Berita-24today.co.id || GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, menggelar kegiatan reses yang dipadukan dengan pelayanan publik terpadu di Hotel Augusta, Jalan Raya Cipanas, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan langsung yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga aksi donor darah.
Yudha menjelaskan, agenda utama reses berupa penyerapan aspirasi masyarakat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Sebelum agenda tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan dari sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait yang hadir di lokasi.
“Jadi kegiatan reses hari ini kita berkolaborasi dengan beberapa SKPD. Intinya, bagaimana semaksimal mungkin melayani masyarakat Garut,” ungkap Yudha.
Menurutnya, kolaborasi lintas instansi tersebut merupakan salah satu upaya agar kegiatan reses tidak berhenti pada pertemuan formal antara anggota DPRD dan konstituen, tetapi juga memberikan manfaat langsung melalui pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Libatkan Empat Kecamatan, Serap Aspirasi dari Wilayah
Dalam pelaksanaannya, kegiatan reses tersebut melibatkan perangkat desa dari empat kecamatan, yakni Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Leles, dan Kadungora.
Keterlibatan unsur kewilayahan ini diharapkan dapat membantu menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa, baik terkait pelayanan administrasi, akses kesehatan, maupun persoalan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Reses menjadi salah satu momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menghimpun persoalan yang perlu ditindaklanjuti melalui fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif.
Melalui forum tersebut, berbagai masukan masyarakat diharapkan tidak sekadar dicatat, tetapi juga dapat diperjuangkan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Soroti Warga Miskin yang Terkendala BPJS PBI
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah persoalan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), khususnya bagi masyarakat yang secara administratif tercatat dalam kelompok desil tinggi, tetapi secara faktual masih mengalami kesulitan ekonomi.
Dalam pembahasan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Garut, persoalan ketidaksesuaian data sosial ekonomi menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap akses masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.
Yudha menilai, kondisi tersebut perlu ditangani secara cermat agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan hanya karena persoalan klasifikasi atau ketidakakuratan data.
“Sambil dicari solusi, ternyata ada warga yang miskin tapi di desil tinggi. Nanti dicari solusi agar yang bersangkutan mendapatkan BPJS gratis,” tegasnya.
Persoalan ini sekaligus menegaskan pentingnya pemutakhiran dan verifikasi data sosial ekonomi masyarakat. Data yang akurat menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah, terutama untuk kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan kesehatan
Penanganan terhadap warga yang mengalami kendala kepesertaan perlu dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, dengan memeriksa kondisi faktual warga serta menyesuaikannya dengan ketentuan program jaminan kesehatan yang berlaku.
Hadirkan Pelayanan Adminduk dan Kesehatan Gratis
Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, panitia bersama instansi terkait menghadirkan sejumlah layanan di lokasi reses.
Pada sektor kesehatan, masyarakat memperoleh akses Cek Kesehatan Gratis (CKG). Sementara itu, pelayanan administrasi kependudukan yang difasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut mencakup pembuatan akta kelahiran, perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), pembaruan Kartu Keluarga (KK), serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus menghadapi kendala jarak maupun waktu untuk mendatangi kantor pelayanan.
Dokumen kependudukan sendiri merupakan salah satu kebutuhan mendasar karena menjadi persyaratan dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sejumlah program bantuan sosial.
Di samping itu, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi donor darah yang melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Garut sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Reses Diharapkan Berujung pada Tindak Lanjut
Pelayanan publik terpadu dalam kegiatan reses ini menjadi gambaran bagaimana ruang penyerapan aspirasi dapat dimanfaatkan sekaligus untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Meski demikian, keberhasilan kegiatan reses tidak hanya diukur dari banyaknya layanan yang dihadirkan pada hari pelaksanaan. Hal yang tidak kalah penting ialah sejauh mana aspirasi dan persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.
Terutama menyangkut warga prasejahtera yang mengalami kendala kepesertaan BPJS PBI, diperlukan koordinasi dan langkah penyelesaian yang jelas agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai akses jaminan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, reses diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin anggota legislatif, melainkan menjadi sarana memperjuangkan kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Garut.(RUS)
