Berita-24today.co.id, Mbay-NTT– Pembangunan Bandara Surabaya II Mbay kembali mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Nagekeo. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Akselerasi Pembangunan Bandara Mbay (APBM), Senin (9/11/2026), DPRD menyuarakan dorongan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkan pembangunan bandara yang telah lama menjadi harapan masyarakat Nagekeo dan Flores.
Tidak hanya mendorong percepatan pembangunan, RDP juga menghasilkan sejumlah masukan strategis, mulai dari penyelesaian persoalan lahan, pendekatan sosial kepada masyarakat terdampak, dukungan operasional sosialisasi, hingga penguatan koordinasi antara APBM, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
RDP yang berlangsung di Kantor DPRD Nagekeo tersebut dipimpin Ketua DPRD Nagekeo, Shafar, S.E., dan dihadiri Ketua Tim APBM, Justino Djogo, MA., MBA., bersama anggota tim, anggota DPRD, serta sejumlah tokoh senior Nagekeo.
Shafar: Pembangunan Bandara Jangan Terus Menjadi Wacana
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Nagekeo, Shafar, S.E., menyampaikan keprihatinan atas belum terealisasinya pembangunan Bandara Mbay, meskipun perencanaan dan perjuangannya telah berlangsung selama bertahun-tahun.
DPRD meminta Tim APBM menjelaskan sejarah perjuangan, berbagai kajian yang pernah dilakukan, perkembangan komunikasi dengan pemerintah pusat, serta hambatan yang selama ini mengganjal rencana pembangunan tersebut.
Menurut Shafar, berbagai persoalan yang ada perlu dibuka dan dibahas bersama agar ditemukan jalan keluar. Pembangunan Bandara Mbay diharapkan tidak terus menjadi wacana dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.
Justino Djogo Paparkan Perjuangan dan Potensi Strategis Bandara Mbay
Dalam pemaparannya, Ketua APBM, Justino Djogo, MA., MBA., melalui perwakilan tim menjelaskan bahwa pembentukan APBM berawal dari pertemuan dengan almarhum Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, di Jakarta pada Oktober 2025.
Pertemuan tersebut membahas kembali peluang pembangunan Bandara Surabaya II Mbay yang telah lama diperjuangkan, tetapi belum juga terealisasi.
APBM menilai Bandara Mbay memiliki arti strategis, bukan hanya bagi Kabupaten Nagekeo, tetapi juga bagi konektivitas wilayah Flores. Keberadaan bandara diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, dan pariwisata.
Selain itu, bandara juga dinilai penting untuk mendukung penanganan bencana, terutama dalam mobilisasi bantuan, logistik, tenaga medis, dan personel ketika terjadi keadaan darurat.
Dalam pemaparan disebutkan estimasi sekitar 600–800 warga Nagekeo melakukan perjalanan udara setiap bulan. Angka tersebut masih perlu diperkuat dengan data resmi sebagai dasar perhitungan potensi penumpang.
Untuk pengembangan awal, APBM memaparkan kemungkinan pelayanan penerbangan menggunakan pesawat jenis ATR. Selanjutnya, kapasitas bandara dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan hasil kajian teknis.
Lukas Mbulang: Bukan Sekadar Mendukung, tetapi Menuntut Realisasi
Dukungan terhadap pembangunan Bandara Mbay disampaikan sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Salah satu penegasan datang dari Lukas Mbulang, anggota DPRD Nagekeo dari Partai Perindo. Ia mengingatkan bahwa dukungan terhadap pembangunan bandara tidak boleh berhenti pada pernyataan semata, tetapi harus diikuti tuntutan dan langkah nyata.
“Bukan sekadar mendukung, tetapi menuntut agar pembangunan Bandara Mbay segera direalisasikan,” tegas Lukas Mbulang dalam forum RDP.
Dalam pembahasan juga muncul dorongan agar DPRD mengeluarkan rekomendasi resmi sebagai bentuk dukungan kelembagaan kepada pemerintah daerah. Target percepatan pembangunan pada periode 2027–2028 turut menjadi salah satu gagasan yang disampaikan.
Fraksi PKB menekankan pentingnya kolaborasi antara APBM, DPRD, dan pemerintah daerah, terutama dalam membangun komunikasi serta membantu penyelesaian persoalan sosial masyarakat.
Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga, khususnya menyangkut persoalan lahan dan kawasan yang berkaitan dengan penggunaan oleh satuan TNI.
Sementara itu, Fraksi NasDem menyampaikan gagasan agar lahan sekitar 49,79 hektare yang disebut telah tersedia dapat dipertimbangkan untuk tahap awal pembangunan, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan hukum.
Dalam RDP juga muncul usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD untuk mendalami berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembangunan bandara.
APBM Didorong Intensif Berkolaborasi dengan Pemda
Salah satu poin penting yang mengemuka dalam RDP adalah perlunya Tim APBM meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagekeo, khususnya dalam menangani persoalan sosial kemasyarakatan di wilayah sekitar rencana pembangunan bandara.
Pendekatan kepada masyarakat terdampak dinilai menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Kepastian informasi, komunikasi yang terbuka, sosialisasi rencana pembangunan, serta penjelasan mengenai dampak dan manfaat bandara perlu dilakukan secara terencana.
Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh dan memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang berkaitan dengan hak-hak mereka.
