasi yang cermat membantu publik memahami risiko tanpa memicu kepanikan atau rasa aman yang keliru. Luas lahan terbakar, jumlah titik panas, kualitas udara, dan catatan kasus ISPA adalah ukuran yang berbeda. Semuanya dapat saling berkaitan, tetapi tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
*Dari angka menjadi Tindakan*
BMKG telah memperingatkan sejak April bahwa musim kemarau 2026 diperkirakan lebih kering dari normal. Periode kritis potensi karhutla diprediksi berlangsung pada Mei–September, dengan puncak pada Agustus–September. Prakiraan seperti ini penting untuk kesiapsiagaan. Namun, ia baru benar-benar berguna bagi masyarakat jika diterjemahkan menjadi informasi yang jelas dan relevan bagi orang yang menghadapi risiko di wilayah tertentu. BMKG, 7 April 2026.
Pengumuman seperti “ISPU meningkat” atau “PM2.5 tidak sehat” mungkin akurat, tetapi belum tentu menjawab pertanyaan warga: apa artinya bagi kegiatan hari ini? Siapa yang perlu lebih waspada? Kapan aktivitas luar ruang sebaiknya dibatasi? Ke mana harus mencari pertolongan jika sesak napas memburuk?
Informasi yang mudah dipahami juga perlu menunjukkan tindakan yang bisa dilakukan, kelompok yang lebih rentan, dan sumber pembaruan berikutnya. Pesan untuk orang tua murid, pekerja luar ruang, lansia, atau warga dengan asma mungkin memerlukan penekanan berbeda. Tujuannya bukan menambah banyak imbauan, melainkan membuat informasi membantu orang mengambil keputusan.
Di sinilah komunikasi menjadi bagian dari penanggulangan bencana, bukan sekadar penyebaran siaran pers. Data perlu diolah menjadi pesan yang dimengerti; pesan perlu membantu orang bertindak. Tanpa itu, angka mungkin tersedia di dashboard, sementara warga tetap harus menafsirkan sendiri apa artinya bagi keselamatan mereka.
Mendengar warga, menjelaskan data
Komunikasi krisis juga tidak cukup berjalan satu arah. Warga dapat memberi informasi penting tentang kondisi yang mereka hadapi: kapan asap memburuk, apakah kegiatan sekolah berubah, apakah masker tersedia, dan seberapa mudah layanan kesehatan dijangkau. Pengalaman semacam ini dapat membantu menguji apakah peringatan resmi sampai, dipahami, dan bisa dilaksanakan.
Sebagai mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi, saya melihat pertanyaan ini bukan hanya soal seberapa banyak pesan dibagikan. Yang juga perlu diperhatikan ialah siapa yang menerima pesan, siapa yang mungkin luput, dan apakah warga memiliki pilihan nyata untuk bertindak. Ramainya unggahan atau siaran tidak otomatis berarti publik memahami risiko.
Penelitian Nurul Hasfi, Micah R. Fisher, dan Muhammad A. K. Sahide tentang percakapan Twitter selama kebakaran dan kabut asap Indonesia pada 2019 menganalisis 316.782 cuitan. Para peneliti menemukan bahwa percakapan di platform tersebut sangat dipengaruhi dinamika politik, sementara kebutuhan korban langsung kurang mendapat perhatian. Temuan itu berasal dari peristiwa 2019, bukan pengukuran percakapan publik pada 2026. Namun, penelitian tersebut mengingatkan bahwa isu yang ramai dibicarakan belum tentu membuat pengalaman warga terdampak ikut terdengar. Hasfi, Fisher, dan Sahide, 2021.
Transparansi data juga penting. Kementerian Kehutanan menyatakan sedang mengembangkan sistem pelaporan karhutla SINKRON, termasuk memperbaiki tata kelola pelaporan dan verifikasi data. Upaya ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi perlu terus diperkuat. Publik perlu mengetahui kapan data diperbarui, wilayah mana yang tercakup, apa yang sedang dihitung, dan apa yang belum dapat dipastikan. Kementerian Kehutanan, 23 Oktober 2026.
Karhutla tentu tidak bisa dihentikan hanya dengan pesan. Pencegahan, penegakan aturan, pemulihan lahan, kesiapan layanan kesehatan, dan perlindungan masyarakat tetap membutuhkan tindakan nyata. Tetapi informasi yang jelas membantu warga memahami keadaan sekaligus memungkinkan publik menilai apakah respons lembaga sesuai dengan kebutuhan.
Pada akhirnya, keberhasilan komunikasi karhutla bukan hanya soal seberapa cepat angka muncul di layar. Ukurannya juga apakah orang yang paling berisiko menerima informasi tepat waktu, memahami maknanya, dan memiliki cara untuk bertindak. Ketika api jauh dari pandangan, informasi yang dapat dipahami dan dipercaya bisa menjadi salah satu perlindungan pertama.
