banner 200x800
banner 200x800
MA & Kejaksaan

Problematika Penerapan UU Tipikor, Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional Diharapkan Jadi Solusi

18
×

Problematika Penerapan UU Tipikor, Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional Diharapkan Jadi Solusi

Sebarkan artikel ini

Berita-24today.co.id || , Sabtu, 21 November 2026 – Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) selama ini kerap menimbulkan persoalan dalam praktik peradilan. Perbedaan rumusan unsur, potensi multitafsir, hingga disparitas ancaman pidana menjadi sejumlah persoalan yang dihadapi hakim dalam memutus perkara korupsi.

Persoalan tersebut menjadi perhatian seiring diakomodasinya kedua ketentuan itu dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Lowongan Jurnalis Berita-24Today

Dalam kajian yang ditulis Jupriyadi, problematika penerapan kedua pasal UU Tipikor tersebut telah berlangsung sejak undang-undang itu disahkan pada 16 Agustus 1999. Salah satu persoalan utamanya adalah sulitnya membedakan unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3.

Pasal 2 ayat (1) mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara Pasal 3 mengatur perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan.

Dalam praktiknya, kedua unsur tersebut kerap bersinggungan. Penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya juga dapat menjadi salah satu bentuk perbuatan melawan hukum. Demikian pula, unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak selalu mudah dibedakan dalam pembuktian perkara.

Dakwaan subsidiaritas menjadi persoalan

Persoalan semakin kompleks ketika jaksa penuntut umum menyusun dakwaan dalam bentuk subsidiaritas, yakni Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidiair.

READ  PT Kaltim Gelar Bimtek Percepatan Penyelesaian Perkara di IKN

Dalam konstruksi dakwaan tersebut, hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair sebelum mempertimbangkan dakwaan subsidiair apabila dakwaan primair tidak terbukti.

Kondisi ini berbeda dengan praktik pembuktian yang lazim ditemukan dalam perkara pidana lain, seperti pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa, yang memiliki hubungan unsur lebih jelas dengan adanya unsur pemberat pada dakwaan primair.

Pada perkara korupsi, batas antara perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan tidak selalu tegas. Akibatnya, hakim menghadapi kesulitan menentukan pasal yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Selain persoalan pembuktian, perbedaan ancaman pidana minimum khusus juga menjadi tantangan. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur pidana penjara minimum empat tahun, sedangkan Pasal 3 menetapkan minimum satu tahun.

Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap ruang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan tingkat kesalahan dan fakta perkara.

MA menerbitkan sejumlah pedoman

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012.

SEMA tersebut memberikan pedoman mengenai penggunaan ambang batas kerugian negara sebesar Rp100 juta dalam penerapan kedua pasal. Dalam perkembangannya, ambang batas tersebut kemudian disesuaikan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi Rp200 juta.

Melalui pedoman tersebut, besaran kerugian negara digunakan sebagai salah satu acuan untuk menentukan penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor.

Namun, pendekatan berdasarkan nilai kerugian negara dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas penjatuhan pidana. Sebab, pemidanaan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kerugian negara, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak perbuatan, keuntungan yang diperoleh, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

READ  Sah, DPR Tetapkan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc 2026

PERMA tersebut mengatur enam aspek yang harus dipertimbangkan hakim secara berurutan, yakni kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana; keadaan yang memberatkan dan meringankan; penjatuhan pidana; serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pemidanaan.

Meski memberikan pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 belum secara eksplisit mengatur tata cara pembuktian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 apabila keduanya disusun dalam dakwaan berbentuk subsidiaritas.

Dengan demikian, penentuan pasal yang terbukti tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional tawarkan perubahan

Persoalan penerapan kedua pasal tersebut kemudian mendapat perhatian dalam pembentukan KUHP Nasional. Ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor diakomodasi melalui Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional.

Salah satu perubahan paling signifikan terdapat pada ancaman pidana minimum khusus.

Pasal 603 dan Pasal 604 sama-sama mengatur pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun. Keduanya juga memiliki rentang pidana denda yang sama, yakni kategori II hingga kategori VI.

Dengan demikian, ancaman pidana minimum khusus yang sebelumnya berbeda, yaitu empat tahun dalam Pasal 2 ayat (1) dan satu tahun dalam Pasal 3 UU Tipikor, kini diseragamkan menjadi dua tahun.

Kesamaan ancaman pidana tersebut diharapkan dapat mengurangi persoalan disparitas pemidanaan ketika hakim menghadapi dakwaan subsidiaritas yang menempatkan Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidiair.

Hakim memiliki ruang lebih luas untuk mempertimbangkan fakta persidangan, tingkat kesalahan, serta aspek keadilan dalam menjatuhkan pidana tanpa terbebani perbedaan ancaman minimum khusus seperti sebelumnya.

READ  Plt. Dirjen Badilag: Zona Integritas Harus Dihayati, Bukan Seremoni

Perubahan lainnya terletak pada rumusan delik. Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional tidak lagi menggunakan frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, melainkan menggunakan rumusan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Perubahan ini menegaskan karakter delik materiil yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata atau aktual (actual loss), bukan sekadar kemungkinan kerugian (potential loss).

Kepastian hukum dan keadilan menjadi harapan

Meski membawa sejumlah perubahan, penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional tetap berpotensi menghadapi persoalan pembuktian yang serupa, khususnya terkait batas antara perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Apabila jaksa tetap menyusun dakwaan secara subsidiaritas, hakim masih harus mencermati konstruksi dakwaan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penyamaan ancaman pidana minimum khusus memang dapat mengurangi salah satu persoalan dalam pemidanaan, tetapi tidak serta-merta menghilangkan seluruh problematika penerapan kedua pasal tersebut.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, ketepatan pembuktian, serta kemampuan hakim menerapkan hukum secara proporsional.

Rumusan baru tersebut diharapkan menjadi langkah untuk memperkuat kepastian hukum, mewujudkan keadilan dalam pemidanaan, sekaligus menjaga efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

  • Penulis: Jupriyadi
    Editor: S. Erfan Nurali

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui:

WhatsApp: 085693255341
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *