Berita-24today.co.id || Pematangsiantar – Institute for Justice Law and Society (IJLS) mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pembangunan dan perbaikan Stadion SangNaualuh di Kota Pematangsiantar yang disebut telah mencapai sekitar Rp29,4 miliar. Pemerintah kota didesak membuka rincian penggunaan anggaran sekaligus menjelaskan progres dan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Desakan tersebut disampaikan Direktur IJLS Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Daniel Tampubolon. Menurut dia, besarnya anggaran yang telah dialokasikan harus sebanding dengan kualitas pembangunan dan manfaat yang diterima masyarakat.
Berdasarkan data anggaran yang disoroti IJLS, nilai tersebut merupakan akumulasi anggaran pembangunan dan perbaikan sebelumnya sekitar Rp22 miliar serta alokasi terbaru sebesar Rp7,4 miliar.
Daniel menilai, penambahan anggaran tersebut perlu disertai evaluasi menyeluruh. Sebab, pemerintah harus memastikan persoalan mendasar stadion telah diidentifikasi dan diselesaikan sebelum kembali mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar.
“Jangan sampai anggaran terus bertambah, tetapi persoalan stadion tidak kunjung tuntas. Pemerintah harus menjelaskan apa yang sudah dikerjakan melalui anggaran sebelumnya, apa yang belum terselesaikan, dan apa tujuan penggunaan anggaran terbaru. Publik berhak mengetahui semuanya,” kata Daniel.
Menurutnya, transparansi tidak cukup hanya dengan menyampaikan besaran anggaran. Pemerintah juga perlu membuka dokumen perencanaan, rincian kegiatan, realisasi belanja, progres fisik, hingga hasil evaluasi pekerjaan.
Soroti Alokasi Rp7,4 Miliar
IJLS secara khusus menyoroti alokasi terbaru sebesar Rp7,4 miliar yang direncanakan untuk pembangunan lapangan. Daniel meminta pemerintah menjelaskan tahapan pelaksanaan, spesifikasi pekerjaan, target penyelesaian, serta mekanisme pengawasan terhadap proyek tersebut.
Dia mengingatkan, pembangunan stadion tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan fisik. Aspek kelayakan lapangan, fasilitas pendukung, kepastian status lahan, sistem keamanan, dan biaya pemeliharaan juga harus menjadi bagian dari perencanaan.
“Jangan sampai pemerintah hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi mengabaikan kesiapan pengelolaan. Stadion harus dibangun dengan perencanaan yang matang agar anggaran yang dikeluarkan tidak menjadi beban tanpa manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Minta Dugaan Penyalahgunaan Narkoba dan Kehilangan Aset Ditelusuri
Selain persoalan anggaran, Daniel turut menyoroti informasi mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba di kawasan stadion serta laporan kehilangan sejumlah fasilitas.
Dia meminta pemerintah kota bersama aparat penegak hukum menindaklanjuti informasi tersebut melalui pemeriksaan dan verifikasi. Menurutnya, dugaan pelanggaran hukum maupun kehilangan aset daerah tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
Namun, Daniel menegaskan bahwa setiap dugaan harus ditangani berdasarkan bukti dan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Stadion merupakan fasilitas publik yang dibangun menggunakan uang rakyat. Karena itu, pengamanan dan pemeliharaan aset harus menjadi tanggung jawab serius pemerintah. Jika ada dugaan penyalahgunaan narkoba atau kehilangan fasilitas, harus ditelusuri secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” katanya.
Enam Tuntutan IJLS kepada Pemko Pematangsiantar
Atas sejumlah persoalan tersebut, IJLS menyampaikan enam tuntutan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Pertama, membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran sekitar Rp29,4 miliar, termasuk anggaran sebelumnya sekitar Rp22 miliar dan alokasi terbaru Rp7,4 miliar.
Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan, kualitas konstruksi, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Ketiga, menjelaskan realisasi pembangunan lapangan beserta target dan jadwal penyelesaian pekerjaan.
Keempat, memastikan pengelolaan aset daerah melalui sistem pemeliharaan, pengawasan, dan pengamanan yang terukur.
Kelima, menindaklanjuti informasi mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba dan kehilangan fasilitas stadion melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Keenam, menjamin Stadion SangNaualuh dapat berfungsi secara optimal sebagai fasilitas olahraga yang aman, layak, dan dapat diakses masyarakat.
Pemko Diminta Berikan Penjelasan Terbuka
Daniel menegaskan, kritik yang disampaikan IJLS bukan semata-mata untuk mempersoalkan besarnya anggaran, melainkan memastikan penggunaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai hubungan antara anggaran yang telah dikeluarkan, pekerjaan yang sudah diselesaikan, dan kebutuhan anggaran lanjutan.
“Kami mendorong Pemko Pematangsiantar membuka hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara transparan. Jangan sampai masyarakat terus melihat penambahan anggaran tanpa mendapatkan kepastian mengenai hasil pembangunan,” ujarnya.
Dia menambahkan, pemerintah perlu memberikan penjelasan resmi agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam materi yang diterima terkait rincian akumulasi anggaran, progres pembangunan, maupun sejumlah persoalan yang disoroti IJLS.
Klarifikasi pemerintah diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban pembangunan Stadion SangNaualuh.
Sebab, ukuran keberhasilan proyek publik bukan semata-mata besarnya anggaran yang terserap, melainkan kualitas hasil pekerjaan dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.
- Penulis : Marulitua Sihombing
- Editor : S Erfan Nurali














