Berita24today.co.id || GARUT – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut, Dadan Wardiansyah, mengusulkan agar kegiatan studi banding dan kunjungan kerja (kunker) yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat dievaluasi, bahkan dihapuskan. Anggaran yang selama ini digunakan untuk kegiatan tersebut dinilai lebih tepat dialihkan untuk memperkuat program-program kerakyatan yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Dadan menyikapi arahan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, terkait penguatan struktur partai hingga tingkat akar rumput sekaligus mendorong efisiensi anggaran demi kepentingan rakyat.
Menurut Dadan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi tekanan yang cukup berat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tantangan dunia usaha, hingga keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan para wakil rakyat.
“Ketika masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka setiap rupiah anggaran daerah harus digunakan secara efektif. Program yang tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat harus dievaluasi. Bahkan jika diperlukan, kegiatan studi banding dan kunjungan kerja yang kurang relevan dapat dikurangi atau dihapuskan agar anggarannya dialihkan untuk program yang lebih produktif,” ujar Dadan, Kamis (4/6/2026).
Ia menegaskan bahwa semangat efisiensi anggaran yang saat ini didorong pemerintah pusat maupun partai politik harus diterjemahkan secara konkret dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, dana hasil efisiensi dapat digunakan untuk memperkuat sektor pertanian, pemberdayaan UMKM, bantuan bagi kelompok nelayan dan petani, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dadan menilai keberadaan wakil rakyat seharusnya lebih banyak difokuskan untuk turun langsung ke tengah masyarakat dibandingkan melakukan kegiatan yang bersifat seremonial atau administratif semata.
“Anggota DPRD akan lebih memahami persoalan riil masyarakat ketika sering berada di daerah pemilihannya. Mendengar langsung keluhan petani, pedagang, buruh, pelaku UMKM, hingga masyarakat kecil jauh lebih penting dibandingkan kegiatan yang tidak menghasilkan dampak nyata bagi rakyat,” katanya.
Selain mendorong efisiensi anggaran, Dadan juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Menurutnya, setiap program yang menggunakan uang rakyat harus dapat diukur manfaat dan hasilnya.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan dan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pengawasan harus diperkuat agar tidak ada program yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga,” tegasnya.
Di sisi lain, Dadan mendukung penuh langkah konsolidasi organisasi PDI Perjuangan yang saat ini tengah memperkuat kepengurusan hingga tingkat RW. Menurutnya, keberadaan struktur partai yang kuat akan mempermudah penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Instruksi partai sangat jelas, seluruh struktur mulai dari DPC, PAC, ranting hingga tingkat RW harus semakin solid. Kehadiran kader di tengah masyarakat bukan hanya untuk kepentingan politik, tetapi juga untuk memastikan berbagai persoalan rakyat dapat diketahui dan diperjuangkan secara nyata,” ujarnya.
Dalam momentum Bulan Bung Karno yang diperingati sepanjang Juni, Dadan mengajak seluruh kader PDI Perjuangan untuk terus menanamkan nilai-nilai gotong royong, nasionalisme, dan keberpihakan kepada rakyat kecil sebagaimana yang diajarkan Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno.
Menurutnya, Bulan Bung Karno harus menjadi momentum memperkuat kerja-kerja sosial dan pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial partai.
“Kami ingin memastikan bahwa politik yang dijalankan PDI Perjuangan adalah politik yang hadir untuk rakyat. Ukuran keberhasilan partai maupun wakil rakyat bukan pada banyaknya kegiatan formal yang dilakukan, melainkan sejauh mana kehadirannya mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Dadan.
Usulan penghapusan studi banding dan pengurangan kunjungan kerja tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan kebijakan dan anggaran daerah ke depan, terutama di tengah tuntutan publik agar penggunaan APBD lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Rus)
