banner 200x800
banner 200x800
Pemerintahan

Anggota Komisi I DPRD Garut Luqi Saadilah Siap Kawal Payung Hukum Pilkades Digital, Target Rampung Desember 2026

48
×

Anggota Komisi I DPRD Garut Luqi Saadilah Siap Kawal Payung Hukum Pilkades Digital, Target Rampung Desember 2026

Sebarkan artikel ini

Berita-24today.co.id || GARUT – Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) berbasis digital di Kabupaten Garut tahun 2027 mulai memasuki tahapan penting. Selain kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, kepastian regulasi menjadi salah satu pekerjaan utama yang harus dituntaskan sebelum sistem pemilihan elektronik tersebut diterapkan.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqi Saadilah Farindani, S.E., M.AP., menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses pembentukan regulasi sekaligus memastikan pelaksanaan Pilkades Digital memiliki payung hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lowongan Jurnalis Berita-24Today

Komitmen tersebut disampaikan Luqi saat menghadiri kegiatan sosialisasi dan edukasi Pilkades Digital yang diselenggarakan DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan DPMPD Kabupaten Garut.

Kegiatan yang merupakan bagian dari agenda Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Aceng Malki, tersebut turut menghadirkan jajaran DPMPD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai rencana penerapan sistem pemilihan kepala desa secara elektronik.

Dalam kesempatan itu, Luqi tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga menjadi salah satu narasumber yang menyampaikan pandangan terkait kesiapan Kabupaten Garut menghadapi perubahan sistem demokrasi di tingkat desa.

Menurut Luqi, penerapan Pilkades Digital merupakan perubahan mekanisme yang harus dipersiapkan secara serius. Teknologi memang dapat membantu mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi jangan sampai penerapannya justru menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya regulasi maupun kurangnya pemahaman masyarakat.

READ  Perhutani Perketat Pengawasan Hutan Garut, Puluhan Petugas Disiagakan Cegah Kebakaran

“Secara elektronik, hasilnya langsung bisa dilihat. Hanya saja, yang perlu terus kita lakukan adalah sosialisasi dan pergerakan. Waktunya masih panjang, terutama berkaitan dengan penggunaan alat elektronik bagi masyarakat yang belum terlalu memahami persoalan digital. Jangan sampai ini justru melahirkan persoalan baru ke depan,” ungkapnya.

DPRD Kawal Regulasi, Target Desember 2026

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Luqi adalah penyelesaian landasan hukum pelaksanaan Pilkades Digital. Ia mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Garut melalui Panitia Khusus (Pansus) bersama pihak eksekutif saat ini tengah menjalankan pembahasan regulasi yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan Pilkades.

Luqi menyebutkan, proses pembahasan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada Desember 2026. Dengan demikian, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kepastian aturan sebelum memasuki tahapan persiapan Pilkades 2027.

“Pertama, kami di DPRD Kabupaten Garut sudah mempersiapkan dan sedang menjalankan Pansus untuk membentuk regulasi. Mudah-mudahan proses yang saat ini sedang berjalan bisa selesai pada bulan Desember, sehingga petunjuk teknis maupun peraturan daerahnya dapat kami tindak lanjuti dan sosialisasikan,” jelas Luqi.

Ia menegaskan, keberadaan regulasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif. Payung hukum harus mampu memberikan kepastian terhadap seluruh tahapan pemilihan, mulai dari persyaratan pemilih, mekanisme pemungutan suara, penggunaan perangkat elektronik, penghitungan suara, hingga penanganan apabila terjadi kendala teknis maupun perselisihan hasil pemilihan.

Karena itu, pembahasan bersama pihak eksekutif harus memperhatikan berbagai kemungkinan yang dapat muncul di lapangan. Jangan sampai sistem sudah diterapkan, tetapi aturan teknis belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi panitia maupun masyarakat.

Jangan Sampai Digitalisasi Menyisakan Persoalan Baru

Selain aspek regulasi, Luqi juga menyoroti pentingnya pemerataan edukasi kepada masyarakat desa. Menurutnya, tidak semua warga memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang sama dalam menggunakan perangkat elektronik.

READ  Reses Anggota DPRD Garut Ghea Aprilia Serap Aspirasi Warga Banjarwangi, Krisis Air Bersih, Jalan Lingkungan Jadi Prioritas

Kelompok lanjut usia dan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital perlu mendapatkan perhatian khusus melalui sosialisasi yang mudah dipahami dan dilakukan secara berkelanjutan.

Ia berharap, ketika Pilkades Digital dilaksanakan, setiap warga yang memiliki hak pilih dapat menggunakan hak politiknya secara mandiri, tanpa kebingungan ataupun ketergantungan kepada pihak lain.

Bagi Luqi, keberhasilan digitalisasi demokrasi desa tidak cukup diukur dari kecepatan penghitungan suara. Lebih dari itu, sistem tersebut harus mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, keamanan, serta perlindungan hak pilih masyarakat.

Komisi I Siap Jalankan Fungsi Legislasi dan Pengawasan

Sebagai anggota Komisi I DPRD Kabupaten Garut yang memiliki ruang lingkup kerja berkaitan dengan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, Luqi menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai ketentuan.

Peran tersebut akan dijalankan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Ia juga membuka ruang komunikasi dengan pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya agar penyusunan kebijakan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil masyarakat sebagai pemilih.

Luqi turut menekankan bahwa perubahan sistem Pilkades harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat desa.

Menurutnya, calon kepala desa ke depan perlu memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan administrasi, komunikasi yang baik, serta integritas dalam menjalankan amanah masyarakat.

“Harapannya, calon-calon kepala desa ke depan juga memiliki keterampilan dan kemampuan dalam kepemimpinan, administrasi, serta komunikasi dengan masyarakat. Sehingga masyarakat semakin yakin bahwa calon pemimpin yang akan datang di desa benar-benar memiliki kualifikasi, integritas, dan semangat untuk melayani masyarakat serta mendorong pembangunan yang lebih adil dan merata,” tuturnya.

READ  DPPKBPPPA Garut Perkuat Pencegahan Kekerasan Anak, 550 Guru BK dan TPPKS Ikuti Workshop Hybrid

Desember 2026 Jadi Tahapan Penting Menuju Pilkades 2027

Luqi kembali menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Garut siap mengawal seluruh rangkaian persiapan Pilkades Digital bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurutnya, target penyelesaian regulasi pada Desember 2026 menjadi tahapan penting agar pelaksanaan Pilkades tahun 2027 tidak hanya siap dari sisi teknologi, tetapi juga memiliki kepastian hukum dan kesiapan penyelenggara.

“Prinsipnya, kami DPRD bersama-sama masyarakat siap untuk mengawal, mengawasi, dan membantu proses penyelenggaraan Pilkades Digital tahun 2027,” pungkasnya.

Dengan demikian, perhatian terhadap Pilkades Digital Kabupaten Garut kini tidak hanya tertuju pada penggunaan teknologi elektronik, tetapi juga pada sejauh mana regulasi dapat diselesaikan tepat waktu, sosialisasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan mekanisme pemilihan mampu menjamin hak demokrasi warga desa.

Penyelesaian payung hukum pada Desember 2026 menjadi salah satu target penting yang patut dikawal bersama. Sebab, keberhasilan Pilkades Digital 2027 bukan semata-mata soal beralih dari pencoblosan manual ke sistem elektronik, melainkan bagaimana menghadirkan proses demokrasi desa yang transparan, akuntabel, inklusif, dan memiliki kepastian hukum.

  • Penulis : Rus
  • Editor : S Erfan Nurali

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui:

WhatsApp: 085693255341
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *