banner 200x800
banner 200x800
Daerah

DPLH AMP dan Stone Crusher PT Bina Citra Teknik Cahaya Dibahas, DLH dan Perusahaan Dimintai Penjelasan soal Legalitas dan Dampak Lingkungan

166
×

DPLH AMP dan Stone Crusher PT Bina Citra Teknik Cahaya Dibahas, DLH dan Perusahaan Dimintai Penjelasan soal Legalitas dan Dampak Lingkungan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Berita-24today.co.id, Nagekeo, NTT– Pembahasan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kegiatan operasional Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher milik PT Bina Citra Teknik Cahaya di Hotel Pepita, Mbay, Rabu (11/11/2026), memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai status perizinan lingkungan, legalitas operasional perusahaan, serta tanggung jawab terhadap dampak lingkungan di sekitar lokasi usaha.

Pembahasan DPLH tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang selama ini berlangsung di wilayah Podenura, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo.

Example 300x600

Publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai apakah sebelum pembahasan DPLH dilaksanakan, perusahaan telah memiliki dokumen atau persetujuan lingkungan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti kegiatan tersebut, Berita-24today.co.id melalui Biro Nagekeo melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nagekeo, Drs. Eusabius Ebo, serta manajemen PT Bina Citra Teknik Cahaya.

Status Perizinan Menjadi Pertanyaan Utama

Kepada Kepala DLH Kabupaten Nagekeo, media menyampaikan sejumlah pertanyaan melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon.

Pertanyaan tersebut antara lain menyangkut status dokumen lingkungan perusahaan sebelum pembahasan DPLH, alasan penyusunan dokumen tersebut baru dilakukan sekarang, serta kelengkapan perizinan yang menjadi dasar kegiatan operasional AMP dan Stone Crusher.

Media juga meminta penjelasan apakah perusahaan masih diperbolehkan menjalankan aktivitas operasional selama proses pembahasan dan evaluasi DPLH berlangsung.

Selain itu, DLH dimintai keterangan mengenai pengawasan yang pernah dilakukan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk langkah pemerintah dalam memastikan pengendalian debu, pencemaran udara, kebisingan, dan potensi gangguan terhadap masyarakat sekitar.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi melalui WhatsApp dan sambungan telepon tersebut belum memperoleh jawaban atau penjelasan substantif dari Kepala DLH Kabupaten Nagekeo.

Perusahaan Juga Dimintai Klarifikasi

Konfirmasi serupa disampaikan kepada manajemen PT Bina Citra Teknik Cahaya.

Media mempertanyakan sejak kapan perusahaan mulai menjalankan kegiatan operasional AMP dan Stone Crusher di Podenura, apakah sebelum beroperasi telah memiliki persetujuan lingkungan, serta apa alasan pembahasan DPLH baru dilaksanakan pada November 2026.

Manajemen perusahaan juga dimintai penjelasan mengenai kelengkapan perizinan berusaha, dasar legalitas kegiatan operasional selama ini, serta langkah konkret dalam mengendalikan dampak lingkungan.

Hal lain yang turut dimintakan klarifikasi adalah keluhan masyarakat mengenai debu yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan dan dikhawatirkan mengganggu kesehatan serta kenyamanan warga sekitar.

Media juga mempertanyakan apakah perusahaan telah melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama pemerintah desa, tokoh adat, serta masyarakat sebelum kegiatan operasional berjalan.

Termasuk apakah perusahaan pernah menerima teguran, pemeriksaan, atau rekomendasi perbaikan dari instansi pemerintah terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Namun, hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Bina Citra Teknik Cahaya juga belum memberikan tanggapan atas pertanyaan konfirmasi yang disampaikan media.

Investasi Jangan Abaikan Perlindungan Lingkungan

Pembahasan DPLH ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa aktivitas investasi di Kabupaten Nagekeo berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.

Pemerintah daerah, khususnya DLH, diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai latar belakang penyusunan DPLH, status dokumen lingkungan sebelumnya, serta hasil pengawasan terhadap aktivitas perusahaan.

Di sisi lain, perusahaan juga perlu menjelaskan secara transparan status perizinan dan komitmennya dalam menjalankan kewajiban pengelolaan serta pemantauan lingkungan.

Sebab, persoalan lingkungan bukan semata-mata urusan administrasi atau kelengkapan dokumen. Lebih dari itu, ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi, terutama mereka yang tinggal berdekatan dengan lokasi kegiatan usaha.

Berita ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh perusahaan. Status kepatuhan terhadap perizinan dan kewajiban lingkungan tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen serta penjelasan instansi berwenang.

Berita-24today.co.id melalui Biro Nagekeo tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo maupun manajemen PT Bina Citra Teknik Cahaya guna melengkapi informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan.

Berita-24today.co.id – Biro Nagekeo

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *