Berita-24today.co.id || Medan, 21 November 2026 – Komisaris Daerah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Sumatera Utara–Nanggroe Aceh Darussalam (KOMDA PMKRI SUMUT-NAD), Sirdo Sagala, mengapresiasi ketegasan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam merespons dugaan kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo.
PMKRI menilai langkah Bobby yang turun langsung meninjau lokasi dan menyatakan pembukaan jalur menggunakan alat berat berupa ekskavator tidak tepat merupakan bentuk kepedulian terhadap perlindungan lingkungan. Namun, organisasi mahasiswa tersebut meminta respons pemerintah tidak berhenti pada pernyataan dan instruksi administratif.
“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara dalam merespons persoalan pembukaan jalan di kawasan Gunung Sibayak. Ketegasan tersebut tidak hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi juga ditunjukkan dengan turun langsung melihat kondisi di lapangan. Ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap upaya perlindungan lingkungan yang harus didukung bersama,” ujar Sirdo.
Meski demikian, PMKRI Sumut-NAD mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan, serta Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeriksaan dan investigasi secara menyeluruh, objektif, dan profesional.
Sirdo menegaskan pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada aspek teknis pekerjaan, tetapi juga harus mengungkap proses pengambilan keputusan, dasar kewenangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan lingkungan.
“Instruksi Gubernur kepada instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan merupakan langkah awal yang baik. Namun, pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Harus dipastikan siapa yang mengambil keputusan, apa dasar kewenangan pelaksanaannya, dan apakah seluruh prosedur perlindungan lingkungan telah dipenuhi,” katanya.
Selain pemeriksaan internal pemerintah, PMKRI juga meminta Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan mendalami persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing. Menurut Sirdo, dugaan kerusakan lingkungan di kawasan konservasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan administratif.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau pelanggaran hukum, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya melalui proses hukum yang profesional dan transparan.
“Kami meminta agar ketegasan yang telah ditunjukkan Gubernur diikuti oleh pimpinan institusi lainnya. Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan harus turut mendalami persoalan ini sesuai kewenangannya. DPRD Sumatera Utara juga tidak boleh diam. Fungsi pengawasan harus dijalankan untuk memastikan pengelolaan kawasan konservasi tidak dilakukan secara sewenang-wenang,” tegas Sirdo.
Sebelumnya, Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan menjelaskan bahwa pembukaan jalan menggunakan ekskavator dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas sekaligus menyediakan jalur evakuasi. Jalur tersebut disebut diperlukan guna mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat yang menimpa pendaki maupun wisatawan.
Menanggapi penjelasan tersebut, Sirdo mengatakan kebutuhan jalur evakuasi seharusnya didahului kajian komprehensif, termasuk evaluasi terhadap jalur yang telah tersedia dan identifikasi kebutuhan keselamatan pendaki.
Ia juga meminta UPTD Tahura berkoordinasi dengan DLHK Sumatera Utara serta melibatkan komunitas pecinta alam, organisasi pendaki, masyarakat setempat, dan ahli lingkungan dalam proses perencanaan.
“Pembukaan jalur baru menggunakan ekskavator tentu menjadi pertanyaan, terutama apabila masih terdapat jalur atau titik evakuasi lain yang dapat dioptimalkan. Pembangunan infrastruktur harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektivitas, serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan,” ujarnya.
Sirdo menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola dan sistem pengawasan kawasan Tahura Bukit Barisan. Menurutnya, pengelolaan Gunung Sibayak tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan aksesibilitas dan kepentingan pariwisata.
Sebagai kawasan konservasi, Gunung Sibayak memiliki fungsi ekologis yang harus dilindungi. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta keselamatan masyarakat dan pengunjung.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.
“Gunung Sibayak bukan sekadar objek wisata yang dapat dibuka atau ditata sesuka hati. Kawasan ini memiliki fungsi ekologis yang harus dijaga. Setiap kebijakan pembangunan maupun peningkatan aksesibilitas harus tunduk pada prinsip konservasi. Jangan sampai kepentingan jangka pendek justru menimbulkan kerusakan yang dampaknya harus ditanggung generasi mendatang,” tegasnya.
Di sisi lain, PMKRI Sumut-NAD mengapresiasi instruksi Gubernur Bobby Nasution agar pemulihan lingkungan di kawasan Gunung Sibayak segera dilakukan. Sirdo meminta DLHK Sumatera Utara bergerak cepat menginventarisasi dampak pembukaan jalan tersebut.
Inventarisasi itu, kata dia, perlu mencakup perubahan bentang alam, hilangnya vegetasi, hingga potensi gangguan terhadap ekosistem di sekitar lokasi pekerjaan.
“Kami berharap DLHK Provinsi Sumatera Utara segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh dampak pembukaan jalan tersebut. Instruksi Gubernur untuk melakukan pemulihan lingkungan juga harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan terukur. Pemulihan Gunung Sibayak tidak boleh hanya menjadi wacana,” tutup Sirdo Sagala.
- Penulis : Marulitua Sihombing
- Editor : S Erfan Nurali














