Berita-24today.co.id || GARUT – Kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Garut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan program sinergitas pelayanan kesehatan yang melibatkan 86 rumah sakit di wilayah Jawa Barat hingga Jakarta. Program ini ditujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan atau pasien dengan biaya pengobatan yang tidak dapat ditanggung BPJS Kesehatan.
Di Kabupaten Garut, sebanyak tiga rumah sakit milik pemerintah daerah direncanakan masuk dalam program tersebut, yakni RSUD dr. Slamet Garut, RSUD Malangbong, dan RSUD Pameungpeuk.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Tri Cahyo Nugroho, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Barat untuk memperkuat jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Meski demikian, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan belum seluruh rumah sakit bergabung.
“Untuk di Garut ada tiga rumah sakit pemerintah yang akan bekerja sama dalam program ini, seperti RSUD dr. Slamet Garut, RSUD Malangbong, dan RSUD Pameungpeuk,” ungkap Tri saat dikonfirmasi di Kantor Dinas Kesehatan Garut, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, jumlah rumah sakit yang terlibat dalam program ini mencapai 86 fasilitas kesehatan. Rinciannya terdiri dari tujuh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 79 rumah sakit lainnya, termasuk rumah sakit rujukan pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah (RSUD), serta rumah sakit swasta.
Ia menyebutkan, peluang penambahan rumah sakit masih terbuka pada tahun berikutnya, bergantung pada evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program.
Warga Garut Bisa Mengakses Rumah Sakit di Luar Daerah
Salah satu keunggulan program sinergitas ini adalah jangkauan pelayanan yang lebih luas. Berbeda dengan program Lapad Ruhama yang pembiayaannya berlaku di wilayah Kabupaten Garut, program sinergitas Pemprov Jabar memungkinkan masyarakat mengakses rumah sakit yang telah bekerja sama di berbagai daerah.
Dengan demikian, warga Garut yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RS Hasan Sadikin Bandung maupun RS Welas Asih dapat memanfaatkan skema tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu pula masyarakat dari daerah lain di Jawa Barat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit peserta program di Garut.
“Kalau ini masyarakat Jawa Barat, orang Garut yang ke Hasan Sadikin bisa, orang Garut yang ke RS Welas Asih juga bisa. Begitu pun sebaliknya, kalau ada orang dari Cirebon berkunjung ke Garut dan membutuhkan pelayanan kesehatan, bisa mengakses program ini,” jelasnya.
Pembiayaan BPJS dan Program Daerah Tetap Diutamakan
Meski memberikan alternatif pembiayaan, Tri menegaskan bahwa program sinergitas bukan berarti seluruh biaya pengobatan pasien secara otomatis langsung ditanggung oleh Pemprov Jabar.
Ada mekanisme dan tahapan pembiayaan yang harus dipenuhi. Pasien terlebih dahulu diarahkan menggunakan skema jaminan yang sudah tersedia, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja, hingga Jasa Raharja bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Selain itu, masyarakat yang memenuhi persyaratan program bantuan daerah, seperti Lapad Ruhama bagi kelompok masyarakat Desil 1 sampai 5, tetap diarahkan menggunakan skema tersebut terlebih dahulu.
Apabila seluruh sumber pembiayaan yang tersedia tidak dapat menanggung biaya pelayanan pasien, barulah program sinergitas menjadi alternatif pembiayaan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
“Jadi memanfaatkan anggaran-anggaran yang sifatnya dari pusat dulu. Kalau memang sudah tidak ada yang menanggung, baru kita mencari pembiayaan dari program sinergitas tersebut,” paparnya.
Tri juga menyoroti persoalan pasien dengan kondisi tertentu yang tidak masuk dalam cakupan jaminan BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut kerap menjadi persoalan bagi pemerintah daerah maupun rumah sakit karena pasien tetap membutuhkan pelayanan medis, sementara sumber pembiayaannya belum jelas.
Melalui program ini, diharapkan terdapat solusi pembiayaan sehingga masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan dan rumah sakit tidak sepenuhnya menanggung beban biaya pasien yang tidak memiliki penjamin.
Mulai Disiapkan November 2026, Anggaran Menunggu Perubahan
Dinas Kesehatan Kabupaten Garut saat ini telah melakukan koordinasi dengan tiga rumah sakit yang direncanakan menjadi peserta program. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya pertanyaan masyarakat mengenai kapan program sinergitas mulai dapat dimanfaatkan.
Tri menyampaikan, pelaksanaan program ditargetkan mulai berjalan secara bertahap pada November 2026 bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Namun, ia mengungkapkan bahwa anggaran untuk pelaksanaan program tersebut belum masuk dan direncanakan tersedia melalui anggaran parsial perubahan.
“Targetnya sekarang mulai berjalan secara bertahap bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Namun, yang jelas anggarannya belum masuk, rencananya masuk pada parsial perubahan,” katanya.
Pemprov Jabar Siapkan Perlindungan bagi Warga yang Berobat di Luar Provinsi
Tidak hanya menjangkau rumah sakit di wilayah Jawa Barat, Pemprov Jabar juga merencanakan skema pembiayaan bagi warga Jawa Barat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di luar provinsi, termasuk di Jakarta.
Menurut Tri, kebutuhan tersebut muncul karena dalam praktiknya masyarakat Jawa Barat tidak selalu mendapatkan pelayanan kesehatan di daerah asal. Ada pula warga yang harus menjalani pengobatan di luar wilayah Jawa Barat karena kebutuhan medis tertentu.
“Rencananya provinsi juga akan membayar yang di luar provinsi, karena orang Jawa Barat yang sakit ternyata bukan hanya di Jawa Barat. Ada yang sampai ke Jakarta. Pertanyaannya, tanggung jawab pembiayaannya siapa? Faktanya memang seperti itu,” tuturnya.
Ia menambahkan, program sinergitas ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jabar agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan dukungan berbagai skema pembiayaan yang tersedia.
“Jadi keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat itu bisa ditangani semua dengan berbagai jenis pembiayaan,” pungkasnya.
Dengan masuknya tiga RSUD Kabupaten Garut dalam program tersebut, masyarakat diharapkan memiliki alternatif akses pelayanan kesehatan yang lebih luas. Meski demikian, kepastian pelaksanaan, kesiapan anggaran, mekanisme administrasi, serta persyaratan penerima manfaat menjadi sejumlah hal penting yang perlu dipastikan agar program ini benar-benar dapat dirasakan masyarakat. (Rus)
