Berita-24today.co.id || GARUT – Persoalan desil yang masih menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Garut mendapat perhatian serius dari Dinas Sosial Kabupaten Garut. Aspirasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KNPI Garut, Okky Caressa Ginanjar, saat melakukan kunjungan silaturahmi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, dr. Hj. Marlinda Siti Hana, M.KM., di ruang tamu Kepala Dinas Sosial, Rabu (14/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, KNPI Garut menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan desil yang hingga kini masih dalam proses perbaikan. Permasalahan ini dinilai penting karena berkaitan dengan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu rujukan dalam penentuan sasaran program bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, dr. Hj. Marlinda Siti Hana, menyambut baik kedatangan jajaran KNPI Garut. Ia mengapresiasi langkah organisasi kepemudaan tersebut yang turut menyampaikan keluhan dan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pemerintah daerah.
Menurut Marlinda, persoalan desil menjadi salah satu pembahasan serius yang terus ditangani oleh Dinas Sosial. Pihaknya memahami bahwa ketidaksesuaian data dapat menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan, tetapi menghadapi kendala dalam pendataan atau penentuan kategori desil.
“Kami terus bekerja untuk melayani masyarakat Garut, khususnya terkait persoalan desil yang sampai saat ini masih dalam proses perbaikan. Kami dari Dinas Sosial juga telah mendapatkan instruksi dari Bapak Bupati Garut agar segera membenahi persoalan desil ini, sehingga masyarakat tidak terus-menerus datang dan mengeluhkan masalah tersebut,” ujar Marlinda.
Ia menegaskan, pembenahan data membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan agar persoalan yang dialami masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku.
Marlinda juga menyampaikan terima kasih kepada KNPI Garut yang telah memberikan masukan serta membawa aspirasi masyarakat ke Dinas Sosial. Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang terjadi di lapangan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan masukan dari rekan-rekan KNPI Garut. Ke depan, kami akan terus berupaya melakukan pembenahan terkait persoalan desil yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat,” tambahnya.
KNPI Garut Minta Aspirasi Masyarakat Ditindaklanjuti
Sementara itu, Sekjen KNPI Garut, Okky Caressa Ginanjar, menyampaikan apresiasi atas sambutan langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut. Ia menjelaskan, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan juga menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan persoalan desil.
Okky berharap pertemuan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang nyata, sehingga aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada diskusi atau sebatas pencatatan keluhan.
“Alhamdulillah, kedatangan kami ke Dinas Sosial disambut langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Ibu Hj. Marlinda Siti Hana. Kami datang membawa aspirasi masyarakat di bawah terkait permasalahan desil ini,” kata Okky.
Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tindak lanjut atas persoalan yang mereka hadapi. Karena itu, KNPI Garut berharap Dinas Sosial dapat menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku.
“Semoga setelah kami bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Sosial dan menyampaikan aspirasi masyarakat, persoalan ini bisa langsung ditindaklanjuti. Jangan sampai kami datang membawa aspirasi masyarakat, tetapi kedatangan kami ini hanya menjadi obrolan belaka tanpa ada kelanjutan ke depannya,” tegas Okky.
Menurutnya, persoalan desil bukan hanya menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, tetapi juga kerap muncul dalam agenda penyerapan aspirasi yang dilakukan para wakil rakyat.
Persoalan Desil Dinilai Mengakar di Masyarakat
Okky menambahkan, dalam berbagai kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Garut, persoalan desil menjadi salah satu keluhan yang banyak disampaikan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendataan sosial ekonomi masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ia mengingatkan agar keluhan masyarakat tidak diabaikan, terutama ketika menyangkut warga yang merasa membutuhkan bantuan pemerintah tetapi menghadapi kendala terkait status atau kategori desilnya.
“Hal yang sama juga terjadi ketika anggota DPRD Garut melakukan reses. Banyak sekali keluhan masyarakat yang disampaikan terkait persoalan desil ini. Artinya, isu desil sudah sangat mengakar di masyarakat. Jangan sampai jeritan masyarakat tidak didengar oleh Dinas Sosial maupun pemerintah daerah,” tambahnya.
KNPI Garut berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi dalam pembenahan data, membuka ruang pengaduan yang mudah diakses, serta memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai mekanisme perbaikan data desil.
Pembenahan Data Harus Berujung pada Solusi
Persoalan desil menjadi penting karena data sosial ekonomi digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengidentifikasi kondisi kesejahteraan masyarakat dan menentukan sasaran sejumlah program perlindungan sosial. Karena itu, ketepatan data, mekanisme pemutakhiran, serta penanganan pengaduan perlu menjadi perhatian bersama.
Masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai perlu memperoleh akses untuk menyampaikan keberatan dan mengikuti proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, perubahan kategori desil maupun penetapan penerima bantuan tetap harus didasarkan pada hasil verifikasi dan aturan program terkait.
Kunjungan KNPI Garut tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Aspirasi yang telah disampaikan perlu diikuti dengan langkah konkret, informasi perkembangan penanganan, serta evaluasi terhadap kendala yang masih terjadi di lapangan.
Dengan demikian, pembenahan desil tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga mampu menjawab keresahan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.
Okky Soroti Koordinasi BPS dan Dinsos
Sekjen KNPI Garut, Okky Caressa Ginanjar, menyoroti koordinasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Sosial terkait perubahan desil masyarakat yang dinilai memicu keresahan warga.
“Persoalan desil ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Perubahan status yang dirasakan masyarakat secara tiba-tiba perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kebingungan. BPS dan Dinas Sosial harus memperkuat koordinasi serta memastikan mekanisme pemutakhiran dan koreksi data dapat dipahami masyarakat,” tegas Okky.
Menurutnya, pembenahan data tidak boleh berhenti pada proses administratif. Masyarakat membutuhkan kejelasan, transparansi, dan tindak lanjut nyata agar ketidaksesuaian data dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi.(Rus)
