Berita-24today.co.id || GARUT – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, menerima audiensi dari perwakilan Relawan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Senin (13/7/2026). Audiensi tersebut turut dihadiri Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut Jujun Juansyah, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Garut Nia Gania.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan fokus utama membahas aspirasi para relawan kebersihan yang selama ini telah berkontribusi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Garut. Mereka berharap memperoleh kepastian terkait status kerja, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan.
Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar menyampaikan apresiasi atas dedikasi para relawan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, keberadaan para relawan telah memberikan kontribusi nyata terhadap kebersihan dan kenyamanan Kabupaten Garut.
“Hari ini para Relawan DLH yang selama ini telah banyak berperan membantu menjaga kebersihan Kabupaten Garut menyampaikan aspirasinya. Mereka menginginkan adanya kejelasan status. Saya bersama Bapak Bupati Garut sudah memiliki kesepahaman bahwa pada Tahun Anggaran 2027 akan dianggarkan pengangkatan sebanyak 216 tenaga kebersihan melalui skema outsourcing khusus di bidang kebersihan,” ujar Aris.
Ia menjelaskan, proses pengangkatan tersebut akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Tahapan teknis nantinya akan dipersiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan menjadi bagian dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
“Seluruh tahapan akan diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan anggaran tahun 2027 yang mulai dilakukan minggu depan. DPRD akan mengawal agar proses ini berjalan sesuai regulasi,” tegasnya.
Selain membahas status kerja, audiensi juga menghasilkan komitmen terkait perlindungan sosial bagi para relawan kebersihan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Aris mengungkapkan bahwa Bupati Garut telah memastikan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah Kabupaten Garut akan segera menentukan sumber pendanaan CSR yang akan digunakan agar perlindungan bagi para relawan dapat segera direalisasikan.
“Untuk BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana disampaikan Bapak Bupati, pembiayaannya akan diambil dari dana CSR. Nanti akan ditindaklanjuti CSR mana yang digunakan. Yang jelas, para relawan akan mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan insyaallah sudah dapat direalisasikan mulai bulan depan,” katanya.
Aris menegaskan bahwa proses tersebut tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut perlindungan bagi para relawan yang setiap hari bekerja di lapangan.
“Saya berharap persoalan BPJS Ketenagakerjaan ini bisa selesai dalam minggu-minggu ini. Jangan sampai prosesnya terlalu lama karena mereka membutuhkan kepastian perlindungan saat menjalankan tugas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, para relawan juga mengusulkan percepatan pembahasan anggaran untuk peningkatan insentif maupun bentuk dukungan kesejahteraan lainnya. Namun, Aris menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, perubahan anggaran tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba tanpa melalui proses perencanaan dan pembahasan yang telah ditetapkan dalam sistem penganggaran daerah.
“Tadi para relawan meminta agar ada percepatan pembahasan anggaran terkait insentif atau bentuk kesejahteraan lainnya. Namun kita harus kembali kepada regulasi dan mekanisme yang berlaku. Perubahan anggaran tidak bisa dilakukan secara mendadak, semuanya harus melalui proses perencanaan sejak awal,” jelas Aris.
Ia pun mengajak para relawan untuk terus mengawal proses pembahasan APBD dengan mengikuti perkembangan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Garut hingga penetapan APBD yang dijadwalkan pada November 2026.
“Saya meminta kepada para relawan untuk ikut mengawal proses pembahasan anggaran, silakan mengikuti rapat-rapat Banggar sesuai mekanisme yang ada. Insyaallah pembahasan akan berlanjut hingga penetapan APBD pada November 2026,” pungkasnya.
Audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam memberikan kepastian terhadap masa depan para relawan kebersihan Kabupaten Garut. Komitmen Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, perlindungan kerja, sekaligus memperkuat pelayanan kebersihan bagi masyarakat.
- Penulis : Rus
- Editor : S Erfan Nurali
