Berita-24today.co.id || BOGOR – Tim Kuasa Hukum Pembela Ummat, PerSAudaraan, dan KeAdilan (PUSAKA) mendampingi Heri Prastiawan atau Heri Pras dalam pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tambahan di Polres Bogor, Rabu (19/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, tim kuasa hukum turut menyampaikan sejumlah fakta dan bukti baru guna membantu penyidik mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana kekerasan yang dialami Heri Pras.
Perkara ini berawal dari peristiwa yang terjadi pada Minggu malam, 1 November 2026, sekitar pukul 20.30 WIB, di kediaman Heri Pras, kawasan Perumahan Cibubur Country, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Bogor melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/2561/XI/2026/SPKT/POLRES BOGOR/POLDA JAWA BARAT tertanggal 2 November 2026.
Tim Kuasa Hukum PUSAKA menilai pemeriksaan tambahan menjadi momentum penting untuk memperjelas kronologi kejadian, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta menguji alat bukti yang telah disampaikan kepada penyidik.
“Kehadiran kami bukan untuk memberikan tekanan kepada penyidik, melainkan untuk mendukung proses penegakan hukum melalui penyampaian keterangan tambahan, fakta, dan bukti baru yang relevan. Kami mengapresiasi kinerja Polres Bogor dan berharap penanganan perkara ini berjalan profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum,” demikian pernyataan Tim Kuasa Hukum PUSAKA.
Dugaan Penggunaan Identitas Polisi dan Peran Anak Jadi Perhatian
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan tambahan adalah kronologi sebelum dugaan kekerasan terjadi.
Berdasarkan keterangan tambahan yang disampaikan kepada tim kuasa hukum, terdapat informasi mengenai seorang anak yang diduga diminta memegang telepon genggam sebelum rangkaian peristiwa berlangsung. Tujuan, peran, serta pihak yang memberikan instruksi tersebut dinilai perlu diperjelas oleh penyidik.
Selain itu, muncul keterangan bahwa salah seorang anggota rombongan diduga mengaku sebagai anggota kepolisian kepada petugas keamanan perumahan ketika hendak memasuki kawasan tempat tinggal Heri Pras.
Pengakuan tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang membuat rombongan memperoleh akses masuk ke lingkungan perumahan.
Rombongan kemudian disebut menyampaikan maksud kedatangannya untuk bersilaturahmi. Namun, menurut keterangan korban, situasi selanjutnya justru berkembang menjadi perselisihan yang disertai dugaan kekerasan fisik.
PUSAKA meminta penyidik mendalami siapa yang menyampaikan pengakuan sebagai anggota kepolisian, bagaimana bentuk pernyataannya, serta apakah terdapat bukti yang dapat menguatkan keterangan tersebut.
“Kami memandang penting untuk memperjelas bagaimana rombongan memperoleh akses masuk, siapa yang menyampaikan pengakuan sebagai anggota kepolisian, serta apa maksud sebenarnya dari kedatangan tersebut. Semua harus diuji melalui pemeriksaan petugas keamanan, saksi, rekaman, dan bukti pendukung lainnya,” ungkap tim kuasa hukum.
PUSAKA juga mengingatkan bahwa dugaan penggunaan identitas kepolisian tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana tertentu sebelum unsur-unsur hukumnya terbukti.
Sekitar 20 Orang Disebut Datangi Kediaman Korban
Berdasarkan keterangan Heri Pras dalam Berita Acara Wawancara tertanggal 2 November 2026, sekitar 20 orang disebut mendatangi kediamannya pada malam kejadian.
Kedatangan rombongan tersebut diduga berkaitan dengan perselisihan mengenai konten dan pernyataan Heri Pras di media sosial.
Dalam keterangannya, Heri Pras mengaku mengalami tendangan pada bagian perut hingga terjatuh. Setelah kembali berdiri, ia menyatakan mengalami pukulan pada bagian perut serta serangan menggunakan lutut ke bagian ulu hati.
Korban juga menerangkan bahwa dirinya tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan tersebut.
Peristiwa itu disebut disaksikan sejumlah orang, termasuk anggota keluarga dan pihak lain yang berada di sekitar lokasi. Sebagian kejadian juga diklaim terekam dalam video yang dibuat oleh istri korban.
Selain keluhan sakit pada bagian perut dan ulu hati, kejadian tersebut dilaporkan menimbulkan ketakutan pada anak korban yang masih berusia sembilan tahun.
Keterangan mengenai bentuk kekerasan, urutan kejadian, dan pihak-pihak yang berada di lokasi kini menjadi bagian yang perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan saksi, rekaman video, serta bukti pendukung lainnya.
Edwin dan Yudi Disebut dalam Keterangan Korban
Dalam proses pendampingan hukum, PUSAKA turut menyampaikan identifikasi dua orang yang menurut keterangan Heri Pras diduga melakukan tindakan kekerasan.
Pertama, seseorang bernama Edwin, yang menurut identifikasi korban diduga melakukan tendangan pada bagian perut hingga korban terjatuh.
Kedua, Yudi, yang menurut keterangan korban diduga melakukan pukulan pada bagian perut dan serangan menggunakan lutut ke bagian ulu hati.
Tim kuasa hukum meminta penyidik mendalami peran masing-masing orang tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
Namun, PUSAKA menegaskan bahwa penyebutan nama tersebut merupakan bagian dari keterangan dan identifikasi korban yang masih harus diuji dalam proses penyidikan.
Dengan demikian, belum ada kesimpulan mengenai kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana pihak-pihak yang disebutkan.
Pasal Kekerasan hingga Dugaan Penganiayaan Berencana Diminta Didalami
PUSAKA memandang rangkaian peristiwa sebelum dan saat kejadian perlu diperiksa secara menyeluruh.
Sejumlah ketentuan dalam KUHP yang dinilai relevan untuk didalami penyidik antara lain Pasal 262 mengenai kekerasan secara bersama-sama dan terang-terangan, Pasal 466 mengenai penganiayaan, serta Pasal 467 mengenai penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu apabila unsur perencanaannya dapat dibuktikan.
Menurut tim kuasa hukum, perselisihan sebelumnya, komunikasi antarpihak, dugaan penggunaan identitas kepolisian untuk memperoleh akses masuk, alasan silaturahmi, serta kedatangan sejumlah orang secara bersamaan merupakan rangkaian keadaan yang patut diperiksa.
Meski demikian, PUSAKA tidak menyimpulkan bahwa kedatangan rombongan secara otomatis membuktikan adanya penganiayaan berencana.
Penentuan konstruksi hukum dan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sepenuhnya harus didasarkan pada hasil penyidikan serta alat bukti yang sah.
Membela Ulama Tidak Boleh Menjadi Alasan Melakukan Kekerasan
Di tengah perkara tersebut, PUSAKA juga menyampaikan sikap penting terkait posisi Heri Pras dan perselisihannya dengan sejumlah tokoh agama.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa pendampingan terhadap Heri Pras bukan berarti membenarkan seluruh pernyataan, pandangan, maupun kritik yang pernah disampaikannya terhadap tokoh agama.
PUSAKA menyatakan tetap menghormati ulama dan tokoh agama sebagai sosok yang memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat.
Namun, kecintaan kepada ulama, menurut PUSAKA, harus diwujudkan melalui akhlak, keteladanan, kesantunan, dan tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam serta hukum negara.
“Kami mendampingi Heri Pras bukan karena membenarkan seluruh ucapannya. Kami hadir karena meyakini bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh menjadi sasaran kekerasan akibat perbedaan pendapat atau perselisihan,” tegas tim kuasa hukum.
PUSAKA juga menyatakan tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa tokoh-tokoh agama yang dikaitkan dengan perselisihan tersebut pernah memerintahkan, mengarahkan, ataupun membenarkan tindakan kekerasan.
Karena itu, PUSAKA mengharapkan pihak-pihak yang namanya dikaitkan dengan peristiwa tersebut bersedia memberikan klarifikasi, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum atau perwakilan resmi.
Permintaan tersebut, menurut PUSAKA, bukan merupakan tuduhan, melainkan upaya menjaga kehormatan para tokoh agama sekaligus mencegah penggunaan nama mereka sebagai pembenaran terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Laporan terhadap Heri Pras Juga Harus Diproses Secara Adil
PUSAKA menyatakan menghormati proses hukum atas laporan-laporan lain yang ditujukan kepada Heri Pras terkait pernyataan maupun konten yang pernah disampaikannya.
Setiap dugaan pelanggaran hukum harus diperiksa berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, keberadaan laporan terhadap Heri Pras tidak dapat dijadikan pembenaran atas dugaan kekerasan yang dialaminya.
Sebaliknya, pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini juga tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi maupun pembelaan.
“Kami tidak meminta perlakuan istimewa bagi Heri Pras. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukannya, silakan diuji melalui mekanisme hukum. Demikian pula terhadap pihak yang diduga melakukan kekerasan. Seluruhnya harus diperlakukan secara adil dan proporsional,” tegas PUSAKA.
PUSAKA Apresiasi Polres Bogor, Minta Penanganan Transparan dan Profesional
Tim Kuasa Hukum PUSAKA menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Bogor beserta jajaran, khususnya penyidik yang menangani laporan Heri Pras.
PUSAKA berharap seluruh fakta dan bukti tambahan yang disampaikan dapat membantu penyidik mengungkap secara menyeluruh rangkaian kejadian, termasuk memeriksa petugas keamanan perumahan, para saksi, rekaman video, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
PUSAKA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hak-hak hukum Heri Pras dan keluarganya tanpa mengintervensi kewenangan penyidik.
Bagi PUSAKA, perkara ini bukan semata-mata persoalan perselisihan antara individu, melainkan juga menyangkut prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, terlepas dari perbedaan pandangan maupun latar belakangnya.
“Perbedaan pendapat tidak boleh menghilangkan keadilan. Kecintaan kepada ulama tidak boleh menjadi alasan untuk menzalimi orang lain. Sebaliknya, kebebasan menyampaikan pendapat juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan menghormati hak dan kehormatan orang lain.”
PUSAKA menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa membela ulama merupakan perbuatan mulia, tetapi tindakan penganiayaan atas nama pembelaan terhadap ulama tidak dapat dibenarkan.
Kini, publik menantikan bagaimana penyidik Polres Bogor menguji seluruh keterangan, rekaman, dan bukti yang disampaikan agar perkara ini dapat terungkap secara objektif serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Sebab, dalam negara hukum, perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan kekerasan dan tindakan main hakim sendiri.
- Penulis : Farez
- Editor : S Erfan Nurali