Selain itu, salah satu fraksi juga mendesak adanya dukungan operasional untuk kegiatan sosialisasi APBM. Dukungan tersebut dipandang penting agar tim dapat menjalankan tugas komunikasi, koordinasi, dan pendekatan kepada masyarakat secara lebih efektif.
Dengan demikian, perjuangan pembangunan bandara tidak hanya bergerak pada aspek administrasi dan komunikasi ke pemerintah pusat, tetapi juga membangun dukungan sosial dari masyarakat di wilayah terdampak.
Persoalan Lahan dan Hak Masyarakat Jadi Perhatian
Salah satu pembahasan penting dalam RDP adalah kepastian status dan penguasaan lahan yang berkaitan dengan rencana pembangunan bandara.
Berbagai informasi tersebut perlu diverifikasi melalui dokumen resmi agar tidak terjadi pencampuradukan antara lahan yang direncanakan untuk bandara, kawasan yang berkaitan dengan TNI, dan persoalan penguasaan tanah masyarakat.
DPRD juga mengingatkan agar kepentingan masyarakat Tonggurambang tetap diperhatikan. Pembangunan bandara harus berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan sosial serta penghormatan terhadap hak masyarakat berdasarkan ketentuan hukum.
Evaluasi Perencanaan dan Kesiapan Daerah
Selain persoalan lahan, RDP turut menyoroti perencanaan pembangunan bandara yang pernah dilakukan sebelumnya.
Muncul informasi mengenai anggaran sekitar Rp1–2 miliar yang disebut pernah dialokasikan untuk perencanaan. Karena itu, DPRD mendorong agar dokumen perencanaan, hasil pekerjaan konsultan, penggunaan anggaran, dan perkembangan persoalan terdahulu dievaluasi secara terbuka.
Sejumlah tokoh senior juga mengingatkan bahwa pembangunan bandara membutuhkan kerja bersama. Muncul usulan pembentukan tim gabungan yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, APBM, tokoh senior, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat terdampak.
Tidak hanya pembangunan fisik, kesiapan sumber daya manusia lokal juga perlu diperhatikan. Masyarakat Nagekeo diharapkan dapat mengambil bagian dalam peluang kerja, pelayanan penerbangan, manajemen, dan kegiatan ekonomi pendukung ketika bandara beroperasi.
Usai RDP, Tim APBM Diterima Bupati Nagekeo
Setelah menyelesaikan RDP bersama DPRD, Tim APBM langsung melanjutkan agenda dengan menemui Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, S.H., di Rumah Jabatan Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Tim APBM melaporkan dan menyampaikan ringkasan hasil diskusi serta sejumlah rekomendasi dan masukan yang berkembang dalam RDP bersama DPRD.
Bupati Simplisius Donatus menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan RDP tersebut. Pertemuan dengan DPRD dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat langkah bersama untuk mendorong pembangunan Bandara Mbay.
Bupati juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat sinergi melalui pembentukan atau pelibatan tim kecil dari pemerintah daerah yang akan berkolaborasi dengan Tim APBM.
Sinergi kedua tim diharapkan dapat memperlancar komunikasi, koordinasi, serta penanganan berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan, terutama menyangkut aspek sosial kemasyarakatan, kepastian lahan, administrasi, dan komunikasi dengan pemerintah pusat.
Langkah ini sekaligus membuka ruang agar perjuangan APBM tidak berjalan sendiri, melainkan mendapat dukungan dan pendampingan langsung dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Perjuangan Dilanjutkan ke Pemerintah Pusat
Sebagai tindak lanjut, RDP membahas sejumlah agenda untuk memperkuat perjuangan pembangunan Bandara Mbay.
Di antaranya memperkuat konsolidasi APBM, DPRD, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat; melengkapi dokumen teknis; memperjelas status lahan; serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.
Hasil pembahasan RDP juga direncanakan menjadi bahan komunikasi ke tingkat pusat, termasuk melalui Komisi I dan Komisi V DPR RI serta DPD RI.
Persiapan pendataan dan input dokumen ditargetkan berlangsung pada 2027. Sementara komunikasi dan pertemuan lanjutan di tingkat pusat direncanakan sekitar Februari 2027.
Menanti Langkah Nyata
Rangkaian RDP bersama DPRD dan pertemuan dengan Bupati Nagekeo memperlihatkan bahwa pembangunan Bandara Mbay membutuhkan lebih dari sekadar dukungan politik.
Kepastian lahan, penyelesaian persoalan sosial, kelayakan teknis, kejelasan pembiayaan, dukungan operasional sosialisasi, dan koordinasi lintas lembaga merupakan bagian penting yang harus dituntaskan.
Bandara Mbay bukan milik satu kelompok atau satu pemerintahan. Pembangunannya merupakan kebutuhan strategis masyarakat Nagekeo dan peluang besar bagi masa depan konektivitas wilayah Flores.
Setelah bertahun-tahun menjadi cita-cita, masyarakat kini menantikan langkah nyata seluruh pemangku kepentingan. Dukungan DPRD telah disuarakan, respons positif Bupati telah disampaikan, dan sinergi APBM dengan pemerintah daerah mulai diperkuat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh dukungan tersebut diterjemahkan menjadi kerja konkret, keputusan yang jelas, dan langkah terukur agar pembangunan Bandara Surabaya II Mbay semakin dekat dengan kenyataan.
