banner 200x800
banner 200x800
Kasus

# Rekan Indonesia Kawal Pemerataan Akses Air Bersih Jakarta

50
×

# Rekan Indonesia Kawal Pemerataan Akses Air Bersih Jakarta

Sebarkan artikel ini

Berita-24today.co.id || JAKARTA – Pemerataan akses air bersih masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan Jakarta. Di tengah ambisi menjadikan ibu kota sebagai kota global, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dinilai harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Agung Nugroho, mengatakan persoalan air bersih tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur perpipaan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh air yang berkualitas, tersedia secara berkelanjutan, dan dapat dijangkau sesuai kemampuan ekonomi warga.

Lowongan Jurnalis Berita-24Today

Menurut Agung, masih adanya masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan masih membutuhkan perhatian serius.

“Air bersih bukan sekadar urusan bisnis atau pelayanan perusahaan air minum. Ini menyangkut hak masyarakat dan tanggung jawab negara. Semua warga berhak mendapatkan akses terhadap air bersih tanpa terkecuali,” kata Agung.

Ia menilai, keberhasilan pembangunan Jakarta tidak seharusnya hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan gedung, maupun modernisasi infrastruktur. Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah kemampuan pemerintah menjamin kebutuhan dasar seluruh penduduknya.

### Perluasan Jaringan Harus Berorientasi pada Kebutuhan Warga

Dalam konteks tersebut, Agung menilai percepatan perluasan jaringan perpipaan PAM Jaya merupakan langkah strategis yang perlu didukung. Rekan Indonesia sendiri telah mengambil posisi mendukung percepatan perluasan layanan air perpipaan sejak Maret 2025.

READ  GERAKIN Desak Transparansi Penanganan Dugaan Keterkaitan Kapolda Jabar dalam Isu IUP Pertambangan

Namun, ia mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pencapaian target sambungan rumah.

Menurut Agung, ada tiga indikator penting yang harus menjadi perhatian penyelenggara layanan, yakni pemerataan akses, kualitas dan kontinuitas pasokan, serta keterjangkauan biaya.

Perluasan jaringan, kata dia, harus memberikan prioritas kepada kawasan permukiman padat, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok rentan yang selama ini belum menikmati pelayanan air bersih secara memadai.

“Pemerintah jangan hanya memilih wilayah yang paling mudah dibangun atau paling menguntungkan secara ekonomi. Wilayah yang paling membutuhkan justru harus mendapatkan perhatian lebih besar,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa air yang dialirkan kepada masyarakat harus memenuhi standar kesehatan. Ketersediaan air secara konsisten menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan yang harus dijamin.

Bagi Rekan Indonesia, masyarakat tidak boleh dibebani biaya yang semakin tinggi hanya karena belum memiliki akses terhadap jaringan perpipaan.

### Dukungan Tidak Menghilangkan Fungsi Kontrol Sosial

Agung menegaskan, dukungan Rekan Indonesia terhadap program perluasan jaringan PAM Jaya tidak berarti organisasi tersebut akan mengesampingkan fungsi pengawasan.

Sebagai organisasi masyarakat sipil, Rekan Indonesia memandang hubungan dengan pemerintah daerah dan PAM Jaya harus dibangun melalui komunikasi terbuka, dialog, serta penyampaian kritik yang konstruktif.

“Kami mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, tetapi pelaksanaannya tetap harus diawasi. Menjadi mitra dialog bukan berarti kehilangan sikap kritis,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Rekan Indonesia menggunakan berbagai pendekatan advokasi, mulai dari menyerap keluhan masyarakat, membangun diskusi publik, menyampaikan rekomendasi, hingga memanfaatkan media untuk mendorong keterbukaan informasi.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah transparansi mengenai cakupan pelayanan, wilayah prioritas perluasan jaringan, target pembangunan, kualitas air, dan keterjangkauan tarif.

READ  Anggota DPD RI Bali Dilaporkan soal Hoaks MBG, Unggahan Media Sosial Dipersoalkan

Menurut Agung, keterbukaan informasi merupakan prasyarat penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan komunikasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil tidak cukup diukur dari jumlah pertemuan atau forum diskusi.

“Yang lebih penting adalah bagaimana aspirasi masyarakat ditindaklanjuti. Ukuran komunikasi yang baik bukan banyaknya pertemuan, melainkan sejauh mana ada perubahan yang dirasakan masyarakat,” katanya.

### Air Bersih Tidak Terpisahkan dari Kesehatan

Sebagai organisasi yang bergerak dalam isu kesehatan masyarakat, Rekan Indonesia juga melihat pemenuhan akses air bersih sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan warga.

Agung menjelaskan, persoalan air bersih tidak berhenti ketika jaringan perpipaan sudah terhubung ke rumah masyarakat. Aspek keamanan dan kualitas air yang dikonsumsi juga harus mendapatkan perhatian.

Karena itu, Rekan Indonesia mengaitkan agenda perluasan jaringan perpipaan dengan sosialisasi air siap minum dan diskusi publik mengenai pelayanan air bersih.

Keduanya dinilai saling melengkapi. Perluasan jaringan menjawab persoalan akses, sedangkan edukasi publik membantu masyarakat memahami kualitas dan keamanan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan air yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Sebab, akses terhadap air yang layak sangat berkaitan dengan kualitas hidup dan kesehatan warga,” jelas Agung.

Ia mengakui, upaya pemerataan pelayanan air bersih di Jakarta menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kebutuhan investasi infrastruktur, karakteristik permukiman yang berbeda-beda, keterbukaan data, serta koordinasi antarlembaga menjadi sejumlah persoalan yang harus diselesaikan secara bersama.

Menurutnya, PAM Jaya tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait perlu membangun koordinasi yang kuat agar kebijakan perluasan layanan berjalan efektif.

### Masyarakat Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan

Ke depan, Rekan Indonesia akan terus mengawal kebijakan pelayanan air bersih dengan menitikberatkan pada percepatan perluasan jaringan perpipaan, keterjangkauan tarif, perlindungan konsumen, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

READ  Somasi Balik PBHI: Kasus Astrindo Senaputra dan Ancaman Terhadap Kebebasan Pers

Agung mengatakan, organisasi masyarakat sipil memang tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan maupun menjalankan pelayanan air bersih. Namun, masyarakat sipil memiliki ruang untuk memengaruhi arah kebijakan melalui aspirasi, rekomendasi, edukasi, dan pengawasan publik.

Ia juga menilai pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat karena tidak semua persoalan pelayanan dapat teridentifikasi melalui mekanisme birokrasi.

Karena itu, Rekan Indonesia ingin mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan para pengambil kebijakan.

Agung menegaskan, keberhasilan advokasi tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kegiatan organisasi atau klaim keberhasilan dalam memengaruhi kebijakan. Ukuran utamanya adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Apakah semakin banyak warga mendapatkan akses air perpipaan? Apakah kualitas dan pasokan air semakin baik? Apakah biaya pelayanan terjangkau? Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga menjamin keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Jangan sampai Jakarta semakin maju secara fisik, tetapi masih ada warganya yang kesulitan mendapatkan air bersih. Bagi kami, air bersih bukan kemewahan. Air bersih adalah hak rakyat, dan negara wajib memastikan hak itu terpenuhi,” tutup Agung.

  • Penulis : Farez
  • Editor : S Erfan Nurali

HAK JAWAB

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui:

WhatsApp: 085693255341
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *