berita-24today.co.id || GARUT – Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Garut yang mencapai 91.425 orang menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Garut. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah konkret melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, dalam rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Garut, Rabu (22/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Yudha menegaskan bahwa revitalisasi secara menyeluruh terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) Garut merupakan kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda apabila Pemerintah Kabupaten Garut ingin menekan angka pengangguran secara signifikan.
Menurutnya, persoalan pengangguran bukan hanya disebabkan minimnya lapangan pekerjaan, tetapi juga masih adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
“Persoalan utama hari ini adalah rendahnya kompetensi sebagian pencari kerja. Karena itu, BLK harus dimodernisasi agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar siap bersaing,” ujar Yudha.
Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar peralatan praktik di BLK Garut sudah berusia puluhan tahun dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan dunia industri saat ini. Salah satu contohnya adalah mesin bubut yang masih menggunakan teknologi konvensional era 1980-an, sementara perusahaan manufaktur kini telah banyak menggunakan mesin berbasis Computer Numerical Control (CNC).
Tidak hanya pada jurusan permesinan, kondisi serupa juga ditemukan pada sejumlah program pelatihan lainnya seperti pengolahan makanan (food processing), pengelasan, manufaktur, konstruksi bangunan, teknologi produksi, kelistrikan, elektronika, hingga teknologi informasi dan komunikasi. Banyak peralatan praktik dinilai sudah usang (obsolete) sehingga tidak mampu mendukung peningkatan kompetensi peserta sesuai standar industri modern.
Yudha juga menyoroti materi pelatihan pengelasan yang masih didominasi metode Shielded Metal Arc Welding (SMAW). Padahal, menurutnya, kebutuhan industri saat ini lebih banyak mengarah pada tenaga kerja yang memiliki kemampuan Flux Cored Arc Welding (FCAW) maupun Gas Tungsten Arc Welding (GTAW).
“Kalau alat yang digunakan untuk pelatihan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan industri, maka lulusan BLK akan kesulitan bersaing di pasar kerja,” tegasnya.
Meski demikian, Yudha memberikan apresiasi kepada para instruktur BLK Garut. Berdasarkan hasil rapat kerja, mayoritas instruktur dinilai telah memiliki kompetensi yang baik dan memenuhi standar. Kendala terbesar justru berada pada keterbatasan sarana, prasarana, serta peralatan praktik yang sudah tidak mengikuti perkembangan teknologi.
“Instruktur kita sudah kompeten. Yang menjadi pekerjaan rumah sekarang adalah modernisasi peralatan pelatihan,” katanya.
Yudha berpandangan bahwa revitalisasi BLK tidak harus sepenuhnya mengandalkan kemampuan APBD Kabupaten Garut. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBN melalui Kementerian Ketenagakerjaan, bantuan APBD Provinsi Jawa Barat, hingga dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar.
Ia mendorong agar Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Kabupaten Garut diaktifkan secara optimal sehingga perusahaan-perusahaan seperti PT Changsin, PT Hoga, PT Pratama Abadi Industri, PT Euroa, BUMN, maupun perusahaan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengadaan peralatan pelatihan berbasis teknologi terbaru.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan menghasilkan lulusan BLK yang lebih siap memasuki pasar kerja sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja asal Garut.
“Kalau perusahaan ikut berkontribusi melalui CSR, BLK Garut bisa memiliki peralatan yang sesuai standar industri sehingga kompetensi warga Garut meningkat dan peluang kerja mereka semakin besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yudha mengingatkan bahwa langkah revitalisasi BLK sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, yakni Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi, yang menekankan pentingnya modernisasi fasilitas pelatihan agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Sementara itu, berdasarkan data Disnakertrans Kabupaten Garut, sepanjang tahun 2025 sebanyak 929 peserta telah mengikuti pelatihan vokasi. Dari jumlah tersebut sekitar 700 orang berhasil memperoleh pekerjaan, sedangkan sisanya masih belum terserap ke dunia kerja. Pada tahun 2026, pelatihan bagi 176 peserta telah selesai dilaksanakan.
Pembiayaan pelatihan hingga kini masih didominasi dukungan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat, sedangkan kemampuan APBD Kabupaten Garut sebelumnya hanya mampu membiayai sekitar 250 peserta pelatihan.
Bagi Yudha, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan vokasi memiliki kontribusi positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, tanpa dukungan fasilitas dan peralatan yang mengikuti perkembangan teknologi industri, efektivitas pelatihan akan sulit ditingkatkan.
“Revitalisasi BLK harus menjadi prioritas. Kita ingin generasi muda Garut memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja, sehingga tidak hanya lebih mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Dengan demikian, angka pengangguran di Kabupaten Garut dapat ditekan secara nyata,” pungkasnya.(Rus)
