banner 200x800
banner 200x800
Daerah

WAKIL KETUA DPRD NAGEKEO YOHANES SIGA INGATKAN: REVITALISASI 364 SEKOLAH JANGAN SAMPAI BERUJUNG MASALAH HUKUM!

53
×

WAKIL KETUA DPRD NAGEKEO YOHANES SIGA INGATKAN: REVITALISASI 364 SEKOLAH JANGAN SAMPAI BERUJUNG MASALAH HUKUM!

Sebarkan artikel ini

Berita-24today.co.id ||Aeramo, Nagekeo– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo, Yohanes Siga, mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 agar mengutamakan transparansi, tertib administrasi, kualitas pekerjaan, dan kepatuhan terhadap hukum.

Pesan tegas tersebut disampaikan Yohanes Siga dalam sambutannya pada kegiatan Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP Tahun 2026, yang berlangsung di Aeramo, Kabupaten Nagekeo, pada Jumat, 20 November 2026.

Lowongan Jurnalis Berita-24Today

Dalam sambutannya, pimpinan DPRD Nagekeo memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas perhatian dan dukungan terhadap pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Nagekeo.

Berdasarkan data dalam Term of Reference (TOR) kegiatan, pada awal 2026 Kabupaten Nagekeo memperoleh alokasi revitalisasi untuk 58 satuan pendidikan, terdiri atas 31 PAUD, 22 SD, dan 5 SMP.

Selanjutnya, pascagempa bumi 15 Agustus 2026, pemerintah pusat kembali mengalokasikan program revitalisasi bagi 306 satuan pendidikan, yang terdiri atas 116 PAUD, 151 SD, dan 39 SMP.

Dengan demikian, total terdapat 364 satuan pendidikan yang masuk dalam alokasi program revitalisasi di Kabupaten Nagekeo.

Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur pendidikan sekaligus membantu pemulihan fasilitas pendidikan pascabencana gempa bumi.

Namun, DPRD mengingatkan bahwa semakin besar anggaran dan semakin banyak satuan pendidikan yang menerima program, semakin besar pula tanggung jawab seluruh pihak dalam memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.

READ  Truk Molen Bikin Jalan Samarang Macet Parah, Petugas Dishub Sigap Turun Tangan

“Anggaran yang besar harus menghasilkan manfaat yang besar.”

Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan penting dalam sambutan pimpinan DPRD Nagekeo.

Jangan sampai peningkatan anggaran justru diikuti dengan persoalan administrasi, ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan, maupun risiko hukum akibat lemahnya tata kelola.

Lima Hal yang Tidak Boleh Diabaikan

Dalam sambutannya, pimpinan DPRD Nagekeo menekankan lima aspek penting yang harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam program revitalisasi.

Pertama, perencanaan harus berbasis kebutuhan riil sekolah.

Setiap pekerjaan revitalisasi harus berdasarkan data yang benar, kondisi faktual, serta kebutuhan prioritas masing-masing satuan pendidikan. Program tidak boleh sekadar berorientasi pada tersedianya anggaran dan target penyelesaian pekerjaan.

Kedua, tertib administrasi dan taat regulasi.

Kepala sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) diminta memahami petunjuk teknis, mekanisme penyaluran bantuan, penggunaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Setiap transaksi, keputusan, dan tahapan pekerjaan harus didukung dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, mitigasi risiko hukum harus dimulai sejak awal.

Pemahaman hukum bukan untuk menakut-nakuti pelaksana program, melainkan memberikan kepastian, perlindungan, dan rasa aman bagi mereka yang bekerja sesuai ketentuan.

Para pelaksana diminta memahami batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing serta tidak mengambil keputusan di luar prosedur.

Keempat, kualitas pekerjaan fisik harus menjadi prioritas.

Revitalisasi sekolah bukan semata-mata mengejar penyerapan anggaran. Hasil pekerjaan harus sesuai spesifikasi teknis, memenuhi standar kualitas, aman digunakan, dan memberikan manfaat jangka panjang.

Jangan sampai secara administrasi pekerjaan dinyatakan selesai, tetapi secara fisik bangunan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Kelima, pengawasan dan koordinasi harus berjalan efektif.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tim teknis, perencana, pengawas, serta kepala sekolah harus membangun koordinasi yang baik.

READ  Sambut Hari Bakti Kemenimipas ke-2, Jajaran Lapas Muara Enim Antusias Ikuti Jalan Santai

Setiap potensi persoalan teknis maupun administratif harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan melalui mekanisme yang benar.

Pengawasan, menurut pimpinan DPRD, harus menjadi instrumen pencegahan, bukan sekadar mencari kesalahan setelah pekerjaan selesai.

DPRD Tegaskan Fungsi Pengawasan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Nagekeo memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.

Melalui fungsi tersebut, DPRD berkepentingan memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan, termasuk sektor pendidikan, berjalan sesuai perencanaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan masyarakat.

DPRD menyatakan mendukung berbagai upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Namun, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap hukum.

Pimpinan DPRD juga berharap kegiatan yang menargetkan 500 peserta tersebut tidak berhenti pada penyampaian materi teoritis atau sekadar memenuhi agenda kedinasan.

Para narasumber diharapkan memberikan penjelasan konkret mengenai berbagai potensi persoalan dalam pelaksanaan program, termasuk cara mencegah kesalahan administrasi, mengelola risiko, dan menyelesaikan persoalan berdasarkan ketentuan hukum.

Jangan Kejar Serapan Anggaran, Lupakan Kualitas Bangunan!

Lebih jauh, DPRD mengingatkan bahwa program revitalisasi 364 satuan pendidikan merupakan kesempatan berharga bagi Kabupaten Nagekeo.

Keberhasilan program ini tidak boleh hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap atau berapa banyak bangunan yang selesai dikerjakan.

Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah kualitas bangunan, ketepatan penggunaan anggaran, tertib administrasi, kepatuhan hukum, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh peserta didik dan masyarakat.

Anak-anak Nagekeo berhak mendapatkan ruang belajar yang aman, nyaman, sehat, dan layak.

Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diminta menjaga kepercayaan pemerintah pusat dengan bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

“Kita ingin agar pembangunan pendidikan di Nagekeo tidak hanya meninggalkan bangunan fisik yang baik, tetapi juga meninggalkan tata kelola pemerintahan yang baik, aparatur yang semakin profesional, serta generasi muda yang semakin berkualitas,” demikian pesan yang disampaikan dalam sambutan tersebut.

Program revitalisasi ini diharapkan menjadi momentum pembenahan infrastruktur pendidikan sekaligus penguatan budaya kerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan taat hukum di Kabupaten Nagekeo.

BERITA-24TODAY.CO.ID– BIRO NTT

  • Penulis : Gusti Bebi Daga, S. IP
    . Editor : S Erfan Nurali

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui:

WhatsApp: 085693255341
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *